Nasional

KH Said Aqil Larang Ada Proposal Jelang Muktamar NU 2020

Kamis, 06 Februari 2020 02:30 wib

...

Makassar – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siradj melarang pengurus maupun kader menyebar proposal pengumpulan dana menjelang pelaksanaan Muktamar ke-34 NU.

“Tidak boleh ada proposal jelang muktamar Oktober nanti,” tegas KH Said Aqil Siradj saat menghadiri peringatan Harlah ke-94 NU di Makassar, Rabu, 5 Februari 2020.

Terkait dana untuk Muktamar yang akan digelar di Lampung pada 22-27 Oktober 2020 tersebut, Kiai Said mengatakan akan kolektif bersama warga untuk mengumpulkannya.

Tanpa proposal, ia yakin dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan muktamar bisa terkumpul, bahkan dinilai bakal lebih untuk membiayai muktamar.

“Mandiri dari warga, kita akan kolektif meskipun satu orang 2000 rupiah atau 5000 rupiah kalau dikumpulkan kan bakal jadi miliaran,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, NU juga meluncurkan Koin Muktamar di Makassar sebagai upaya mengumpulkan sumbangan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Muktamar Oktober mendatang.

“Pengumpulan dana sudah berjalan lewat koin muktamar, tidak ada target. kita kembalikan apa kata Allah, rezekinya berapa, tetapi saya yakin pasti akan lebih untuk membiayai muktamar,” tandasnya.

Muktamar yang akan dihadiri seluruh pengurus cabang (PC) NU di Indonesia itu akan membahas berbagai isu strategis, seperti kemandirian, ekonomi, kesehatan, pendidikan yang non politik.

Namun Kiai Said menyebutkan isu prioritas yang akan dibahas pada pertemuan akbar itu ialah kemandirian. Salah satu wujudnya ialah penggunaan dana dari bantuan masyarakat untuk pelaksanaan muktamar.

Pada peluncuran koin muktamar di Makassar, tampak Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel, Rektor Universitas Islam Makassar, Ketua PWNU Sulsel, serta beberapa pihak dari perguruan tinggi Islam mengisi kotak koin muktamar dalam rangka memberikan sumbangan dana untuk terselenggaranya Muktamar NU.

Nurdin Abdullah menganggap NU sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sulsel yang harus jalan beriringan mengawal roda pemerintahan. Karena itu, Nurdin menegaskan Pemprov Sulsel siap mendukung program-program NU, bersinergi mendorong percepatan pembangunan Sulsel.

Sebagai salah satu bentuk dukungan, Pemprov Sulsel telah menyiapkan bantuan dana sekira Rp1 miliar untuk realisasi program-program NU Sulsel.

“Provinsi menyiapkan bantuan untuk PB NU, yang nilainya tidak kurang dari Rp1 miliar. Kita seiring sejalan mengawal pemerintah,” tandasnya. (ant/red)