Dirosah

Politik dan Bisnis, Fenomena Bukalapak dan Pengusaha Tionghoa

Sabtu, 16 Februari 2019 12:00 wib

...

Oleh: KH Zahrul Azhar “Gus Hans” As’ad

POLITIK dan bisnis memang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kata ini tidak juga tepat maknanya kalau disatukan: bisnis politik dan politik bisnis. Seperti halnya tong dan seng memiliki makna dan rasa yang berdeda dengan Tongseng.

Jika berpolitik dimaknai sebagai pengabdian untuk bangsa maka seyogyanya hidup kita harus mapan dulu sebelum terjun ke dunia politik yang masih high cost ini. Atau jika tidak bisa, minimal harus ada rasa “merasa mapan” agar merasa cukup dalam hidupnya dan tidak perlu mencari benefit yang tidak wajar dalam berpolitik.

Bagi para pengusaha, politik sangat diperlukan untuk membangun jaringan, mengembangkan dan mempertahankan kerajaan bisnisnya. Dia akan sangat cermat dan hati-hati melakukan kalkulasi politik seperti halnya kalkulasi bisnis.

Baca juga: Haji Lane dan Paradoks Singapura

Pengalaman saya terlibat dalam beberapa kali kontestasi politik baik nasional maupun regional tidak jarang saya melihat para taipan (pengusaha Tionghoa) yang bermain dua kaki atau empat kaki —yang penting bukan tiga kaki, heee.

Mereka biasanya akan support semua pasangan calon untuk mengamankan jaringan bisnisnya atau setidak-tidaknya dia akan ambil dua pasangan calon yang menurut survey cukup bagus.

Mereka akan mengundang kedua pasangan calon dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkampanye di perusahaannya dengan Person in Charge (PIC) yang berbeda untuk kedua pasangan calon.

PIC adalah istilah yang digunakan untuk orang yang bertanggungjawab menangani hal-hal tertentu. Posisi PIC ini sangat penting dalam kegiatan administrasi atau penghubung perusahaan.

Setelah sudah ada keputusan siapa yang menang, maka Chief Executive Officer (CEO) akan datang mengucapkan selamat sambil membawa foto pasangan calon saat kunjungan dengan didampingi PIC yang bertugas “merawat” komunikasi selama ini.

Ilmu “welut kecemplung oli” seperti ini yang membuat bisnis di kalangan mereka mulus di berbagai rezim.

Saya masih ingat. Saya pernah duduk berdampingan dengan CEO muda di acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dihadiri oleh Bapak Jokowi. Kita duduk persis di belakang Bapak Jokowi hanya disela oleh baris ADC sesuai protap Paspampres.

Di barisan ini berderet para tokoh diantaranya Dirut Bank Mandiri dan beberapa tokoh politik nasional. Saya duduk di sini karena diminta panitia untuk duduk di kursinya Ketua PWNU yang tidak bisa hadir pada saat itu. CEO muda ini duduknya lebih pede dari yang lain dengan “soft metingkrang”. Metingkrang tapi dikempit, silakan dibayangkan sendiri.

Karena jiwa saya juga ada benih-benih kesongongan, saya pun ikut bergaya seperti dia. Setelah berkenalan ternyata dia namanya Achmad Zaky. CEO Bukalapak. Saya pun ngobrol basa-basi hingga seputar dunia IT.

Saya melihat dari gaya bicaranya memang dia ingin menunjukan kelasnya yang CEO muda dan menurut saya itu sah-sah saja. Toh dia anak muda yang benar-benar CEO.

Baca juga: Politik Klaim, Identitas dan Simbol

Akhir-akhir ini nama dia ramai dibicarakan netizen karena dia terlalu masuk di dunia yang bukan dunianya, dan kayaknya dia sedang terpeleset dengan kepongahannya.

Zaky mestinya bisa belajar pada para taipan yang bisa “susten” dalam menjaga kerajaan bisnisnya. Mungkin kalau sudah mapan sekali dan backbone bisnisnya tidak hanya retail yang bergantung pada sentimen publik bisalah genit-genit berpolitik seperti Hary Tanoesoedibjo atau sejenisnya.

Zaky adalah aset bangsa karena dia hingga kini bisa membuka lapangan kerja bagi 2.700 lebih karyawan. Sayang sekali kalau keburu kegenitan dan berdampak pada karir bisnisnya.

Tetaplah bukalah lapakmu tanpa melupakan bapakmu. (*)