Opini

Donald Trump dan Government Shutdown ala Jember

Selasa, 26 Januari 2021 13:30 wib

...

Budaya kompromi yang cerdas menjadi salah satu syarat untuk demokrasi yang terpercaya.

Gonjang ganjing pemerintahan Jember, Jawa Timur pasca konflik terbuka antara Bupati dr Hj Faida dan Sekretaris Daerah Ir Mirfano, berbuah ketidakpastian birokrasi dan anggaran daerah.

Sampai saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) belum menerima gaji. Kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum tanpa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Semua itu disebabkan Jember satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang belum memiliki APBD. Peraturan Daerah (Perda) APBD gagal dibentuk, sebab pembahasan anggaran tak pernah diinisiasi oleh Bupati dan DPRD. Pemerintah daerah mengalami deadlock. Konflik kelembagaan eksekutif dan legislatif tanpa resolusi damai dan penyelesaian tuntas.

Sementara itu, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD ditolak oleh Gubernur Jawa Timur. Bongkar pasang Sekda, mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab dinilai cacat prosedur. Mosi tak percaya terhadap bupati, berbalas sanksi pecat-memecat pejabat, menyebabkan kekacauan birokrasi.

Kondisi tersebut, ada kemiripan dengan government shutdown pemerintahan federal Amerika Serikat. Sebuah penutupan pemerintahan, baik sebagian atau keseluruhan, akibat pemerintah tak memiliki anggaran resmi. Biasanya, anggaran yang diputuskan sidang kongres diveto oleh presiden. Ini terkait dengan perbedaan politik anggaran antara kongres dan presiden.

Pemerintahan federal AS sejak 1976 sampai sekarang, sudah 20 kali mengalami government shutdown. Rerata penutupan pemerintahan antara 1 sampai 21 hari. Penutupan ini berakibat pada furlough (cuti wajib tanpa gaji). Tentara dan karyawan instansi pelayanan kesehatan, lalu lintas, penjara dan lembaga penting lainnya, kendati tak boleh dilibatkan dalam kebijakan buruk ini, lazim menerima gaji terlambat, tak sesuai dengan jadwal.

Pemerintahan federal menutup semua pelayanan umum selama government shutdown, termasuk kadang sampai berimbas pada penutupan sekolah dan pelayanan pengumpulan sampah. Pemerintah baru normal kembali tatkala kongres dan presiden berhasil membuat kesepakatan anggaran baru, sesuai dengan politik anggaran masing-masing.

Faida dan Donald Trump
Sebagai ilustrasi, selama Presiden Donald Trump, pemerintahan federal AS, mengalami 3 kali government shutdown, sejak 22 Desember 2018 sampai masa jabatan selesai. Ini dilatarbelakangi oleh Trump menuntut RUU anggaran apapun menyertakan anggaran tembok perbatasan. Perundingan masih buntu. Penutupan dimulai saat rapat Kongres AS ke-115 dan berlangsung sampai rapat Kongres AS ke-116.

Trump memecahkan rekor waktu penutupan pemerintahan sampai 767 hari lebih. Pegawai pemerintahan federal selama itu menjalani wajib cuti tanpa gaji, kecuali tentara, tenaga kesehatan, polisi lalu lintas, dan pegawai penjara. Semua akibat dari sebab kongres dan presiden tak bisa berkompromi untuk saling mengakomodir kepentingan keduanya.

Faida dan Trump setali tiga uang dalam kegagalan mencapai kompromi, sekaligus kekalahan untuk periode kedua. Dalam banyak hal, banyak kesamaan. Perbedaannya terletak pada perbedaan gender dan level jabatan. Antara bupati dan presiden.

Studi kasus kepemimpinan dua tokoh di atas memberi pembelajaran bahwa komunikasi menjadi kunci dalam bersinergi, berkolaborasi dan berakselerasi untuk membentuk pemerintahan yang kuat, stabil dan sukses mewujudkan visi, misi dan program sang pemimpin.

Efektifitas komunikasi bergantung pada kemampuan dan keterampilan pemimpin berkompromi mencari jalan tengah yang saling menguntungkan dan tak saling merugikan.

Oleh sebab itu, Thomas Meyer dalam buku “Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi”, mengatakan budaya kompromi yang cerdas telah terbukti menjadi salah satu syarat untuk demokrasi yang sukses dan terpercaya. Semoga! (*)

Moch Eksan, Pendiri Eksan Institute.