Daerah

Ada Pejabat Terpapar Radikalisme, Kiai NU Ingatkan Khofifah

Selasa, 23 Juli 2019 18:30 wib

...
Para Kiai PWNU Jatim melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sebuah rumah makan di Surabaya, Selasa, 23 Juli 2019 (santrinews.com/istimewa)

Surabaya – Sejumlah Kiai PWNU Jawa Timur dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan tertutup di sebuah restoran di Surabaya, Selasa, 23 Juli 2019. Mereka berbincang tentang radikalisme.

Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Khofifah itu bertujuan untuk silaturahmi. Pada momen itu, para Kiai PWNU mengingatkan Khofifah agar waspada radikalisme.

“Waspada radikalisme itu harus diawali dari Pemprov. Kalau pemprovnya enggak peka terhadap radikalisme, mana mungkin bisa menginstruksi lembaga-lembaga lain di bawahnya?” ujarnya.

Baca juga: PBNU Beberkan 20 Pesantren Penyebar Paham Radikalisme

Para Kiai meminta Khofifah lebih hati-hati mengangkat pejabat seperti kepala sekolah serta pejabat dinas di lingkungan provinsi Jawa Timur. Dia meminta harus ada penyaringan tentang profil mereka.

“‘Ibu dapat amanah, lho. Kalau sampai enggak amanah, ngawur saja milih pejabat, kalau nanti sampai ambruk, sampeyan ikut dosa.’ Kami ingatkan itu kepada Bu Gubernur,” kata Kiai Marzuki.

Dalam pertemuan itu, dengan tegas dia meminta Khofifah memastikan semua pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, dari atas ke bawah sampai ke samping, bersih dari anti-Pancasila, bersih dari radikalisme.

“Semuanya harus full NKRI. Harus! Apapun agamanya, sukunya, itu urusan pribadi. Yang penting harus full NKRI!” Katanya.

Bukan tanpa dasar PWNU Jatim menemui Khofifah hari ini. Marzuki menegaskan, para Kiai mengusulkan sesuatu karena tahu ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov yang terpapar radikalisme.

“Kalau kami enggak tahu enggak mungkin usul. Kami usul, karena kami tahu. Fulan (orang tertentu,red) ada di dinas itu, fulan ada di RS mana. Kami tahu,” ujarnya.

Marzuki tidak menyebutkan detail siapa dan di dinas mana mereka yang terindikasi berpaham radikal. Dia menyerahkan eksekusi atas radikalisme ini kepada Pemerintah Provinsi Jatim.

Khofifah mengatakan, pertemuan dengan PWNU itu terutama membahas kemungkinan melakukan gerakan yang lebih sistemik mereduksi intoleransi dan radikalisme di Jawa Timur.

“Kalau menghilangkan sama sekali, susah, ya. Mereduksi intoleransi dan radikalisme di Jawa Timur dalam sebuah mekanisme yang harmoni. Itu yang paling dominan dalam perbincangan tadi,” katanya.

Selain itu, menurut Khofifah, dirinya dan para Kiai NU juga membahas bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Implementasi upaya mereduksi radikalisme ini, kata Khofifah, paling memungkinkan di bidang pendidikan. Pesantren di Jawa Timur yang menurutnya selama ini terbukti memagari NKRI secara signifikan.

“Penguatan di Pesantren Madrasah Diniyahnya itu jadi bagian penting. Saat yang sama, harus ada sistem masif yang lebih terkomunikasikan dengan seluruh stakeholder, bagaimana mereduksi radikalisme ini,” ujarnya. (rus/ss)