Nasional

MUI Bahas Hukum Shalat Tanpa Wudhu dan Tayamum

Senin, 23 Maret 2020 20:00 wib

...
Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Niam Sholeh

Jakarta – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang membahas dua fatwa baru terkait wabah virus Corona atau Covid-19 yang diajukan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

“Kita sedang bahas dua fatwa baru,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat KH Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Maret 2020.

Sebelumnya, Kiai Ma’ruf mengaku telah meminta MUI dan ormas Islam di Indonesia untuk membahas dua fatwa terkait Corona. Pertama, tentang penanganan jenazah penderita Covid-19 bila terjadi kekurangan petugas atau kondisi yang tidak memungkinkan, seperti tidak memungkinkan memandikan jenazah.

“Untuk mengantisipasi ke depan, saya juga meminta MUI dan ormas Islam mengeluarkan fatwa kalau terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita Corona. Ini karena kurang misalnya petugas medisnya atau karena situasi yang tidak memungkinkan,” kata Kiai Ma’ruf di Jakarta,

“Kami meminta supaya MUI dan Ormas Islam membuat fatwa sehingga tidak kesulitan kalau itu terjadi,” imbuhnya.

Kedua, terkait kebolehan shalat tanpa wudhu dan tanpa tayamum sehingga bisa menenangkan petugas medis. Menurut Kiai Ma’ruf, selama bertugas menangani Corona, para petugas medis tidak diperkenankan membuka pakaiannya sampai delapan jam, sehingga tidak kemungkinan bertayamum atau wudhu.

“Kemungkinan dia tidak bisa melakukan, kalau mau shalat tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, saya mohon ada fatwanya misalnya tentang kebolehan orang shalat tanpa wudhu, tanpa tayamum, ini menjadi penting sehingga petugas bisa tenang,” tegasnya.

Kejadian-kejadian seperti itu, kata Kiai Ma’ruf, sudah dialami oleh para petugas medis di lapangan.

Terkait wabah Corona, Komisi Fatwa MUI Pusat sebelumnya sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020. Fatwa itu berisi tentang penyeleggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

Pada poin ketujuh disebutkan bahwa pengurusan jenazah terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

Pengurusan jenazah Covid-19 dalam Fatwa tersebut, belum membahas bila terjadi kekurangan petugas untuk mengurus jenazah atau situsi menjadi tidak memungkinkan. (red)