Opini

Menyambut Hari Santri (3): Dinamika Sejarah Politik Kaum Santri

Rabu, 21 Oktober 2020 11:00 wib

...
Ilustrasi santri dan politik kaum sarungan

Santri adalah representasi ummat Islam garis depan. Meskipun konsep ini mengalami “penyempitan” karena secara “sengaja” (oleh Clifford Geertz) dijadikan semacam “ukuran” keislaman serta disandingkan dengan konsep Abangan dan Priyayi. Tetapi kita tahu bahwa “pelapisan” ini sama sekali tidak tepat karena berbeda indikator kategorisasinya.

Namun di sisi lain “ungkapan” santri, abangan dan priyayi ini sudah begitu “melekat” dalam memory kolektif masyarakat. Terutama umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. “Segmentasi kultural” inilah yang menjadikan praktik-praktik ibadah formal Islam sulit diterima oleh masyarakat yang masih teguh memegang nilai adat dan budaya lokal. Dimana kemudian mereka lebih senang mengidentifikasikan dirinya sebagai orang “Abangan”.

Sementara para elit masyarakat Jawa lebih suka memakai istilah Priyayi untuk kelompok mereka. Sebab sebutan Santri dan Abangan terkesan sebagai sebutan rakyat jelata. Akibatnya para “Priyayi” tidak begitu suka memakai simbol-simbol santri dan juga berusaha menjaga jarak sosial dari kalangan Abangan. Karena itulah, sejak masa kolonial kelompok ini lebih suka bergaul dengan kalangan “birokrat” pemerintahan dan keluarga ningrat atau kerajaan.

Dinamika sosial politik yang terjadi di Nusantara dan khususnya Jawa mempengaruhi ketiga kategorisasi masyarakat tersebut. Kalangan Abangan dan Priyayi mengalami “penyusutan” yang luar biasa, hanya kaum santri yang terus berkembang hingga saat ini. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa hal ini terjadi. Salah satunya adalah adanya “gelombang” Islamisasi tanah Jawa yang berkelanjutan hingga saat ini.

Perlu disadari bahwa proses islamisasi tanah Jawa terjadi secara bergelombang. Gelombang pertama di mulai sekitar abad 7 sampai abad 15, dengan masuknya Islam dari Arab, Persi, India dan daratan China ke pantai-pantai Utara Jawa yang melahirkan kultur “Islam Urban” dan berpuncak pada “lahirnya” kerajaan-kerajaan Islam pesisir.

Gelombang kedua adalah Islamisasi area pedalaman yang kemudian melahirkan kultur “Islam rural” dan berpuncak pada munculnya kerajaan Mataram Islam. Gelombang kedua ini berlangsung pada abad 16 – 18.

Sementara gelombang ketiga muncul pada abad 19 dan terus berproses hingga memasuki awal abad 21 ini. Era ini ditandai dengan muncul dan meluasnya formalisme Islam di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gejala menjadi tanda yang nyata dari proses islamisasi gelombang ketiga yang semakin mendekati puncaknya.

Pertanyaannya dimana dan bagaimana wajah kaum santri sekarang ini? Masihkah karakteristik mereka sama dengan yang diindikasikan oleh C. Geerttz?

Awal gelombang ketiga Islamisasi ini ditandai dengan munculnya “kesadaran berbangsa” umat Islam yang melahirkan spirit perlawanan terhadap kolonialisme. Puncak spirit ini adalah lahirnya resolusi jihad yang dipelopori oleh para ulama pesantren. Dimana kemudian para santri di bawah komando para kiai berjihad melawan penjajah Belanda dan Inggris yang ingin kembali setelah penjajah Jepang kalah di perang dunia kedua.

Spirit ini kemudian (pasca kemerdekaan) bertransformasi menjadi perjuangan umat Islam lewat partai politik dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kekuatan politik kaum nasionalis yang masih sangat kuat menjadikan peran parpol Islam mengalami tekanan “berat”.

Bahkan alih-alih menjadi semakin besar, partai Masyumi yang merepresentasikan kaum Islam “urban” malah dibubarkan oleh Soekarno. Posisi partai Islam semakin lemah tat kala regim Orde Baru di bawah komando Soeharto berkuasa. Partai-partai Islam “dikerdilkan” dengan kebijakan “fusi” atau penyatuan parpol menjadi tiga kelompok yakni kelompok Islam dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kelompok nasionalis dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golkar (Golongan Karya) yang merupakan partai bentukan Regim Orba.

