Nasional

PB PMII: Blok Masela Jangan Hanya Untungkan Segelintir Korporasi

...

Kesepakatan Blok Masela menjadi sejarah baru bagi perjalanan bangsa menuju kesejahteraan.

Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) merespon kesepakatan Blok Masela setelah lebih 20 tahun Proyek Strategis Nasional itu mangkrak. Sebuah sejarah baru

Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation menyepakati sejumlah hal terkait pengembangan lapangan gas raksasa di Maluku, Blok Masela. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Senin, 27 Mei 2019, lalu.

Menurut Wasekjen bidang Energi dan Sumber Daya Alam PB PMII Zulfahmy Wahab, kesepakatan itu merupakan capaian positif untuk iklim investasi di Indonesia sekaligus menjadi sejarah baru bagi perjalanan bangsa menuju kesejahteraan.

Menurut pria kelahiran Bojonegoro ini seharusnya dengan nilai investasi yang mencapai US$ 20 Miliar, pengembangan Blok Masela bisa berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah timur Indonesia dan sekitar wilayah yang ada di Blok Masela.

“Pengembangan Blok Masela harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, jangan sampai hanya menguntungkan beberapa pihak saja, atau bahkan hanya segelintir korporasi yang merasakannya,” kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 1 Juni 2019.

Baca juga: Bila Jadi Provinsi, Santri: Migas di Madura Jangan Sampai Dicolong Investor Asing

Melihat kondisi geografis wilayah Blok Masela yang sangat dekat dengan Negara Tetangga (Timur Leste dan Australia) hampir dipastikan akan banyak pihak yang memiliki kepentingan besar di Blok Masela. Terlebih cadangan gas abadi yang dimiliki sangat besar.

“Potensi cadangan gas blok masela mencapai kapasitas sebesar 9,5 juta ton pertahun (MTPA) LNG, karena itu peran penting seluruh stakeholder yang dimiliki negara ini harus sinergis agar proyek jangka panjang ini bisa bermanfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar alumnus Unair Surabaya ini.

Zulfahmy juga menyoroti skema bagi hasil yang menjadi kesepakatan bersama yakni Pemerintah mendapatkan bagian 50% yang benar-benar harus dikawal hingga tertuang dalam perjanjian.

Baca juga: Ketum PMII: Ruh PMII Ada di Kampus, Masjid, dan Pesantren

Ia mengingatkan, kejadian freeport di masa lampau agar tidak terulang kembali, disebabkan ttidak adanya kesepakatan yang jelas di awal. Sehingga negara hanya merasakan segelintir keuntungan. Tidak sebanding dengan apa yang di dapat dari hasil eksplorasi tambang emas disana. Beruntung saat ini Indonesia sudah mendapatkan 51% divestasi saham yang ada di Freeport.

Dibutuhkan sinergitas dari semua pihak khususnya pemerintah daerah yang notabene berada dalam wilayah Provinsi Maluku. Menurut dia, pemerintah daerah harus terjun langsung menyiapkan sumber daya manusianya, sehingga putra daerah bisa memiliki andil besar terhadap sejarah baru yang dimiliki bangsa ini, yakni mampu mengelola lapangan gas abadi terbesar di dunia.

“Kami menegaskan bahwa kehadiran blok masela harus dipastikan memiliki multiplier effect terhadap pembangunan bangsa, khususnya di wilayah timur Indonesia,” pungkasnya. (us/onk)