Politik

Soal Perppu Pilkada, Fraksi PKB: Kita Masih Mau Pelajari

Sabtu, 04 Oktober 2014 21:05 wib

Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum tentu mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) tentang pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKB ingin mempelajari betul substansi perppu tersebut agar sikap yang diambil nantinya tak menuai kesalahan.

“Belum tentu kita terima atau tolak, kita lihat dulu perppunya,” kata anggota Fraksi PKB di DPR, Anna Muawanah, di Jakarta, Sabtu 4 Oktober 2014.

Anna menuturkan, seperti dilansir Kompas, sampai hari ini pihaknya belum menerima Perppu Pilkada. Padahal, Presiden SBY telah menandatangani perppu tersebut pada Kamis malam, 2 Oktober 2014.

Presiden SBY menerbitkan dan menandatangani dua Perppu Pilkada setelah adanya penolakan masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung yang telah disetujui DPR dan dimuat dalam UU Pilkada.

Dua perppu yang dikeluarkan Presiden adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD.

Presiden mengatakan, sebagai konsekuensi dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No 23/2014 tentang Pemda.

Menurut Anna, kemungkinan besar Fraksi PKB baru akan melakukan kajian pada Perppu Pilkada pada akhir Oktober 2014. Pasalnya, saat ini, Fraksi PKB masih disibukkan dengan agenda lain di parlemen, seperti pembentukan pengurus fraksi dan lainnya.

“Kita mau pelajari betul apakah dalam perppu itu ada penyimpangan atau seperti apa,” ujarnya. (jaz/onk)