Wawancara

Reformasi Itu Omong Kosong

Jum'at, 31 Mei 2013 13:22 wib

...
Emha Ainun Nadjib, di acara Bangbang Wetan (Abdul Hady JM/Santrinews.com)

Jakarta – Budayawan Emha Ainun Nadjib tercatat berada di pusaran arus perubahan kekuasaan 1998. Dia adalah salah satu tokoh yang dengan lantang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi reformasi yang terjadi sampai saat ini, kata dia, palsu belaka. Mengapa?

Berikut wawancara Emha Ainun Nadjib dengan Detik pekan lalu:

Anda termasuk tokoh yang diundang Presiden Soeharto pada 19 Mei 1998. Bisa diceritakan keinginan Soeharto saat itu kepada para tokoh?

Pak Soeharto tidak pernah mengundang sembilan orang, termasuk saya, untuk bertemu pada 19 Mei 1998. Kami berlima (Cak Nurcholish Madjid, Malik Fadjar, Utomo Dananjaya, S. Drajat dan Cak Nun) mengirim surat kepada Pak Harto pada 16 Mei 1998, yang isinya menyatakan sebaiknya beliau turun dari jabatannya, dan kami menawarkan satu dari empat cara.

Pada 17 Mei malam, sesudah salat isya, Pak Harto menelepon Cak Nur. Kemudian Cak Nur meneruskan hasilnya kepada kami berempat. Pak Harto menyetujui isi surat itu untuk melepaskan jabatan. Tapi minta tolong ditemani selama proses peralihan kekuasaan serta bersama-sama menjaga agar situasi aman dan tidak semakin terancam oleh anarkisme, penjarahan, dan lain-lain.

Maka disepakati untuk bertemu dengan lima orang yang menandatangani surat itu pada 19 Mei pukul 09.00 WIB. Pak Harto mengusulkan bagaimana kalau beberapa orang tua juga dilibatkan. Akhirnya, dari lima orang menjadi sembilan orang, termasuk KH Ali Yafie dan Gus Dur.

Saat pertemuan itu, apakah Soeharto sudah memperlihatkan tanda-tanda memang akan mundur atau masih berkeras tetap bertahan?

Pertemuan sembilan orang dengan Pak Harto pada 19 Mei 1998 itu basa-basi. Ibarat pengantin, itu sekadar resepsinya, sedangkan akadnya sudah duluan. Tanggal 18 malamnya, Pak Harto ambil keputusan mau lengser.

Kami ngobrol santai saja, tidak ada ketegangan, sehingga 16 bom yang tersebar di delapan pom bensin dan delapan titik jalan tol yang mengitari Istana tidak perlu diledakkan. Namun ada “mercon” kecil yang dipelajari oleh Pak Harto dalam silaturahmi itu adalah pernyataan “tidak jadi presiden tidak patheken”.

Secara pribadi, ada yang penting bagi saya, yaitu lima menit sebelum pertemuan. Di luar ruangan, Cak Nur dan saya berjabat tangan untuk saling berjanji, sesudah Pak Harto turun, kami berdua bersepakat untuk melarang diri terlibat atau menjadi pejabat.

Masalah yang tersisa adalah tidak tersepakatinya formula peralihan kekuasaan. Itu yang menjadi salah satu sebab kenapa akhirnya reformasi 1998 itu bukan hanya gagal dan omong kosong, tapi juga palsu, bergelimang kemunafikan yang sangat menjijikkan.

Jauh lebih susah mengurusi seorang munafik reformasi dibanding 100 orang kafir Orde Baru. Sebab, karakter kemunafikan mengizinkan putih adalah merah, merah adalah hijau, hijau adalah biru, biru adalah cokelat, demikian seterusnya tanpa batas.

Kalau disebut sesuatu yang istimewa, mungkin ada. Bahwa Presiden Soeharto yang menurut pengetahuan dunia diseret turun, dengan dosa-dosa nasionalnya yang menggunung, mestinya lari ke luar negeri dan minta suaka, kemudian kelak meninggal di pengasingan dan dikubur di tanah kutukan seluruh rakyat Indonesia.

Tapi Soeharto hidup tenteram di Cendana, menyirami kembang, memomong cucu-cucunya yang berkunjung, merokok klobot dan terus tersenyum kepada langit dan bumi. Tidak ada demo kaum aktivis ke Cendana, dan warisan-warisannya yang terkutuk, misalnya TMII dan 5.000 masjid Amal Bakti Pancasila, tidak dibakar, diambrukkan, atau dimusnahkan.

Bagaimana formula peralihan kekuasaan yang sebenarnya?

Bersama Cak Nur (almarhum), kami merumuskan bahwa reformasi adalah pergantian kekuasaan total. Pak Harto turun dengan seluruh jajaran kabinetnya. MPR dan DPR bubar, kemudian kita bentuk Komite Reformasi, terdiri atas 45 tokoh reformis. Komite Reformasi itu akan secara darurat menjadi MPR sementara, yang bertugas mengangkat kepala negara sementara dan menugasinya untuk membikin pemilu paling lambat setahun sesudah Pak Harto lengser.

Di antara 45 anggota Komite Reformasi itu ada tiga tokoh Orba: Akbar Tandjung, Jenderal Wiranto, dan Pak Harto sendiri, yang berseberangan melawan 42 orang. Butuh waktu cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk menyadari bahwa ternyata Akbar Tandjung dan Wiranto sesungguhnya adalah tokoh reformasi, dan mungkin akan tampil jadi calon presiden 2014.

Wawancara selengkapnya dengan Emha Ainun Nadjib serta artikel-artikel lain dalam Edisi Khusus 15 Tahun Reformasi: Quo Vadis Reformasi Indonesia bisa dibaca selengkapnya di Harian Detik. (saif/ahay).