Daerah

Akreditasi Molor, Netralitas Caretaker Ansor Jatim dalam Sorotan

...
Gedung Kantor Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur di Jalan Masjid Al Akbar Timur 9 Surabaya (santrinews.com/hady)

Rapat memutuskan verifikasi, bukan akreditasi. Caretaker ngotot.

Surabaya – Pengurus Caretaker Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur tengah mendapat sorotan tajam. Mulai soal netralitas hingga proses akreditasi terhadap Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC).

“Caretaker ini semestinya fokus saja menyiapkan teknis Konferwil, tidak perlu repot hal-hal yang non teknis,” kata Ketua PC GP Ansor Kota Batu, Ja’far Shodiq, saat dikonfirmasi, Ahad, 14 Juli 2019.

PW Ansor Jatim hampir dua tahun tidak punya ketua definitif. Tiga kali Pimpinan Pusat melakukan penunjukan ketua dan pengurus. Mandatnya melaksanakan Konferwil untuk memilih ketua definitif. Tapi tiga kali pula selalu gagal.

Terakhir, Pimpinan Pusat menunjuk caretaker. Mandatnya sama: melaksanakan Konferwil. Ketua caretaker Abdul Hakam Aqso, dan Sekretaris Mujiburrohman, dengan tiga anggota, yakni Abid Umar Faruq, Sholahul Aam Notobuwono, dan Mochmad Nur Arifin.

Lama tak ada kabar. Hingga akhirnya Ketua Caretaker Abdul Hakam Aqso mengumumkan bahwa Konferwil Ansor Jatim akan digelar di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Gasek, Kota Malang, pada 28 Juli 2019.

Baca juga: Ansor Sebut Charlie Hebdo Picu Sentimen Keagamaan

Tahapan-tahapan dilakukan. Diantaranya melakukan akreditasi terhadap PC dan PAC guna menentukan jumlah pemilik suara, dan kemudian membuka pendaftaran calon ketua PW GP Ansor Jatim periode 2019-2023.

“Akreditasi sudah dimulai hari ini sampai Minggu (7 Juli 2019). Jadi PC dan PAC mana saja yang (SK-nya) masih hidup dan sudah mati,” kata Hakam kepada wartawan usai menemui Dewan Penasihat Ansor Jatim, Abdul Halim Iskandar, di Kantor DPW PKB Jatim Jl. Ketintang Madya Surabaya, Kamis, 4 Juli 2019.

Pendaftaran calon ketua semula rencana akan dibuka sehari setelah akreditasi selesai. “Pendaftaran (calon ketua) belum dibuka. Insyaallah (dibuka) Senin (8 Juli 2019) besok,” sambungnya.

Namun hingga seminggu berlalu, proses akreditasi hingga sekarang belum juga tuntas. “Maaf ya, caretaker ini kayak gak ada kerjaan, kenapa harus repot-repot melakukan akreditasi,” kata Ja’far.

Sejak awal langkah caretaker melakukan akreditasi ini sudah menimbulkan perdebatan, mengingat tugas dan wewenang caretaker hanya melaksanakan Konferwil, bukan mengelurkan keputusan-keputusan strategis, seperti akreditasi.

Hal itu sudah disampaikan oleh Ja’far pada rapat antara Caretaker dan PC, 5 Juli 2019. Menurut Ja’far, caretaker cukup melakukan verifikasi dengan mengacu pada hasil akreditasi yang dilakukan kepengurusan sebelumnya. “Dan rapat memutuskan (cukup) verifikasi bukan akreditasi,” ungkapnya.

Baca juga: Ini Cara Nusron Wahid Semangati Pengurus Ansor Jatim

Menurut Ja’far, hasil akreditasi adalah sebuah produk hukum yang sifatnya strategis karena terkait hak dan jumlah suara PC dan PAC dalam memilih calon ketua di Konferwil.

Ja’far menjabarkan, dalam kepengurusan setiap jenjangnya, ada grade PC dan PAC. Jika hasil akreditasinya meraih nilai A, maka akan mendapatkan hak suara 2. Kalau B hanya 1, sedangkan C harus mengulang alias tidak dapat suara.

Selain dinilai melampaui wewenang caretaker, kata Ja’far, akreditasi rawan dijadikan alat memuluskan kandidat tertentu. Apalagi kandidat dimaksud masuk dalam kepengurusan caretaker. Ini bisa mempengaruhi hasil akreditasi terhadap PC dan PAC selaku pemilik suara.

Karena itu guna menghindari konflik interest, menurut Ja’far, pengurus caretaker tak mencalonkan di Konferwil ini. Mengingat caretaker dapat mengatur hasil akreditas PC dan PAC yang akan mendapatkan hak suara. Caretaker yang mencalonkan diri tentunya dapat melihat PC yang dapat akreditasi A, B, dan C.

“Kalau A dapat nilai 2, kalau B 2 suara. Kalau masuk di dalam dan tahu nilainya banyak yang A, Oh PC- PC ini. Atau PC yang akan mendukungnya diberi nilai A, ini kan tidak fair. Ini konflik interest,” tegas Ja’far.

Ja’far mengakui dalam PD/PRT maupun PO Ansor tidak ada aturan yang melarang anggota caretaker maju dalam pencalonan ketua. Namun, secara etis seseorang yang berniat maju dalam konferwil seharusnya menolak atau tidak menerima ketika ditunjuk menjadi anggota pengurus caretaker. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dalam proses pencalonan di Konferwil.

“Tidak elok kalau caretaker maju mencalonkan diri. Dalam artian bukan mundur ketika sudah mendaftar, karena caretaker. Semestinya sejak awal ketika ditunjuk menjadi pengurus caretaker menolaknya karena ada niat maju,” tegasnya.

Baca juga: Sebut Ansor Organisasi Sesat, Dubes Arab Saudi Didesak Minta Maaf

Senada disampaikan Ketua PC GP Ansor Jember, Ayub Junaidi. Ayub bahkan meminta caretaker tidak ikut mencalonkan agar tidak terjadi konflik. Mengingat sampai sekarang masih ada permasalahan terkait SK PC dan PAC.

Padahal banyak PC mengajukan SK dan tinggal mengambilnya. Namun saat dicek di caretaker ternyata data kepengurusan yang lama banyak yang tidak ada. “Caretaker kesulitan mengakses data PC,” ujarnya.

Ayub khawatir SK PC dan PAC hanya mencapai 100 lebih, dan tidak mencapai 200 sehingga tidak kuorum. Mengingat total suara PC dan PAC ada 400 lebih. (rus/onk)