Tekanan politik ini pula yang menjadikan ormas-ormas Islam “keluar” dari arena politik formal. Mereka mulai kembali menjadi mesin dakwah dengan baju lama mereka sebagai organisasi dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Kecurigaan regim pada kaum santri tidak bisa otomatis hilang setelah “kaum santri” kembali ke khittah perjuangan sebagai Ormas. Maka untuk mengawasi sekaligus “menyaingi” gerakan dakwah para kiai itu, Golkar melalui jaringan “birokrasi” pemerintahan dan juga perusahaan negara lainnya mulai mengenalkan “majelis taklim” di kantor pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mencitrakan diri bahwa Regim Orba dan Golkar tidak anti Islam. Proses ini membawa dampak luar biasa terhadap kalangan priyayi. Terjadi proses “Islamisasi” birokrasi pemerintahan dan lembaga tinggi negara.

Puncaknya adalah “penjatuhan” “Jendral Haji Soeharto” (yang merupakan tokoh utama regim Orba) oleh kekuatan “reformasi”. Proses islamisasi birokrasi dan lembaga negara ini tidak dimotori oleh kalangan santri pesantren. Tetapi oleh kalangan Islam modernis yang sebenarnya punya agenda menguasai pemerintahan negara dan menjadikannya lebih “Islami”. Ketidaksabaran menunggu momentum dan “dendam politik” pada Soeharto menjadikan agenda politik mereka gagal total.

Alih-alih menguasai panggung politik “reformasi” kalangan Islam modernis ini justru harus rela “Gus Dur” (sebagai wakil dari kalangan santri pesantren) untuk menjadi presiden menggantikan Habibie yang mereka “gadang-gadang” sebagai capres mereka.

Tampilnya Gus Dur sekaligus menandai “kelahiran” massif santri baru dari kalangan pesantren yang lebih berwajah “modern”. Presiden Gus Dur menarik “gerbong panjang” yang dipenuhi generasi santri baru yang tidak saja memiliki pengetahuan dan kompetensi politik yang mumpuni, tetapi juga kompetensi akademik dari beragam latar disiplin ilmu.

Para santri yang di era regim orba fokus pada karir pendidikan formal di universitas umum di dalam dan di luar negeri, sudah mulai banyak dan matang. Mereka inilah yang kemudian ditunjuk Gus Dur untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan dan banyak menggeser kader Islam modernis. Proses inilah yang menjadi salah satu sebab utama kenapa kalangan Islam politik modernis memelopori gerakan impeachment terhadap presiden Gus Dur.

Jatuhnya Gus Dur semakin menyadarkan kalangan santri pesantren untuk lebih fokus pada kerja-kerja strategis. Apalagi di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kalangan Islam “formalis dan fundamentalis” mendapatkan ruang politik yang sangat longgar. Bahkan mereka merasa “difasilitasi” oleh negara untuk memperkuat gerakan dan jaringannya di birokrasi (departemen) pemerintahan, BUMN dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Pada saat yang sama para santri yang mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri di era Gus Dur mulai kembali “berdatangan”. Mereka inilah yang kemudian mewarnai wacana perlawanan terhadap kelompok fundamentalis dan gerakan Islam transnasional (HTI) yang ingin mengganti Pancasila dan NKRI menjadi “negara” Khilafah Islamiah. Perlawanan ini membawa hasil nyata pada kemenangan “Jokowi” dan berpuncak pada “pembubaran” HTI. Pada era inilah dimulainya tekanan-tekanan poliitk terhadap kalangan Islam fundamentalis.

Namun proses dinamika politik kaum santri belum berakhir. Tekanan politik dunia internasional terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap “kurang demokratis” ( salah satunya ditandai dengan kebijakan yang “represif” terhadap kelompok Islam formalis dan fundamentalis), menjadikan Jokowi mulai mengambil kebijakan “menjauhi” NU secara politik. Akibatnya hubungan dengan kalangan NU struktural menjadi renggang, apalagi dalam kabinet Jokowi periode keduanya tidak ada satupun wakil NU “struktural” yang dipilih sebagai menteri. Ditambah lagi posisi Menteri Agama yang tidak lagi dijabat oleh sosok yang menguasai agama. Semakin membuat kalangan NU struktural kecewa.

Akibat lebih lanjut para santri pun “terbelah” menjadi tiga kubu, yakni pendukung regim, pengkritik regim dan kubu yang “diam” sambil menunggu arah angin politik bergerak. Namun kubu ketiga adalah kubu paling besar, mereka inilah yang sekarang sedang sibuk meneruskan agenda membangun jaringan kulturalnya di pesantren atau di masjid-masjid tanpa “peduli” dengan dinamika “konflik” politik yang terjadi. (*)

Tawangsari, 21 Oktober 2020

Muhammad Khodafi, Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya.