Opini

Bansos PKH dan Puasa Ramadhan di Tengah Pandemi Corona

Selasa, 05 Mei 2020 21:30 wib

...

Tulisan ini semata merupakan refleksi atas musibah yang meliputi ancaman kesehatan, ekonomi dan sosial yang mudah-mudahan tidak berakibat pada disintegrasi bangsa.

Keprihatinan ini semakin mendalam ketika pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan tahun ini bersamaan dengan wabah virus Corona atau Covid-19 yang berpotensi mematikan.

Di balik musibah ini masih ada harapan baru untuk mengintip masa depan bangsa walaupun semangat kejuangan melawan kegelisahan yang penuh heroik ini menjadi ikhtiar tak berkesudahan.

Harapan Baru yang Terbarukan
Membangun manusia berintegritas (insan kamil) adalah bagian dari tugas bersama, termasuk negara. Selain menjadi amanah konstitusi, negara juga punya tanggung jawab moral untuk mentransformasikan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehadiran negara dalam membangun peradaban manusia Indonesia tentu menjadi keharusan sistemik yang ekspektasinya akan mengerucut pada tujuan dasar negara ini didirikan.

Dalam kontek ini, integritas manusia sejatinya dapat dibidik dalam dua dimensi yang sangat fundamental. Pertama, dimensi etis. Kedua, dimensi sosial.

Dimensi etis tentu menjadi kodrat bagi seluruh umat manusia dan merupakan unsur yang melekat tak terpisahkan dalam diri manusia.

Baca juga: Virus Corona dan Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari

Dalam istilah yang sangat sederhana dimensi etik itu bermetamorfosis menjadi sebuah keyakinan dan penghambaan dirinya kepada Sang Khaliq (pencipta).

Puasa adalah bagian dari implementasi nilai-nilai etik yang secara verbal diwajibkan bagi umat Islam dalam tatanan yang sangat tegas, agama. Berpuasa berarti menenggelamkan sifat dan kodrat kemanusiannya dalam takaran yang sempurna sebagai wujud penghambaan itu.

Pada dimensi inilah manusia memiliki pijakan serta tuntunan dalam menjalani kewajiban yang secara dzahir melucuti sifat-sifat dan watak kebinatangan seperti rakus, tamak, serakah serta prilaku hidup hedonis lainnya kendati di tengah pandemi Covid 19 sekalipun.

Suasana hiruk pikuk dan kepanikan bangsa bahkan dunia terkait penyebaran virus corona, melaksanakan ibadah puasa bukanlah penghalang yang dibenarkan secara syar’i untuk diabaikan bahkan ditinggalkan.

Sejatinya berpuasa justru menjadi media untuk melatih jiwa (riyadhatun nufuus) sebagai ketundukan universal umat Islam sebagai taklif yang pelaksanaannya sangat privat. Spiritualitas puasa tak sekedar menahan lapar dan dahaga tetapi yang sangat prinsip adalah mengasah rasa dan naluri kepekaan sosial sebagai feedback dalam menyahuti dinamika kehidupan dengan tetap tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah dan tuntunan puasa yang benar.

Apabila naluri kemanusian ini terasah maka transformasi rasa untuk berbagi pada sesama akan melahirkan pemerataan ekonomi dan semangat berkeadilan akan terwujud. Pada bulan Ramadhan ini pula ada paket kewajiban yang harus dibayar chash yaitu zakat fitrah.

Baca juga: Doa Penangkal Wabah dari Syaikhona Kholil

Dalam konteks sosiologis, dua paket kewajiban itu menjadi kolaborasi yang saling berkaitan. Bila puncak pelaksanaan ibadah puasa adalah lahirnya jiwa yang muttaqien (hablun minallah), maka zakat fitrah lebih pada penyucian jiwa menjadi kemilau yang terpancar dalam semangat solidaritas bagi sesama (hablun minannaas).

Ide dasar yang belakangan muncul agar umat Islam dianjurkan tidak berpuasa di tengah pandemi Covid 19 dan cukup diganti dengan membayar fidyah (denda) untuk diberikan kepada fakir miskin karena kondisi sosial ekonomi yang kurang membaik sebagai tebusan atas meninggalkan puasa adalah gagasan yang dalam hemat penulis sangat absurd untuk dilaksanakan.

Gagasan yang demikian bila dilacak dalam akar teologi keagamaan dan Maqaashid Syari’ah masih belum layak disebut sebagai rukhshah yang dispensif. Karena dengan tidak berpuasa berarti ada satu ritual yang justru membuat jiwa manusia kehilangan rasa empati dan menjadikan naluri kemanusiannya ternodai. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah puasa dalam situasi di atas tidak berarti harus menutup diri untuk melakukan aktifitas sosial.

Menjalani hidup dengan pembatasan sesuai seruan pemerintah tentu harus terintegrasi dengan dimensi yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia dengan dimensi kedua yaitu dimensi sosial.

Dimensi ini dapat dimanfaatkan manusia dalam menjawab kodrat kemanusiaanya sebagai makhluk sosial untuk kemudian berhimpun dalam entitas masyarakat, golongan, ras dan selanjutnya disebut penduduk untuk saling kenal dan memahami. (QS. Alhujurat, ayat 13).

Hal tersebut tentu menjadi modal dasar untuk melakukan interaksi satu sama lain. Kesaling-terkaitan individu dengan yang lainnya tentu berkelindan dengan perputaran sosial ekonomi yang secara gamblang dapat dirumuskan dalam trisila kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Tiga kebutuhan dasar manusia ini menjadi poros menemukan jati dirinya sebagai makhluk yang saling membutuhkan.

Dalam kontek ini, tokoh sekaliber Arestoteles menyebut manusia yang demikian dengan istilah zoon sosial politicon. Dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini tentu diharapkan insting kemanusiaannya terasah untuk selalu berbagi dan endingnya menuju puncak taqwa. Pada posisi yang demikian harapan baru akan terus terbarukan dan akan menjadi tradisi kemanusiaan yang tulus menuju kebangkitan sosial berkeadaban.

Bansos PKH, Social Entry Poin!
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, pada prinsipnya akan menjadi telaah tersendiri bagi pemerintah dalam mendesign kebijakan taktis-strategis dalam situasi pandemi Covid 19, karena bencana ini plus bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.

Telaah itu dapat dibidik dalam antisipasi penyebaran dan penularan wabah corona dengan beberapa kebijakan taktis seperti diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menunda mudik serta selalu memperhatikan himbauan protokol Kementerian Kesehatan (psychal distancing, cuci tangan pakai sabun dan memakai alat pelindung diri, dll) demi kenyamanan semua terutama umat Islam yang sedang melaksanakan ritual keagamaan.

Bersamaan dengan ini pula mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat sebagai konsekuensi dari kebijakan di atas adalah rangkaian organik yang tak bisa dihindari. Situasi ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk membreakdown hingga ke akar rumput.

Fokus pemerintah tidak hanya _ansich pada aspek pencegahan dengan membranding tindakan yang berlebihan di media. Namun yang sangat urgen adalah bagaimana merencah embrio dan potensi terjadinya kegaduhan massal yang pada akhirnya akan berujung pada krisis sosial.

Bansos PKH yang diluncurkan sejak tahun 2007 lalu hingga kini masih eksis dan menjadi program andalan kemensos karena skema dan orientasi dari program ini sangat sesuai dengan formula bonus demografi bangsa Indonesia yang sasarannya adalah usia produktif. Menyiapkan generasi tentu harus terencana dan terintegrasi secara sustainable.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengawali arah baru itu dengan memberikan bantuan bersyarat dan telah menyasar dengan menggenjot tiga komponen utama sekaligus yaitu 1. kesehatan (meliputi: ibu hamil, nifas dan balita) 2. pendidikan (anak usia sekolah, SD, SMP dan SMA atau yang sederajat), dan 3. kesejahteraan sosial (lansia dan penyandang disabilitas berat).

Sejalan dengan perkembangan waktu, program ini dengan updating data yang lebih qualified dan telah disempurnakan dengan paket komplementaritas lainnya seperti program sembako, program Keluarga Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Indonesia Pintar (KIP).

Sekali lagi, dalam situasi yang menyeramkan ini hal penting yang sangat mendesak adalah agar Kemensos mengambil keputusan taktis dengan pola kebijakan emergensif.

Artinya pemerintah harus mengurai bantuan PKH yang harusnya diberikan tiap triwulan sekali untuk selanjutnya diberikan tiap bulan dengan mengabaikan hal-hal yang bersifat normatif-administratif agar implementasi kebijakannya seperti validasi, verifikasi dan rekonsiliasi data tidak berbenturan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang lagi panik.

Bila hari ini kebijakan kementerian Sosial melakukan penambahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga masuk di angka 10 juta tentu ini menjadi kebijakan populis dan layak untuk mendapatkan apresiasi dari semua pihak, karena pada prinsipnya penambahan data dengan memperluas jangkauan program itu sejatinya memperkukuh dan memperkuat pilar-pilar sosial sehingga akan tercipta suasa harmoni ditengah kepanikan bangsa yang melelahkan ini.

Disinilah entry poin yang dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini pun sejalan dengan semangat ramadhan sebagai “Syahru Idlaa’afatil Hasanat” bahwa pada bulan ini Allah SWT akan melipat gandakan segala kebijakan sosial dengan kelipatan kebaikan tak terhingga. Disinilah sesungguhnya keberadaan program bantuan sosial menjadi urgen.

Bila kegiatan pendistribusian bansos ini terus terkoneksi secara berjenjang dan massif dikawal oleh semua SDM PKH dari hulu hingga hilir, maka potensi manipulasi data akan terpantau secara ketat, sekurang-kurangnya tujuan jangka pendek dari program ini dapat terjawab yaitu memperkecil beban KPM penerima bansos dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pada sisi yang berbeda, jika kebutuhan dasar diatas tidak terpenuhi maka bukan tidak mungkin kegaduhan sosial akan menjadi konsekuensi.

Lagi-lagi himpitan ekonomi yang tidak menentu cukup dirasakan oleh semua kalangan, bahkan bukan tidak mungkin situasi ini justru menjadi sumber petaka dan krisis sosial yang susah dikendalikan. Maka penyaluran bansos PKH dengan perubahan skema penyaluran diharapkan menjadi salah satu solusi alternatif dalam menjawab kegelisahan semua. Semoga. Wallahu A’lam.

A Baihaqi Ady, KORKAB PKH Sumenep dan Aktifis Kajian Sosial di Institute For Strategic Studies Sumenep.