Daerah

Singkronkan Program Satu Pesantren Satu Produk dengan Dinas Koperasi

Minggu, 08 September 2019 20:00 wib

...

Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program satu pesantren satu produk atau One Pesantren One Product (OPOP). Untuk mengembangkan hal ini berkolaborasi dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan International Council For Small Business (ICSB).

Program ini merupakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pesantren. Untuk semakin mengoptimalkan program tersebut, perlu adanya sinkronisasi di 38 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) kabupaten maupun kota se-Jawa Timur.

“Sinkronisasi ini perlu untuk menyelaraskan program-program OPOP di dinas tingkat kabupaten maupun kota sebagai pelaksana di daerah,” kata Direktur OPOP Training Center Unusa, Mohammad Ghofirin, Sabtu, 7 September 2019.

Program sinkronisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur selama dua hari yakni sejak Selasa-Rabu, 3-4 September 2019, di Malang. Ghofirin diundang tampil sebagai pembicara Sinkronisasi Program OPOP Dinas Koperasi dan UM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kegiatan yang dihadiri 38 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota seluruh Jatim ini, sebagai tindak lanjut peresmian OPOP Jatim di Grand City Surabaya, pada 7 Agustus 2019 dan peresmian OPOP Training Center di Unusa, pada 22 Agustus 2019. Keduanya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ghofirin menerangkan OPOP merupakan bagian dari program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya pilar ke-7, yakni Jatim Berdaya. OPOP adalah suatu program peningkatan kesejahteraan berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, serta alumni pesantren dan masyarakat.

“Sinkronisasi ini menjadi penting agar program yang telah disusun di tingat provinsi yakni Dinas Koperasi dan UMKM bersama Unusa bisa sampai ke tingkat kabupaten/kota sehingga terjadi keselarasan pusat dengan daerah. Dan, diharapkan bisa menjadi program semua kepala daerah kabupaten/kota di Jatim,” kata Ghofirin.

Konsep OPOP ada tiga pilar yakni santripreneur (santri), pesantrenpreneur (koperasi pondok pesantren) dan sosiopreneur (alumni pesantren dan masyarakat). Ketiganya mengusung sebuah gerakan yang komprehensif dan sinergis untuk menghasilkan produk unggulan pesantren.

“Pada pilar kedua inilah pentingnya peran dinas koperasi di daerah agar bisa bersinergi dengan pesantren di daerah setempat,” ungkap Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unusa tersebut.

Kegiatan sinkronisasi ini disambut positif semua pejabat dinas di kapubaten/kota. “Potensi ekonomi di pesantren cukup besar. Namun, kondisi koperasi pondok pesantren sekarang ini masih banyak yang pasif. Oleh karena itu perlu ada program untuk mengaktifkan kembali,” kata Didik, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Blitar.

Hal yang sama juga diungkapkan Samiran, perwakilan Koperasi dan UMKM Trenggalek. Ia mengatakan potensi pesantren masih terkendala keterbatasan permodalan dan peralatan produksi. Program OPOP diharapkan menjadi pendekatan yang efektif sekaligus menjadi solusi yang efisien dalam mendorong kembali potensi pesantren.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Jember, Dedi mengatakan perlu kesepahaman implementasi OPOP antara pemerintah daerah mulai gubernur, dan bupati dengan para pengasuh pesantren atau kiai.

“OPOP ini merupakan program yang baru, program yang berbeda dengan program sebelumnya yang diterapkan di pesantren. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi agar nanti ada kesamaan visi dan misi dalam pelaksanaannya,” tandas Dedi. (shir/nuo)