Fokus

Peluang Manis Wisata Syariah di Indonesia

Senin, 08 Desember 2014 02:14 wib

...
Pemotongan tumpeng di acara pembukaan resmi Hotel Syariah Solo Sukoharjo (santrinews.com/dok)

Sebagai salah satu negara penganut muslim terbesar, Indonesia punya potensi pasar wisata syariah besar. Sembilan wilayah di Indonesia disiapkan menjadi lokasi target wisatawan muslim. Terkendala minimnya sosialisai aturan.

Berikut laporan lengkap yang dikutip utuh dari Majalah GATRA, edisi Mei 2014.
—-
INDONESIA masuk urutan keempat kategori destinasi ramah muslim anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) 2014 versi lembaga pemerhati pariwisata syariah, Crescent Rating, pada Februari lalu. Tiga teratas ditempati Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki. Setahun sebelumnya, Indonesia masih berada di posisi enam.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, ini tentu peluang manis. Sudah waktunya pemerintah serius menggarapnya mengingat pasar dan pelaku industri sudah merespon. “Yang jelas, selain pengembangan pasar juga ada permintaan pelaku,” kata Direktur Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Agus Priyono.

Pemerintah melalui Kemenparekraf mencanangkan program wisata syariah, mengusung tema “Indonesia as Friendly Muslim Destination”. Program unggulan Kemenparekraf ini diluncurkan akhir Oktober 2013 lalu.

Thomson Reuters pernah merilis laporan berjudul State of Global Islamic Economy Report 2013. Pada 2012, turis muslim menghabiskan US$ 137 milyar, atau menyumbang 12,5 persen dari total belanja pariwisata global sebanyak US$ 1,095 milyar. Belanja wisatawan muslim diperkirakan tumbuh sampai US$ 181 milyar pada 2018.

***

DI Asia Tenggara, Singapura mungkin bisa dibilang negara yang paling siap melayani wisatawan asing, termasuk muslim. Sebanyak lebih dari 2.500 hotel, restoran, dan tempat makan punya sertifikat halal dari Majelis Ulama Singapura, meskipun sebatas penyediaan makanan halal. Sementara Malaysia negara favorit wisatawan muslim menaruh perhatian serius pada sektor pariwisata syariah. Menteri Pariwisata Malaysia, DR Ng Yen Yen, bahkan mengatakan Islamic Tourism adalah produk pariwisata utama.

Indonesia meski tertinggal, Januari lalu Menteri Pariwisata Marie Elka Pangestu menerbitkan Peraturan Menteri No 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dalam Permen tersebut ditetapkan dua kriteria sertifikat hotel syariah, yaitu Hilal-1 dan Hilal-2.

Persyaratan Hilal-1 lebih longgar. Misalnya, di Hilal-1 hotel boleh memiliki dapur halal dan non halal. Sedangkan di Hilal-2 wajib hanya dapur halal. Begitu pun dengan bar yang menyediakan hidangan tidak halal, di Hilal-1 masih diperbolehkan. Di Hilal-2 bar semacam itu dilarang. Ketersedian alat penunjang ibadah seperti alat shalat dan Alquran merupakan sesuatu yang mutlak di Hilal-2, sedangkan pada Hilal-1 hal itu disediakan sesuai permintaan tamu. “Hilal-1 on request. Hilal-2 wajib menyiapkan,” kata Agus.

Kemenparekraf menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk penilaian sertifikasi. Sertifikasi bersifat sukarela. Respon pengusaha penginapan cukup bagus, namun Agus tidak bisa merinci berapa hotel yang sudah ajukan sertifikasi. Agus beralasan, DSN belum memberikan laporan.

Namun proses sertifikasi bukan tanpa masalah. Beberapa mengeluhkan biaya yang diterapkan DSN MUI. “Memang perlu menghitung kembali. Implementasinya terbatas karena masih baru,” kata Agus tanpa merinci biayanya. Selain hotel syariah, Kemenparekraf sedang menggodok 3 beleid. Paket wisata, restoran, dan spa syariah. Saat ini regulasi masih berbentuk draft, namun Agus yakin akan selesai secepatnya. “Insya Allah satu-dua bulan ke depan,” katanya.

