Fikrah

Kembalikan NU ke Pesantren

Selasa, 26 Oktober 2021 15:00 wib

...
Munas Alim Ulama dan Kombes NU di Situbondo pada 1983.

Judul tulisan diatas adalah pesan yang penulis dengar disampaikan oleh almukarram KH Nurul Huda Djazuli kepada Gus Yahya Cholil Staquf saat sowan ke Ndalem beliau di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo, Kediri, Senin, 20 Oktober 2021.

Kiai sepuh berusia 90 tahun itu mewanti-wanti agar pengurus PBNU mendatang diisi oleh para kader alumni Pesantren tradisional “Salafiyyah” berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah sebagaimana era KH Hasyim Asy’ari.

Pesan kiai Huda ini mengingatkan kita bahwa Ulama dan Pondok Pesantren adalah pendiri dan cikal bakal lahirnya jam’iyah Nahdlatul Ulama. NU didirikan oleh para ulama pesantren yang memiliki kesamaan wawasan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.

Kesamaan itu meliputi tata cara pemahaman, pandangan dan sikap perilaku dalam pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah menghadapi berbagai macam aliran sempalan yang timbul saat itu. Karena kesamaan tersebut mereka menggabungkan diri menjadi satu dalam sebuah wadah untuk memperjuangkan tegaknya akidah aswaja dan membangun kemaslahatan masyarakat, memperjuangkan kemajuan bangsa dan ketinggian harkat martabat manusia di bidang dakwah: agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umat.

Sejak awal mulanya memang terdapat kaitan erat antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren, bahkan sangat dekat menyatu ibarat ikan dengan air. Dimana keduanya tidak mungkin untuk dapat dipisahkan. NU dan pesantren merupakan rumah besar bagi segenap warga masyarakat nahdliyyin.

Sejak awal didirikannya NU dan pesantren merupakan wadah perjuangan para ulama dalam membina akidah Islam aswaja dan mengajarkan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat dengan ajaran Islam moderat yang dikenal sebagai ukhuwah islamiyah, wathoniyah dan basyariyyah. Sering diibaratkan bahwa pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar.

Persamaan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren terdapat dalam pola kepemimpinannya yang sama-sama berpusat kepada seorang kiai. Apabila di dalam pondok pesantren kiai memiliki peran yang sangat menentukan, maka di dalam Nahdlatul Ulama dikenal kepemimpinan Syuriyah yang terdiri dari para ulama atau kiai selaku pemimpin tertinggi.

NU dan pesantren menempatkan kiai atau ulama dalam posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan, karena ulama adalah mata rantai pembawa ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Di dalam Nahdlatul Ulama, para kiai atau ulama dipahami sebagai tokoh yang paling kuat yang mempunyai keunggulan dan kelebihan dalam bidang spritual, ilmu, amal, dan akhlak keagamaannya.

Pengaruh yang dimiliki oleh para kiai pengasuh pondok pesantren di lingkungan masyarakat menjadi kekuatan pendukung bagi Nahdlatul Ulama. Hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren terlihat dalam struktur masyarakat santri yang selama ini tampil sebagai pendukung dan penyangga kekuatan Nahdlatul Ulama; kiai, pondok pesantren, kaum santri merupakan pilar kuat yang dimiliki organisasi NU.

Kaum santri senantiasa patuh berada dibawah garis kepemimpinan para ulama pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Hubungan antara seorang santri dengan gurunya, yaitu para ulama Pesantren tidak pernah terputus dengan selesainya proses belajar mengajar di pondok pesantren. Hubungan batin dan silaturahmi antara ulama dengan santrinya senantiasa berlangsung terus-menerus meskipun mereka sudah pulang ke rumahnya dan mendirikan pesantren baru di berbagai daerah.

Penulis menangkap adanya kekhawatiran di benak kiai sepuh ketika kepengurusan NU berada di tangan aktifis karbitan non santri, yang lebih banyak mendahulukan logika rasional namun miskin keberkahan spritual, yang akan menyeret NU ke pusaran konflik partai politik dan perebutan kekuasaan. Mereka memanfaatkan wibawa NU mencapai tujuan pribadinya dalam mencari jabatan dengan mengatasnamakan NU, sehingga telah santer terdengar gosip miring adanya oknum petinggi NU terlibat makelar proyek dan jabatan.

Para ulama ingin menjaga kemurnian akidah aswaja dan tidak ingin NU disusupi oknum berpaham liberal ataupun radikal. Pasca Muktamar ke 31 NU di Solo pada 2005, penulis diajak mengantar almarhum KH Ahmad Idris Marzuqi Lirboyo bersama rombongan para kiai sepuh, diantaranya KH Warson munawwir (Krapyak, Jogja), KH Zainuddin Djazuli (Ploso), KH Muhammad Soebadar (Pasuruan) untuk sowan kepada KH Sahal Mahfudz, yang kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU, agar beliau menolak masuknya kader liberal kedalam struktur kepengurusan PBNU.

Tentu saja kepengurusan mendatang juga harus diisi kaum intelektual dan pemikir visioner, namun mereka harus memiliki sanad keilmuan yang jelas, pernah menuntut ilmu di pesantren dan mengalami lelaku akhlak spritual pesantren, atau bersekolah dan mempunyai gelar akademik asli bukan sekedar gelar bayaran.

Para profesional perlu diakomodir di dalam lembaga dan banom strategis NU, namun untuk menjadi pengurus harian PBNU menurut penulis diperlukan jenjang meritokrasi atau sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan, prestasi dan rekam jejak pengabdian di NU, bukan sekedar aktifis dan makelar yang karena masuk kepengurusan PBNU mendadak bergelar kiai. Wallahu a’lam. (*)

Dr KH Ahmad Fahrur Rozi, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Wakil Sekjen DPP MUI, Wakil Ketua RMI PBNU 2005-2015, Ketua Himasal Jatim 2015 -2019, Pengasuh Pondok Pesantren Annur 1 Bululawang Malang.