Fikrah

Ketum PBNU, HMI dan PMII

Selasa, 11 Januari 2022 01:00 wib

...

Usai perhelatan Muktamar NU ke 34 di Lampung ternyata masih menyisakan perdebatan seputar latar belakang kader pucuk pimpinan PBNU. Terbaru, misalnya ada berita cukup viral di media: Ketum PBNU Bukan Kader PMII, Kiai Marzuki: Jangan Menangis, Kiai Asep: Cukup Sekali.

Kritik tajam sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Prof Dr KH Asep Saifuddin, MA, Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) terkait dengan tersingkirnya kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari top figur PBNU. Bahkan Prof Asep mengatakan, “untuk apa mendirikan PMII, jika ketua umum PBNU kader HMI

Akar Sejarah
HMI dan PMII adalah organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia. Dimana keduanya memiliki tujuan yang sama namun hanya berbeda penuturannya. Kedua organisasi ini sangatlah familiar di telinga masyarakat dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejatinya kedua organisasi kemahasiswaan tersebut hanyalah wadah bagi para mahasiswa Islam untuk menyalurkan aspirasinya di kampus yang berbeda beda. Namun entah kenapa kadang terjadi perbedaan yang dibesar-besarkan dan membuat anggota atau kader dari kedua belah pihak sulit dapat saling menerima satu sama lain.

PMII adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada 17 April 1960 di Surabaya dengan ketua umum pertama PMII bernama Mahbub Djunaedi yang juga mantan tokoh HMI. Tujuan PMII sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD PMII) BAB IV pasal 4: “Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”.

Secara struktural PMII pernah menjadi Badan Otonom (Banom) dari NU, namun pada 1972 melalui Deklarasi Munarjati di Malang menyatakan lepas dari Banom NU dan menjadi independen.

Sementara HMI adalah sebuah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan 5 Februari 1947, atas prakarsa Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (sekarang Universitas Islam Indonesia). Berdirinya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam disingkat HMI bertujuan: Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Rakyat Indonesia, Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Pada Kongres XI HMI tahun 1974 di Bogor menetapkan Lafran Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI dan disebut sebagai pendiri HMI. Lafran Pane dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2017 di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Joko Widodo.

HMI dalam sejarahnya tidak pernah menjadi Banom organisasi manapun karena bersifat independen sejak awal lahir, walaupun seringkali diisukan dekat dengan Muhammadiyah karena lahirnya di daerah teritorial Muhammadiyah (Yogyakarta), namun di Muhammadiyah sendiri mempunyai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berdiri pada tahun 1964.

Kiprah Alumni
PMII telah banyak menyerahkan punggungnya memikul beban materil pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpengetahuan luas, nasionalis, dan beradab. PMII pun turut menyumbang tokoh-tokoh hebat kadernya untuk bangsa Indonesia, diantaranya Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masa jabatan 2019-2024), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial 2014-2018, Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019-2024), Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan 2014 – 2019), Nusron Wahid dan sederet nama lainnya yang aktif di berbagai bidang .

HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam pertama kali didirikan di Indonesia yang moderat dan menampung berbagai kalangan mahasiswa Islam, tidak memandang NU, Muhammadiyah, atau apapun. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya alumni HMI yang menyebar ke berbagai organisasi masyarakat dan pemerintahan. Kader HMI banyak berasal dari keluarga NU dan tetap menghargai keyakinan amaliyah para kadernya dalam bentuk ritual Tahlilan, maulid, ziarah kubur dan segala amaliyah NU, juga amaliyah dari organisasi lain.

Prof Mahfud MD misalnya merupakan kader HMI lulusan Pondok Pesantren Salaf NU di Madura. Beliau juga merupakan anak emas dari Gus Dur yang juga diangkat Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan di eranya. Juga Dr H Hanif Saha Ghafur, salah satu ketua PBNU di dua kali era Kepemimpinan KH Said Agil Siraj periode yang lalu adalah alumni pesantren Sidogiri sekaligus kader HMI. Gus Yahya dan Gus Saifullah Yusuf yang hangat diperbincangkan saat ini juga pernah aktif sebagai kader di HMI.

