Nasional

Napi Koruptor, Mahfud MD: Lebih Aman Isolasi di Penjara

Minggu, 05 April 2020 01:30 wib

...
Menko Polhukam Mahfud MD (santrinews.com/antara)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, hingga kini pemerintah tidak berencana memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi, terorisme dan bandar narkoba.

“Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi. Juga tidak ada terhadap teroris. Juga tidak ada terhadap bandar narkoba,” kata Mahfud melalui rekaman video yang dia unggah di akun Twitternya, Ahad, 5 April 2020.

Mahfud mengungkapkan itu menyusul pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Alasannya untuk mengatasi potensi penyebaran virus corona di lapas.

Bahkan menurut Mahfud, Presiden Jokowi telah memiliki sikap itu sejak 2015.

Mahfud MD menegaskan usulan pembebasan narapidana kasus korupsi bukan dari pemerintah, melainkan Yasonna hanya menyampaikan usulan masyarakat.

“Itu mungkin karena ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Menkumham. Kemudian Menkumham menginformasikan ada permintaan sebagian masyarakat untuk itu,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan ada dua alasan mengapa tak ada rencana revisi. Pertama, PP itu bersifat khusus. Ada perbedaan dengan dengan tindak pidana lain. Kedua, ruang tahanan koruptor lebih luas dan sudah memenuhi syarat physical distancing.

“Malah saya kira isolasi di sana lebih baik dari pada isolasi di rumah,” tegasnya.

Mahfud meminta masyarakat agar tetap tenang. Ia memastikan sampai sekarang belum ada napi koruptor yang dibebaskan secara bersyarat. “PP No.99/12 tetap berlaku dan belum ada pembahasan kabinet uutuk merevisinya. Yang dibebaskan sekitar 30.000 orang itu adalah napi tindak pidana umum, bukan korupsi, bukan terorisme, bukan bandar narkoba,” tegasnya.

Rabu, 1 April 2020, Yasonna mengatakan berencana mengusulkan revisi PP 99/2012 tersebut. Ia mengaku rencana itu tak lepas dari kondisi Lapas yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penularan virus Corona.

Terdapat empat kriteria napi dengan syarat tertentu yang bisa dibebaskan dari revisi PP tersebut, seperti napi korupsi dan narkotika. Diantaranya napi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. (red)