Politik

Mukernas PPP Minta Jokowi Jaga Hubungan Baik dengan Ulama dan Ormas Islam

Minggu, 15 Desember 2019 15:00 wib

...
Menko Polhukam Mahfud MD saat memukul gong menandai Mukernas V PPP resmi dibuka, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2019 (santrinews.com/uswah)

Jakarta – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah resmi ditutup melahirkan setidaknya lima rekomendasi bagi pemerintah.

Satu diantaranya meminta pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin agar menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam, termasuk ormas.

Hasil rekomendasi itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Fernita Darwis dalam konferensi pers usai penutupan Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jakarta, Ahad, 15 Desember 2019.

“Menjaga hubungan baik dengan ulama-ulama dan umat Islam, termasuk dengan ormas dan Iembaga-Iembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan madrasah,” kata Fernita.

Baca juga: Sering Undang Ulama ke Istana, Ini Alasan Jokowi

Selain itu, kata Fernita, PPP mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menyetujui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Apalagi, lanjutnya, undang-undang itu merupakan inisiatif dari Fraksi PPP di DPR RI.

Meski begitu, kata Fernita, PPP meminta untuk mempercepat penerbitan semua peraturan pelaksanaan dan implementasi dari UU Pesantren tersebut.

Sisi lain, Mukernas V PPP juga mendorong Fraksi PPP DPR dan fraksi lainnya untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU).

“Seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU Permasyarakatan, tiga Omnibus Law,” ujarnya.

Mukernas V PPP juga meminta pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji kembali sistem pemilu serentak serta penerapan kembali sistem penetapan kursi berdasarkan kuota share dan penetapan calon terpilih berdasarkan sistem proposional tertutup.

PPP juga mendorong lembaga pemerintahan meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam pencegahan korupsi dan peredaran narkoba.

“Termasuk menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum,” tegasnya.

Mukernas V PPP dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Sabtu, 14 Desember 2019, kemarin. (us/hay)