Fakta uniknya alumni HMI atau Anggota KAHMI memang lebih banyak yang mendapat posisi menjadi penguasa di mana saja mereka berada, baik itu di pemerintahan, partai politik, IDI, advokat maupun organisasi profesi lain.

Adapun Muhammadiyah punya organisasi kemahasiswaan sendiri, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), bukan HMI. Namun konon, di kampus Muhammadiyah, anak HMI kadang dituduh NU dan di kampus NU ia juga kadang dituduh Muhammadiyah. Lucu kan?

Mari Mempersatukan, Bukan Membelah
Berdasarkan rumor bocoran susunan kepengurusan PBNU yang baru, menurut penulis komposisi kepengurusan yang baru sudah mencitrakan NU sebagai konsolidator ukhuwah islamiyah dan frendly terhadap semua kadernya yang telah ‘mencari ilmu dan mengasah pengalaman’ di banyak tempat, termasuk HMI.

Saat ini merivalitaskan, bahkan membenturkan HMI-PMII justru merupakan sikap kontraproduktif, cenderung provokatif, dan memelihara rivalitas yang memecah-belah. Karena secara kuantitatif maupun kualitatif memang faktanya banyak kader NU yang mengalami kaderisasi di PMII dan HMI yang telah sukses berkarya nyata dan tertempa secara baik dari sisi kemampuan kepemimpinan maupun intelektual.

Upaya membenturkan kader alumni HMI-PMII dan membuat dikotomi dalam kontestasi formasi struktural NU merupakan pola pikir yang hanya akan mengkerdilkan kebesaran NU dan menyeret NU dalam konflik rutin yang tak berujung dan membuat kerugian besar pasca Muktamar bagi NU.

Sudah saatnya kini semua kader NU berhaluan akidah Aswaja nahdliyyah, baik mantan aktivis HMI maupun PMII bergabung menyatu kedalam rumah besar NU. Agar NU tumbuh menjadi kekuatan civil society yang makin solid, kuat dan semakin diperhitungkan. 

Untuk merawat “kekayaan internalnya” penguatan perkaderan PKPNU dan MKNU harus terus ditata lebih baik. Sejak lama NU telah punya IPNU-IPPNU, Ansor, Fatayat dan Muslimat yang jelas-jelas secara sah dan legal merupakan sayap gerakan pengkaderan yang penting untuk masa depan NU.

Untuk bisa merawat lembaga-lembaga Pendidikan, Pesantren dan juga lembaga sosial berbasis profesi seperti Rumah Sakit NU, kaum nahdliyyin sangat membutuhkan peran kaum akademisi. Untuk menjadi Guru mulai tingkat TK hingga SMA saja, dibutuhkan para Sarjana. Apalagi untuk mengelola Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit.

Para santri dan mahasiswa NU adalah aset penting untuk masa depan. Artinya, selain mereka belajar disiplin ilmu yang digeluti di Pesantren dan Perguruan Tinggi, disatu sisi mereka harus dididik untuk menjadi kader NU sejati, paham ajaran dan amaliah akidah NU dan mampu ber-NU secara baik dan benar.

NU harus mampu membuktikan diri sebagai Ormas Islam moderat, toleran, cinta damai dengan menunjukkan sikap dewasa dalam perbedaan, saling menghargai dan terus menjalin ukhuwah. Jangan menjadikan tagline ‘Perdamaian Dunia’ namun justru di internalnya terus terjadi konflik. Untuk itulah, pendidikan kader aswaja, penguatan relasi pondok pesantren, perguruan tinggi dan NU di masa depan menjadi penting, dan bahkan sangat penting. (*)

Dr KH Ahmad Fahrur Rozi,Wakil Ketua PWNU Jawa Timr.