Nasional

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Belum Bisa Perpanjang Izin FPI

Jum'at, 29 November 2019 13:30 wib

...
Menko Polhukam Mahfud MD (santrinews.com/istimewa)

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah belum bisa mengeluarkan perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI).

Alasannya, kata Mahfud, masih ada permasalahan seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Kan sudah diumumkan (oleh Mendagri Tito). Ada permasalahan, sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang. Itu saja,” kata Mahfud usai mengisi orasi ilmiah di Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, Jumat, 29 Nopember 2019.

Baca juga: 11 Anggota FPI Resmi Tersangka Pengacau Harlah NU

Mahfud enggan menjelaskan secara rinci tindak lanjut terkait permasalahan yang masih mengganjal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI. “Ya ditunggu saja,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan masalah yang ada saat ini yakni soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPI.

“Tapi problemnya di AD/ART (poin visi dan misi),” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Nopember 2019.

Baca juga: Resahkan Masyarakat, Muncul Petisi Bubarkan FPI

Tito menjelaskan, visi dan misi FPI tersebut masih menjadi masalah karena menuliskan penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad.

Menurutnya, hal ini menjadi poin yang tengah didalami oleh Kemenag karena memunculkan beragam pertanyaan dan terkesan menggunakan bahasa yang kabur.

“Ini yang sedang didalami lagi Kemenag karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya,” ujarnya.

Menurut Tito, kalimat yang menyebutkan penerapan Islam kaffah bagus secara teori teologi. Namun, menurutnya, beberapa waktu lalu sempat muncul istilah yang disampaikan oleh FPI sendiri yang menyatakan NKRI bersyariah. (us/onk)