Daerah

Polisi Kawal Implementasi Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat

Selasa, 19 Mei 2015 21:06 wib

Aceh – Aparat kepolisian siap mengawal implementasi tegaknya syariat Islam di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh sebagai wujud dukungan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai di Meulaboh, Selasa mengatakan bukan hanya mendukung secara tindakan proses hukum namun juga membantu menyediakan fasilitas sarana serta sumber daya manusia institusi kepolisian menangani persoalan itu.

“Selama ini kami sebagai umara di Aceh Barat dianggap ada pembiaran, sehingga masih ada dipantau oleh ulama tempat-tempat atau perilaku manusianya yang tidak mencerminkan muslim sejati, terutama di tempat-tempat hiburan karaoke,” katanya.

Hal itu disampaikan di sela rapat koordinasi membahas pencegahan penyakit masyarakat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1436 Hijriah/2015 masehi, yang dihadiri Dandim 0105 Letkol Jaka Sutanta, Wakil Bupati Rahmad Fitri HD, Wakil ketua DPRK Kamarudin, Kankamenag H M Arif Idris, unsur muspida dan muspica, ulama pondok pasantren, tokoh agama serta pengusaha di Mapolres Aceh Barat.

Kapolres AKBP Faisal Rivai mengatakan, ulama setempat menyampaikan kepadanya adanya pembiaran penegakan hukum prefentif dari pihak kepolisian terkait upaya penegakan syariat Islam, padahal kewenangan tersebut sudah diatur dalam qanun (perda).

Kapolres menyampaikan ada tiga kasus pidana umum yang kini sudah dilarikan arah sanksi pidananya melalui Qanun Aceh yakni kasus Maisir (perjudian) yang seharusnya pelaku dihukum positif pasal 303, namun sesuai perda pelaku harus dicambuk, kemudian Qamar (minuman keras) masuk dalam KUHP dialihkan kepada kebijakan serupa dan Khalwat (mesum).

“Sekarang kita sudah sepakat mulai hari ini sampai seterusnya setiap malam kita melakukan penertiban tempat-tempat yang disebutkan ulama Aceh sering ditemukan pelangaran syariat. Kami juga mengimbau pengusaha bukan hanya mementingkan usaha pribadi tapi juga memperhatikan tegaknya syariah,” tegasnya.

Dandim Letkol Jaka Sutanta seperti dilansir Antara menambahkan, TNI juga mendukung tegaknya syariat Islam di wilayah yang dijuluki “Bumi Teuku Umar” itu, meskipun saat ini TNI terkonsentrasi pada pencapaian peningkatan program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional tapi juga tidak mengesampingkan kebijakan daerah ini.

“Saya akan sampaikan kepada seluruh Danramil dan Babinsa yang berada di tengah masyarakat yang selalu melakukan pendampingan untuk ikut membantu terlaksananya penerapan syariat Islam di setiap desa-desanya,” tegasnya.

Sementara itu wakil bupati Aceh Barat Rachmad Fitri HD menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan penegakan syariat Islam sehingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat tidak hanya di tubuh pejabat pemerintah semata sehingga membutuhkan dukungan semua pihak. (shir/onk)