Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI

Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Direktur Utama BSI Hery Gunardi meluncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI di Aceh Utara, Aceh (santrinews.com/istimewa)

Aceh – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap mendukung program ketahanan pangan nasional berupa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani Digital dan penguatan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peluncuran Kartu Tani Digital dan KUR BSI dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Lapangan Komplek PIM, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat 10 Februari 2023.

Jokowi meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang nantinya akan disalurkan kepada 439.109 petani penerima program dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp 3 triliun di Provinsi Aceh.

Acara peluncuran dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, sejumlah tokoh dan ulama serta sekitar 1.000 penerima KUR dan Kartu Tani Digital.

Hadir juga Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Walikota dan Bupati seluruh Aceh, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar, jajaran direksi dan komisaris BSI, serta anggota DPR RI dapil Aceh.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan peluncuran Kartu Tani Digital ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Sebagai bank syariah terbesar, lanjut Erick, BSI akan memastikan pemerataan tersebut dapat dimulai dari penyaluran pupuk yang lebih transparan untuk petani agar seluruh petani mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pupuk subsidi.

“BSI bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) meluncurkan Kartu Tani Digital agar tepat sasaran penyaluran pupuk subsidi, karena penyalurannya langsung bisa dicek. Kita memastikan petani di Aceh mendapatkan pendapatan dan hasil panen yang lebih baik,” kata Erick.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan Aceh menjadi provinsi pertama yang dapat menggunakan Kartu Tani Digital yang bertujuan memudahkan petani dalam penebusan pupuk bersubsidi dimana petani tidak lagi memerlukan fisik kartu, dan tetap menjaga akuntabilitas transaksi yang menggunakan aplikasi dengan e-wallet quota pupuk alokasi.

BSI juga mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui penyaluran KUR di wilayah Aceh.

Kartu Tani Digital, menurut Hery, sebagai terobosan guna menjamin tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas. Sekaligus sebagai alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran.

Adapun kota/kabupaten pertama yang menjadi penerima Kartu Tani Digital adalah Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah petani sebanyak 38.767 orang. Melalui program ini pula petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen.

“Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktifitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga ke depannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” kata Hery.

Adapun pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari E-alokasi Kementerian Pertanian. Lalu, berdasarkan data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan eWallet petani secara kolektif.

Data hasil pembukaan rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC. Untuk aktivasi rekening, petani datang ke Kios Pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart.

Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani. Setelah verifikasi berhasil, data petani akan langsung terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Lewat anggaran ketahanan pangan tersebut pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim investasi, penguatan sistem logistik pangan nasional, hingga transformasi sistem pangan yang berkelanjutan. [red]

Terkait

IQTISHOD Lainnya

SantriNews Network