Fikrah

Deklarasi Situbondo dan PR Keindonesiaan

Senin, 26 April 2021 20:30 wib

...

Ahad sore, 25 April 2021, saya diminta oleh Ketua DPD Seknas Jokowi Jember membuat Tausiyah Kebangsaan. Mas Sapto Raharjanto bersama 2 crew mengambil video di salah satu sudut rumah. Video ini akan ditayangkan di Seknas Jokowi Channel.

Pada 13 Juni 2011, saya pernah menulis artikel di Detik, berjudul Keindonesiaan Belum Tuntas. Artikel ini menyoroti fenomena penolakan hormat pada Bendera Merah Putih, serta penolakan memutar lagu Indonesia Raya. Peristiwa itu terjadi di Karanganyar, Boyolali, Surakarta, Jawa Tengah, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Barangtentu, penolakan tersebut bukti bahwa bangsa ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) keindonesiaan. Masih ada anak bangsa yang belum menerima konsepsi keindonesiaan. Mereka umat yang melakukan deindonesiasi dengan terstruktur, sistematis dan masif dengan terus-menerus menggugat keindonesiaan.

Sejatinya, memperjuangkan konsepsi keindonesiaan atas dasar apapun, merupakan hak setiap warga negara. Asalkan, perjuangan itu masih dalam koridor konstitusi dan institusi resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sayang, mereka memilih jalan berhadapan dengan negara secara diametral. Konsekuensi-logisnya, sikap ngotot dan memaksakan kehendak harus dibayar dengan kebijakan pembubaran ormas layaknya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Barangkali, mereka sangat menyadari sanksi tersebut merupakan ongkos yang harus dibayar dalam perjuangan. Namun, banyak yang lupa bahwa the funding fathers telah meletakkan Islam dan Indonesia dalam satu tarikan nafas. Keduanya memiliki hubungan integralistik, seperti gambaran hubungan ruh dan jasad. Ruh tanpa jasad itu namanya hantu. Jasad tanpa ruh itu namanya mayat.

Hubungan integralistik merupakan sebuah capaian konseptual yang luar biasa. Capaian ini melampaui varian hubungan lain dalam khazanah intelektualisme dunia. Hubungan ala Indonesia jauh menanggalkan hubungan teokratik. Dimana, negara dianggap sebagai penjelmaan kerajaan Tuhan di bumi dan penguasanya adalah “titisan dewa”.

Juga, hubungan integralistik melebihi hubungan sekularistik. Yang mana, pasca Revolusi Prancis 1789, monarki absolut runtuh dan sistem republik berdiri. Gereja dan otoritas kekuasaan talak bain. Keduanya berjalan sendiri tanpa mengintervensi domain masing-masing.

Hubungan integralistik meletakkan keislaman dan keindonesiaan bagaikan kepingan mata uang yang hanya bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Mereka yang masih menyengketakan keduanya, lazimnya tertinggal jauh dari proses pembelajaran Keindonesiaan.

Deklarasi Situbondo
Mayoritas umat Islam sudah dapat menerima identitas sebagai muslim dan warga negara sekaligus. Tapi mereka sebaliknya. Mereka tetap menyoal Pancasila versus ideologi Islam, UUD 1945 versus syariah Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) versus Khilafah Islamiyah, dan Bhineka Tunggal Ika versus keumatan.

Senyatanya, Pancasila dan Islam memiliki hubungan sedari dulu. Munas Alim Ulama PBNU di Situbondo pada 1983 telah melahirkan Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam. Antara lain:

Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesi bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

Kedua, sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

Ketiga, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.

Keempat, penerima dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.

Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sejujurnya, proses regulasi syariah juga berlangsung dengan produktif dan efektif. Kompilasi Hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, hukum waris dan wakaf bersumber dari fiqhun nikah, fiqhul faraid, dan hukum wakaf Islam.

Di bidang perbankan syariah, mulai dari Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, sistem bank syariah diperkenalkan. Setelah UU Perbankan tersebut banyak bermunculan bank syariah, baik bank swasta maupun bank negara. Keberadaan bank syariah kemudian dikuatkan dengan undang-undang tersendiri. Yaitu Undang-undang Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Regulasi syariah Islam juga terus berkelanjutan, ada 2 undang-undang yang mengatur zakat dan haji yang merupakan rukun Islam. UU tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 23/2012 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 8/2018 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Dalam konteks ini, syariah Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. UUD 1945 Pasal 29 memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memperjuangkan regulasi hukum agama dalam hukum nasional. Yang terpenting, proses regulasi tersebut masih dalam bingkai hukum dan lembaga negara yang sah.

Tapi mengapa keindonesia masih terus-menerus dirongrong dan dituding sebagai sistem kufur serta pemerintahannya dicap thoghut. Pasti, mereka punya cita-cita politik yang berbeda dengan mayoritas umat Islam Indonesia.

Di kolong jagad ini, Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, disini terdapat masjid terbanyak, madrasah dan perguruan tinggi Islam terbanyak, dan hafidzul Qur’an terbanyak pula di dunia. Tetapi, infrastruktur agama, ibadah dan pendidikan yang terbesar di jagad raya gagal menyadarkan potensi besar umat Islam Indonesia daripada umat Islam di negara lain.

Barangkali untuk menjawab itu, proyek Indonesiasi orang-orang Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang utuh, adalah tugas dan tanggung jawab kita tanpa terkecuali. Saya yakin, bila seluruh warga Indonesia tahu terhadap potensi dirinya, maka pasti akan tahu terhadap desain Allah SWT terhadap Indonesia itu sendiri.

Sesungguhnya, Indonesia adalah manifestasi Qur’an yang menciptakan manusia bersuku dan berbangsa-bangsa agar saling kenal satu sama lain. Di bumi nusantara ini hidup 718 suku bangsa, 1340 bahasa daerah, dan menghuni 17.491 pulau.

Di negeri Khatulistiwa inilah Kalamullah dan sunnatullah bersatupadu dalam gagasan dan kenyataan, seperti kandungan QS Al-Hujurat/49:13. Wallahu ‘alam bish shawab! (*)

Moch Eksan, Pendiri Eksan Institute.