Nasional

Bukti Muatan Politik Reuni 212

Minggu, 02 Desember 2018 22:01 wib

...
Prabowo Subianto berpidato hadapan massa peserta Reuni 212 di lapangan Monas, Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018 (santrinews.com/antara)

Jakarta – Reuni Akbar 212 di lapangan Monas, Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018, sudah berakhir. Berlangsung damai. Jauh-jauh hari Penanggungjawab Reuni Akbar 212 Slamet Maarif, memastikan tak bermuatan politik.

Dibuktikan dengan melarang peserta aksi mengenakan atau membawa atribut politik agar aksi tersebut tak disusupi salah satu calon presiden 2019. Menurut dia, Reuni 212 bukan ajang politik praktis atau kampanye pasangan calon presiden tertentu.

Pernyataan Slamet ternyata hanya janji palsu. Aroma politik sangat kentara. Bahkan, Reuni 212 dinilai sebagai konsolidasi politik kubu Prabowo Subianto. Terbukti, kehadiran beberapa tokoh dari tim sukses Prabowo-Sandi serta isu digaungkan seperti seruan 2019 ganti presiden.

“Yang hadir aktor-aktor, elite-elite yang lama, isunya juga lama, semangatnya yaitu untuk mengganti presiden,” kata Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno.

Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo harusnya ikut dalam Reuni 212. Sebab, pada Aksi 212 dua tahun lalu, Jokowi ikut bergabung, bahkan naik panggung bersama Rizieq Shihab.

Panitia Reuni 212 menyatakan, tak mengundang Jokowi karena menurut mereka Jokowi anti 212. Justru yang diundang adalah Prabowo Subianto, rival Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019. Prabowo, dalam pidatonya yang tak panjang, sadar tak boleh mengutarakan hal-hal berbau politik, apalagi kampanye.

Namun bukan berarti acara ini bebas dari muatan politik. Habib Rizieq, dalam rekaman suara yang disiarkan menyatakan, jangan memilih capres dan calon anggota legislatif yang menurutnya mendukung penista agama. Pernyataan ini ia ulang tiga kali.

Menurutnya, Indonesia sedang karut-marut. Untuk mengubahnya, dengan ganti presiden. Selain itu, ada dua lagu ‘Astagfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong’ yang diputar dalam acara itu.

Beberapa alumni 212 menilai reuni ini ajang kampanye Prabowo-Sandi. Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam dan Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, menolak bergabung dalam reuni ini.

Menurut Usamah, acara ini hanya kendaraan politik. “Ini kampanye Prabowo-Sandi. Bukan aksi 212 dalam konteks agama ini,” kata Kapitra.

Menurut Kapitra, dulu Aksi 212 bertujuan membela agama. Kini hanya bertujuan membela Prabowo-Sandiaga. “Ini panitia itu timses Prabowo-Sandi semua. Kami dulu itu dukung untuk bela agama dan penistaan, tapi sekarang sudah berubah,” kata dia.

Secara personel, Gerakan 212 dan pendukung Prabowo memang lekat. Beberapa tokohnya menempati posisi strategis di Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Slamet Ma’arif, yang menjadi Penanggung Jawab Reuni 212, juga menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandiaga.

Andi Arief, anggota BPN Prabowo-Sandiaga, menilai tidak ada unsur kampanye dalam Reuni 212. Tapi, muatan politis tak bisa dihindari dalam acara tersebut. “Politik itu semua sah, asal jangan kejahatan,” kata Andi.

Menurut Andi, rekaman Rizieq itu bukan kampanye, tapi muatan politis yang tak terhindarkan karena masyarakat yang juga terpolitisasi oleh keadaan.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade juga membantah menunggangi acara itu untuk mengkampanyekan Prabowo. “Habib Rizieq berhak menyampaikan pendapatnya,” ujar dia.

Menurut Andre, jika banyak peserta yang meneriakkan ganti presiden, Prabowo Presiden dan sejenisnya, hal itu sama sekali tidak ada yang mengarahkan. “Kami kan enggak bisa mengontrol semua orang,” ujar dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menilai acara itu tak ada kampanye terselubung. Menurut anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi, baik alat peraga maupun substansi acara, mereka sama sekali tak menemukan yang bermuatan kampanye.

Soal rekaman Rizieq, menurut Puadi itu adalah rekaman dua tahun lalu. Padahal ada dua rekaman. Rekaman dua tahun lalu dan rekaman yang memang dikhususkan untuk Reuni 212. Puadi hanya menilai rekaman dua tahun lalu, yang menurutnya tak melanggar.

Dalam reuni itu, diketahui sejumlah tokoh yang hadir antara lain calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, ditemani sekjen PKS Mustafa kamal, politikus Gerindra Ahmad Dhani, serta petinggi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Dalam acara reuni tersebut, rekaman video pentolan FPI Rizieq Shihab juga diputar di hadapan massa. Rizieq menyampaikan kepada pendukungnya untuk tidak memilih capres yang diusung oleh partai yang pernah mengusung penista agama.

Hal itu, kata Adi, makin memunculkan pesan bahwa Presiden Joko Widodo sekaligus capres petahana di pilpres 2019 merupakan seorang pemimpin yang masih berjarak dengan umat Islam.

“Pesannya sederhana bahwa pemerintah saat ini, Pak Jokowi ingin dikesankan sebagai pemimpin yang tetap berjarak dengan umat Islam, kira-kira begitu narasinya,” ujar Adi.

Absennya Jokowi di acara Reuni Aksi 212 tahun ini, menurutnya, semakin menunjukkan acara tersebut adalah bagian dari konsolidasi politik kubu Prabowo.

Adi menilai jika acara hari ini adalah benar Reuni Aksi 212, maka seharusnya Jokowi yang diundang, bukannya Prabowo. Sebab, Jokowi adalah tokoh yang menghadiri Aksi 212 yang digelar pertama kali pada 2016 silam.

“Apa relevannya diundang Prabowo, toh Prabowo bukan alumni 212 kok, cuma karena Prabowo dianggap sebagai figur untuk melawan Pak Jokowi, ya, akhirnya Prabowo pun diundang,” kata Adi.

Lebih dari itu, Adi berpendapat aksi massa semacam ini memang penting bagi konsolidasi politik pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tujuannya, kata Adi, untuk menunjukkan kepada publik bahwa pendukung Prabowo-Sandi solid dan siap mendukung pada Pilpres 2019.

Adi menambahkan jumlah peserta aksi Reuni 212 pada tahun lalu tak sebanyak di tahun ini. Menurutnya, banyaknya peserta reuni pada tahun ini karena ada momentum politik pilpres pada tahun mendatang.

“Reuni 212 dianggap jadi trigger, jadi momentum bahwa kekuatan politik mereka selalu mendidih,” kata Adi.

Bawaslu Buktikan Pelanggarn
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga ada pelanggaran kampanye pilpres dan pileg dalam Reuni Aksi 212. Hal ini terkait seruan Habib Rizieq Shihab di acara tersebut.

Di tengah penyelenggaraan Reuni Aksi 212, rekaman yang memuat ceramah Habib Rizieq diputar di tengah massa. Rizieq menyatakan haram memilih capres dan caleg yang diusung oleh partai pendukung penista agama.

“Ada dugaan melanggar, karena (peraturannya) tidak boleh menghina atau melakukan fitnah terhadap peserta pemilu yang lain,” kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

Rahmat mengatakan tim Bawaslu DKI Jakarta yang sudah turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya aksi Reuni 212 akan menyelidiki rekaman itu. Pihaknya akan mencari tahu apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak.

“Rekamannya belum dicek. Perlu dicek apakah dia (Rizieq) itu masuk tim kampanye, tim pelaksana kampanye atau peserta Pemilu. Besok (3/12) teman-teman dari Bawaslu DKI Jakarta akan memeriksa rekaman pada (panitia) Reuni 212 ini,” kata Rahmat.

Selain itu, Bawaslu juga akan menyelidiki lagu 2019 ganti presiden yang berkumandang di tengah Reuni Aksi 212 tak lama setelah rekaman pidato Rizieq di putar. Rahmat mengatakan pihaknya akan memeriksa apakah lagu tersebut dinyanyikan berdasarkan arahan panitia atau tidak.

Menurut Rahmat, Reuni Aksi 212 seharusnya tidak memasukkan unsur kampanye karena izin kegiatan itu untuk mengemukakan pendapat, bukan untuk kampanye pemilu.

“Tentu akan menjadi masalah kalau ada urusan kampanye, karena izin panitia tidak akan berhubungan dengan kampanye,” ucap Rahmat. (us/cnn)