Nasional

Larangan Truk Beroperasi Jelang Idul Adha Rugikan Organda

Kamis, 08 September 2016 09:33 wib

...
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Cabang Khusus Tanjung Perak Surabaya, Kody Lamahayu Fredy (santrinews.com/ist)

Surabaya – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melarang angkutan truk bersumbu lebih dari 2 beroperasi selama libur Hari Raya Idul Adha, pada 9-12 September 2016. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE.15/AJ.201/DRJD/2016.

Para pengusaha pum meredang karena terancam merugi. Menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Cabang Khusus Tanjung Perak Surabaya, Kody Lamahayu Fredy, pemerintah seharusnya mengkaji dengan serius sebelum mengeluarkan kebijakan. Termasuk harus memikirkan dampaknya negatifnya.

“Kebijakan libur sampai 4 hari ini selama 9 tahun saya jadi ketua organda baru sekarang ini terjadi, kalau sebelum-sebelumnya biasanya libur cuma dari pagi jam 8, terus jam 4 sore kerja lagi,” kata Fredy, saat ditemui di kantornya, Rabu, 7 September 2016.

Menurut Fredy, kalau tujuannya untuk mengurangi kemacetan, itu tidak bisa diseragamkan. Artinya, lanjutnya tidak akan sama kondisi Jateng dengan Jatim, terutama menjelang Idul Adha.

“Di Jatim tidak ada kemacetan, paling hanya arah ke Malang saja, sehingga kalau kebijakan itu diterapkan sangat merugikan pengusaha organda,” tandasnya.

Kata Fredy yang dibawah naungannya kurang lebih ada 9 ribu truk, bila itu tidak beroperasi selama 4 hari maka kerugian ditaksir mencapai miliaran.

“Coba Pemerintah menghitung, misalnya satu unit truk, 1 hari hasilnya berapa ? Katakan 1 juta, terus kalikan. 4 hari ya 4 juta, kalikan 9 ribu unit,maka miliaran rupiah,” tegasnya dengan nada serius.

Dan menurutnya, para pengusaha angkutan protes pada dirinya. “Ini teman-teman protes semua kepada saya, tapi mau bagaimana lagi dirinya mengaku tidak bisa menolak kebijakan itu, mau tidak mau harus melaksanakan,” ucapnya.

Hanya saja, harapannya, kedepan kebijakan tersebut tidak lagi dilakukan oleh pemerintah. Terutama menghadapi hari-hari besar lainnya, termasuk salah satunya nanti pada natal. Dia juga meminta pemerintah lebih rasional dalam mengeluarkan kebijakan.

Untuk diketahui, dalam SE Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto Iskandar itu, pengoperasian kendaraan angkutan barang ini berlaku pada jalan nasional (jalan tol maupun non tol) serta jalur wisata di 8 provinsi. Kedelapan provinsi itu adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Kendaraan angkutan barang yang dilarang beroperasi meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), serta kendaraan container. Selain itu kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2.

Tapi, larangan itu tidak berlaku bagi kendaraan yang mengangkut sejumlah kategori barang tertentu. Barang itu adalah, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok seperti beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, ikan segar, dan telur.

Begitu pula dengan kendaraan pengangkut pupuk, susu murni, barang antaran pos, serta barang bahan baku ekspor impor dari lokasi home industri dan atau sebaliknya dan ke pelabuhan ekspor/impor. (jaz/onk)