Bunga Terlalu Tinggi, PBNU Batalkan Kerjasama Kredit Mikro Kemenkeu
Sekretaris Jenderal PBNU HA Helmy Faishal Zaini (santrinews.com/istimewa)
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan kerjasama pelaksanaan kredit murah UMI (Ultra Mikro) Rp1,5 Triliun dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa dilanjutkan.
Alasannya, tidak sesuai kesepakatan awal, yakni diantaranya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 persen sampai di tangan end user.
“Yang terjadi adalah pricing yang terlalu tinggi sebesar 8 persen, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6 persen,” kata Sekretaris Jenderal PBNU HA Helmy Faishal Zaini dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Desember 2019.
Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing dalam menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 persen di tingkat end user, sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.
Mengenai surat rekomendasi PBNU tertanggal 22 Mei 2017, adalah sebagai tindak lanjut MoU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program tersebut. Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan.
“Terlebih pemerintah menunjuk tiga channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM dan Pegadaian. Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh,” tegasnya.
Terkait kerjasama Kemenkeu dengan beberapa pesantren sebagai pilot project, menurut Helmy, bukan bagian dari kerjasama sebagaimana MoU dengan PBNU, dimana LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.
“Dengan demikian tim yang telah dibentuk LPNU tidak dapat melakukan monitoring dan evaluasi ataupun upaya peningkatan kapasitas yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro,” ujarnya.
Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini sebagai upaya untuk mengawal serta memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi.
Sebelumnya Juru bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyampaikan Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp211 miliar untuk lima koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU.
Lima koperasi tersebut adalah KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan sebesar Rp50 miliar, KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera di Semarang sebesar Rp 100 miliar, KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera di Langkat sebesar Rp8 miliar, KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim di Sumenep sebesar Rp50 miliar, dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi di Jepara sebesar Rp3 miliar. (red)