Sembilan destinasi telah dipilih sebagai lokasi yang potensial menjadi daerah pariwisata syariah. Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok. Tempat itu dibidik untuk menyediakan berbagai fasilitas bagi wisatawan muslim, mulai dari penginapan, makanan hingga tempat ibadah yang nyaman bagi wisatawan muslim.

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Adiwarman Azwar Karim, mengatakan penyelenggaraan hotel syariah bertujuan menarik sebanyak-banyaknya pelaku bisnis hotel. Beberapa kriteria Hilal-1 sebenarnya sudah dilaksanakan di hotel-hotel kelas atas. Misalnya, arah kiblat, toiletnya harus ada air, serta hal-hal yang memang sudah ada karena tuntutan pasar Indonesia sudah begitu. “Hilal-1 dibuat sedemikian mudah, tinggal hotel nambah informasi jadwal shalat, informasi letak masjid untuk shalat Jumat,” kata Adiwarman.

Sementara Hilal-2 ditujukan untuk hotel-hotel yang didesain sebagai hotel syariah secara keseluruhan. Bahkan, kategori mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perbedaan mendasarnya antara lain soal kolam renang. Di Hilal-1 hal tersebut tidak diatur, sedangkan di Hilal-2 ini kolam renang harus terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Jika tidak penggunaannya bergantian.

Saat ini sudah ada empat hotel yang mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI yaitu Hotel Sofyan di Jakarta, Hotel Grasia dan Hotel Muria di Semarang, dan Kaboki Hotel di Bali. “Ada beberapa. Yang terakhir itu yang punyanya ESQ, hotelnya baru mau berdiri. Kebanyakan yang daftar di DSN itu hotel bintang 2 dan 3,” kata Adi.

Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (AHSIN), Riyanto Sofyan, mengungkapkan penerapan konsep syariah dalam bisnis penginapan tidak serta merta membuat hotel menjadi eksklusif untuk tamu muslim. Poin penting dari hotel syariah, adalah bagaimana membuat para tamu muslim terfasilitasi dengan baik. Terutama soal panganan halal serta kemudahan menjalankan shalat. Diluar itu, tidak terlalu mendesak “Tujuannya mendorong makin banyak pelaku industri di pariwisata agar ramah terhadap wisatawan muslim,” papar Riyanto.

Ia menambahkan, Hotel Sofyan sudah aplikasikan nilai Islam dalam menjalankan usahanya sejak 1994. Bisa dibilang, hotel ini menjadi pionir dalam industri hotel syariah. Ia tidak khawatir segmen pasar menjadi sempit dengan menerapkan konsep syariah. “Kalau bicara syariah, orang mikirnya langsung mempersempit pasar. Padahal sebenarnya menyingkirkan hal-hal buruk,” kata pria yang juga menjabat Komisaris Utama Hotel Sofyan tersebut.

Namun tampaknya pemerintah setengah hati menggarapnya. Dari pantauan GATRA, sejak diterbitkan Januari lalu, Permen penyelenggaraan hotel syariah sepi publikasi. Bahkandi website resmi Kementerian pun regulasi ini tidak tercantum. Tiga beleid lain yang mengatur paket wisata, restoran, dan spa syariah belum dibuat. Bukan hanya lesu dukungan, pariwisata syariah tidak masuk dalam kebijakan pengembangan pariwisata Indonesia 2014.

Menurut sumber Gatra yang mengetahui soal konsep pariwisata syariah, program pariwisata syariah ini merupakan ide yang muncul tiba-tiba. Sehingga, perencanaan kurang matang. “Ini memang dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, tidak akan ada,” katanya. Namun, kalau sampai tidak keluar aturan, dampaknya pada pariwisata Indonesia bisa lebih fatal. “negara kita bisa ketinggalan ‘kereta’,” ungkapnya. (set/saif)