Politik

Jangankan Jokowi, Orang Ahli Ibadah pun di-PKI-kan

Jum'at, 14 Desember 2018 11:20 wib

...
Joko Widodo bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj (santrinews.com/ist)

Jakarta – Citra PKI, Cina, dan Kristen yang disematkan kepada Joko “Jokowi” Widodo baru muncul menjelang perhelatan Pemilihan Presiden 2014 lalu. Hingga sekarang citra itu masih berhembus dan melekat dalam diri Jokowi.

Menjelang Pilpres 2019, isu PKI itu masih sering berembus, salah satunya dengan beredarnya spanduk bertuliskan #JKWBersamaPKI. Padahal, beberapa kali Jokowi telah membantah.

Langkah Jokowi menggandeng Ketua Umum MUI yang juga Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2019, sepertinya juga tidak mampu melenyapkan isu itu.

Terakhir, La Nyalla Mattalitti membongkar aktor yang sengaja menyebar isu tersebut. Bahkan, La Nyalla mengakui dirinya sebagai salah satu aktor.

La Nyalla bukan orang pertama yang membongkar aktor penyebar isu negatif tersebut. Pada acara pembukaan Munas Alim Ulama PPP di Semarang, Jumat, 13 April 2018, Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy blak-blakan menceritakan asal mula Jokowi dicap sebagai pro PKI, dan anti-Islam, serta keturunan Cina.

Romy mengisahkan, munculnya isu Jokowi itu PKI adalah saat munculnya Tabloid Obor Rakyat. Menurut dia, hal itu sudah terencana dan sistematis. Obor Rakyat yang berisi fitnah terhadap Jokowi disebar secara massif, termasuk ke sejumlah pondok pesantren.

Bantahan dari Jokowi dan pengakuan dari aktor penyebar isu itu sepertinya tak mempan menghilangkan citra negatif yang dilekatkan kepada Jokowi tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menilai, isu PKI sengaja dilemparkan hanya sebatas sebagai bahan kampanye. “Itu hanya bahan kampanye saja. PDIP dianggap musuh bersama yang bukan partai religius dan Islami. Oleh karena itu yang mudah dimainkan, ya, isu PKI,” kata Arya seperti dilansir Tirto, Kamis petang, 13 Desember 2018.

Padahal, isu PKI yang melekat ke Jokowi sejatinya tidak memiliki kaitan dengan PDIP sebagai partai pengusung. Sebab, secara historis, tidak ada hubungan antara PDIP dengan PKI.

Arya mengemukakan, tidak tertutup kemungkinan partai lain juga terimbas isu PKI jika tidak menunjukkan citra partai Islami.

“Ini sangat memungkinkan dilempar dan dilekatkan juga ke partai lain. Nasdem atau PSI, mungkin. Sekarang PDIP karena mereka menjadi lawan terbesar saja. Wong orang rajin ibadah saja bisa di-PKI-kan. Karena dengan mem-PKI-an pihak tertentu, itu akan dilawan oleh seluruh orang,” jelas Arya.

Secara historis, lanjut Arya, isu PKI sudah ada sejak zaman Orde Baru dan terus direproduksi. Itulah mengapa isu PKI menjadi lekat ke dalam memori kolektif masyarakat.

“Pengaruhnya bahkan melampaui janji-janji politik semacam infrastruktur, ekonomi, HAM, dan lainnya,” kata Arya.

Arya menuturkan, bergabungnya La Nyalla ke kubu Jokowi-KH Ma’ruf tidak serta-merta membuat isu PKI hilang. Sebab, isu itu bisa dimainkan di lain tempat, di lain waktu, dan di lain konteks.

“Ada faktor lain juga. Bisa jadi masyarakat sudah dinetralisir bahwa Jokowi bukan PKI, tapi itu belum tentu mengkonversi suara mereka ke Jokowi. Selalu ada fenomena protes voting yang muncul di Indonesia. Orang memilih Prabowo bukan karena suka Prabowo, tapi karena enggak suka Jokowi. Begitu juga sebaliknya,” ujarnya.

Satu lagi faktor yang menurut Arya dapat memunculkan isu PKI adalah adanya reinforcement effect dalam kampanye. Dalam hal ini, maksud Arya adalah isu PKI digunakan untuk menebalkan identitas dan ideologi masyarakat tertentu.

“Isu itu tidak akan mengubah cara pandang seseorang, tapi justru memperjelas identitas dan ideologi yang ia miliki. Kampanye itu bisa mempertebal preferensi politik seseorang, bukan mengubah,” kata Arya. (us/onk)