Esai

Kekalahan yang Menggema

Minggu, 29 September 2013 21:42 wib

...
Ilustrasi nasib orang miskin - Sumber diambil dari Kompas (iwandahnial.wordpress/santrinews.com)

Oleh: Salamet Wahedi

Di tahun 1970-an, Rendra menulis sajak yang cukup krusial: Orang-orang Miskin (baca WS. Rendra, Potret Puisi dalam Pembangunan, Pustaka Jaya, 1993: 82). Dalam sajak ini, Rendra mengungkapkan tragisnya nasib dan membludaknya jumlah orang-orang miskin. Orang-orang miskin ada di mana-mana; di jalan, di dalam selokan. Dalam pergulatan, orang-orang miskin adalah pihak yang kalah. Saking kalahnya, impian meledek mereka.

Tidak hanya itu, sajak ?Orang-orang Miskin? Rendra, ini juga memperingatkan kita: orang-orang miskin tak bisa dibaikan begitu saja. Kalau tidak? Mereka akan menjadi pertanyaan //yang mencegat ideologimu //Gigi mereka yang kuning //akan meringis di muka agamamu. //Kuman-kuman sipilis dan tbc dari gang-gang gelap //akan hinggap di gorden presidenan //dan buku programma gedung kesenian.

Singkatnya, kalau kita abai terhadap nasib orang-orang miskin, orang-orang miskin (akan) mengangkat pisau-pisau// tertuju ke dada kita, //atau ke dada mereka sendiri. Orang-orang miskin semacam ancaman.

40 tahun kemudian, kemiskinan yang dirisaukan Rendra masih tetap menjadi bola liar. Kemiskinan menjadi dagangan politik dalam segenap momentumnya: pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada, dan pidato kenegaraan. Sehingga, isu kemiskinan bergerak ke mana-mana.

Bagi barisan pendukung pemerintah, program pengentasan kemiskinan digembar-gemborkan. Mulai dari trek naiknya anggaran, semisal bantuan langsung tunai, bantuan sosial, hingga perlunya dibentuk kementrian pengentasan daerah tertinggal. Keinginannya, angka kemiskinan dapat ditekan.

Sehingga laporan statistik tentang menurunnya angka kemiskinan didengung-dengungkan dan diagung-agungkan. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 melansir bahwa penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 sebesar 29,89 juta orang (12,36 persen). Jumlah itu menyusut 0,13 Juta dibanding pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49 persen).

Angka-angka itu tentunya jadi angin segar di meja rapat. Pemerintah pun tak sungkan untuk membusungkan dada bahwa kebijakan dan program pemerintahan berhasil dan pro-rakyat.

Tapi kemiskinan bukan sekadar angka-angka dengan pertimbangan angka-angka lainnya: rendahnya inflasi, menurunnya harga sembako, pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan lainnya (baca Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012). Kemiskinan tetaplah kenyataan bayi gelap dalam batin. Rumput dan lumut jalan raya. Sehingga menyaksikan orang-orang miskin bukan sekadar dari catatan.

Dalam hal itu, barisan oposisi pun mengajukan potret kemiskinan sebagai jurus ampuh mengembalikan citra ideologinya. Display masyarakat yang makan nasi aking, generasi putus sekolah karena keterbelakangan ekonomi, hingga menjamurnya golongan gepeng, merupakan bukti-bukti sahih bahwa pemerintah dalam mengatasi kemiskinan masih jalan di tempat.

Dengan bukti-bukti itu, pihak oposisi menuduh bahwa kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hajat-hidup orang banyak, terlalu liberal.

Pertarungan dua wacana kemiskinan antara pemerintah vs oposisi tersebut tetap seperti kata pepatah, gajah melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Artinya, kemiskinan yang diperdebatkan hanya sebatas menaikkan citra masing-masing. Kenyataannya, orang-orang miskin tetaplah pesakitan.

Yang lebih ironis, orang-orang miskin lambat laun dipaksa untuk bungkam, untuk tidak sakit, untuk tidak sekolah, dan kalau perlu mereka pun dipaksa untuk tidak mengaku miskin.

Kasus Prita Mulyasari, putusan tiga bulan penjara bagi pencuri kakao, pencuri sandal, dan penebang dua batang bambu, adalah potret-potret tragis orang-orang miskin di depan ketak-senonohan penegakan hukum. Mereka tak mendapat perhatian negara. Potret-potret itu kontras sekali ketika berkaitan dengan orang-orang beruang, sebut saja Gayus Tambunan, Nazaruddin, Andi Malarangeng, Rasyid Amrullah, Djoko Susilo, Angelina Sondakh, dan lainnya. Para tokoh elite nan kaya ini mendapatkan perlakuan istimewa.

Ketimpangan dan ketak-senonohan dalam ranah hukum antara Si Miskin dan Si Beruang serta hilangnya peran negara, menjadi preseur tersendiri bagi orang-orang miskin untuk membicarakan nasib dan keadilan hidup mereka. Mereka pun, diam-diam memutuskan untuk tumbuh seperti daun lisut. Tidak mau berkata-kata lagi tentang nasibnya. Orang-orang miskin hanya menyerah dan pasrah.

Potret mengenaskan lainnya: orang miskin dilarang sakit. Dilarang sekolah. Dilarang mengeluh. Persoalan itu mesti kita cermati ketika menyaksikan penanganan ?pilih-kasih? terhadap orang-miskin-sakit di negeri ini. Rumah sakit dengan tarif internasional bukan lagi rumah harapan bagi si miskin yang sakit. Biaya pendidikan (perguruan tinggi) yang tak terkontrol, membuat orang-orang bersiap-siap jadi buruh di tanah sendiri. Maka, tak heranlah jika ada pasien miskin tak tertolong karena lambatnya penanganan. Anak-anak terlantar karena putus sekolah.

Kembali pada sajak Rendra di atas, orang-orang miskin hari ini bukan karena mereka dikalahkan atau diledek impian. Orang-orang miskin hari ini semacam sajak yang terus menggema di ruang-ruang rapat; semacam lagu lirih di kamar-kamar istana.

Ironisnya, sajak atau lagu itu sekadar didengarkan dan diperdengarkan. Orang-orang miskin hanya menjadi key-word program dan anggaran dibuat. Dan atas nama orang-orang miskin, mereka (para pemegang tampuk kekuasaan) menghabiskan anggaran itu untuk membiayai golongan mereka agar tidak tergolong orang-orang miskin. (*)

Salamet Wahedi, Redaktur Budaya Santrinews.com.