Dirosah

NU dan Pemerintahan Jokowi (1)

Jum'at, 29 Maret 2019 04:09 wib

...

Oleh: Nur Khalik Ridwan

Pemerintah Jokowi naik melalui Pemilu 2014. Pada Pemilu ini, tokoh-tokoh politisi dari NU banyak terdapat di PKB dan PPP, lalu sebagian kecil di Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

Hasil Pemilu untuk DPR pusat menunjukkan PDIP menempati urutan satu (109 kursi), lalu Golkar (91 kursi), Gerindra (73), Demokrat (61 kursi), PAN (49 kursi), PKB (47 kursi), PKS (40 kursi), PPP (39 kursi), Nasdem (35 kursi), dan Hanura (16 kursi).

Dalam Pilpres 2014, Jokowi-JK bertarung melawan Prabowo-Hatta. Partai pengusung Prabowo-Hatta ada 7, yaitu: Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, Partai Golkar (Abu Rizal Bakri), dan Demokrat. Mereka menamakan diri Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara Jokowi-JK didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH): PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI.

Pilpres 2019 Melihat Pilpres 2014
Dalam Pilpres, posisi organisasi NU secara resmi tetap berpijak pada Khittah NU, yaitu tidak mendukung calon tertentu dan tidak berpolitik praktis atas nama jam’iyah. Tetapi tokoh-tokoh NU, saling bekerja dan mendukung di antara dua calon yang ada: ada yang ke Prabowo-Hatta dan ada yang ke Jokowi-JK.

Posisi NU secara resmi, diungkapkan melalui tausiyah dalam lima poin yang ditandatangani KH Said Aqil Siradj (Ketum PBNU), KH Marsyudi Syuhud (Sekjen PBNU), KH Musthofa Bishri (Rais Aam PBNU) dan KH A Malik Madany (Katim Aam).

Dalam tausiyah itu, intinya, agar warga NU aktif ikut serta dalam Pilpres sebagai perwujudan tanggungjawab terhadap NKRI; partasipasi dalam Pilpres adalah ibadah bila dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tetapi bila sebaliknya disebut sebagai bentuk kedurhakaan dan pengkhianatan terhadap bangsa-negara; money politics tidak boleh dilakukan dan dianggap sebagai risywah siyasiyah; menghimbau kepada warga NU dan umat Islam secara umum untuk istighatsah agar Pilpres berlangsung aman damai dan lancar; dan menghimbau kepada warga NU dan masyarakat secara umum agar tetap menjaga ukhuwah meskipun terjadi perbedaan pilihan.

Warga NU dan tokoh-tokohnya sama-sama memiliki jalur dan jaringan kepada Prabowo dan Jokowi. Mereka yang ke Prabowo, diantaranya banyak dilakukan oleh para pendukung PKB Gus Dur, misalnya di Madura. Bahkan pada saat itu, Yenny Wahid (putri Gus Dur) sebagai juru bicara dari kelompok ini, pada awalnya bersikap netral, tetapi kemudian berlabuh ke kubu Prabowo. Bahkan Mahfud MD menjadi Ketua Tim Sukses Prabowo-Hatta.

Hal ini masih ditambah pernyataan KH Said Aqil Siradj sendiri pada tanggal 16 Mei 2014. Secara pribadi (tidak atas nama PBNU), Kiai Said mendukung Prabowo. Bahkan Habib Luthfi pada Pilpres 2014, memberi pujian kepada Prabowo dan Mahfud MD.

Isu yang tersiar di kalangan aktivis muda NU saat itu, yang akan dijagokan menteri agama bila pasangan ini menang, salah satunya adalah KH A Malik Madany.

Banyak tokoh PPP juga mengalirkan dukungan ke Prabowo. Sementara PKNU yang tidak lolos Pilpres 2014, telah diperebutkan oleh Gerindra dan PPP. Ketua DPW PKNU DKI Jakarta (Fathani) bahkan diberitakan banyak media, memuju-muji Prabowo-Hatta.

Pada sisi yang lain, Jokowi mendapat dukungan tokoh-tokoh NU dari PKB Muhaimin, dan kiai-kiai yang berjejaring melalui jaringan PKB. Di antara tokohnya adalah KH Aziz Manshur, yang memang menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB.

Dukungan kepada Jokowi juga dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansa (Jubir Tim Jokowi-JK) yang menjadi Ketua Umum Muslimat NU, KH Dimyathi Rois, Gus Yusuf Chudlori, Alwi Shihab, As’ad Said Ali (Wakil Ketua Umum PBNU), dan banyak yang lain lagi.

Jokowi pada saat itu menjadi tokoh yang menarik di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan juga di kalangan warga bawah NU. Bahkan PDIP pun harus mengakui hal ini, sehingga mereka tidak mencalonkan Capres dari kalangan keluarga Seokarno, juga tidak dari elit-elit PDIP di Jakarta.

“Jokowi Efek” disebut-sebut, muncul dari orang yang berpenampilan sederhana, kurus, dan berasal dari desa, menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Jokowi menjadi alternatif dari presiden sebelumnya, dari kalangan mantan militer, SBY, yang dianggap terlalu peragu. Banyak relawan berkerja untuk memenangkan Jokowi.

Hasil dari Pilpres ini ternyata dimenangkan Jokowi-JK dengan perolehan 53,15 persen dan Prabowo-Hatta sebesar 46,85 persen.

Prabowo Hatta, di rumah tim pemenangan Polonia Jakarta, Selasa 22 Juli 2014, menilai hasil Pemilu cacat hukum; menyatakan menolak hasil pemilu, dan menginstruksikan kepada para saksi nasional tim agar keluar dari rapat rekapitulasi nasional Pemilu yang diadakan KPU. Dan, upaya membawa masalah keberatan ini ke MK, diputuskan pada 21 Agustus 2014.

Tetapi, hasilnya MK menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pilpres yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. MK menilai tidak ada kecurangan terstruktur, dan karenanya kemenengan Jokowi-JK sah secara hukum.

Faksi Nahdliyin di dalam blok Jokowi, menjadi pendukung pemerintahan terpilih, melalui PKB dan jaringannya, juga dari relawan Nahdliyin lain. Mereka yang kemudian memperkuat pemerintah Jokowi adalah M Nasir (Mentri Riset dan Pendidikan Tinggi), Hanif Dakhiri (Menaker), M Nahrawi (Menpora), Marwan Ja’far (di tengah perjalanan diganti oleh rekannya dari PKB), Lukman Hakim Saifuddin (Menag, dari PPP), Khofifah Indar Parawansa (Mensos, di tengah perjalanan mengundurkan diri dan menjadi Gubernur Jawa Timur).

Muhaimin Iskandar menjadi tokoh penting dalam percaturan politik yang menghubungkan Jokowi dengan kalangan Nahdliyin.

Jokowi dihadapkan pada kenyataan tumbuhnya generasi kalangan Nahdliyin dan pesantren dalam wacana publik dan politik Indonesia. Dia tidak hanya menjadikan sebagian tokoh NU masuk kabinetnya, tetapi juga menyadari aspirasi Islam sejenis NU inilah yang dapat mengayomi masyarakat dan harus didukung.

Meski pada awalnya menyadari dukungan tokoh-tokoh NU tidak bulat kepada Jokowi, segera saja kemudian Jokowi menyerap keinginan masyarakat Nahdliyin.

Untuk menandai kedekatan itu, dapat dilihat dari seringnya Jokowi bersafari ke tokoh-tokoh pesantren, menyetujui tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asyari sebagai Hari Santri, dukungannya kepada diskursus Islam Nusantara, pembangunan Masjid Raya KH Hasyim Asyari, RUU Pesantren, diadakannya Liga Santri Nasional, dan beberapa yang lain.

Pada masa pemerintahan Jokowi ini, sebagian besar masyarakat Nahdliyin, semakin tumbuh kesadarannya akan bahaya dari gerakan yang menyuarakan khilafah atau dari mereka yang ingin Pancasila plus syariat Islam, bagi eksistensi keutuhan NKRI. Mereka juga dilihat oleh masyarakat Nahdliyin, sebagai yang melakukan konfrontasi dan menyerang gagasan Islam Nusantara yang diwacanakan NU.

Pada saat yang sama, publik Indonesia dikejutkan, karena sebagian gerakan ini kemudian mengkristal dalam dukungannya dalam kasus Ahok, yang kemudian menjadi aksi berjilid-jilid dengan menokohkan Rizieq Shihab sebagai imam besar.

Aksi-aksi ini menjadi eksemplar untuk refleksi serius dalam percaturan politik nasional, dan juga masyarakat Nahdliyin, sehingga masyarakat NU melalui tokoh-tokohnya pun mengambil langkah-langkah tertentu. (bersambung).

Nur Khalik Ridwan, dosen STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta.