Ketua Kopri PB PMII Soroti Kelemahan Diplomasi Indonesia
Ketua Kopri PB PMII Ai Rahmayanti (kanan) dan Ketua I Bidang Kaderisasi Kopri PB PMII Ayu Mega Sari, saat berkunjung ke Kantor Majalah AL FIKR di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, 12 Oktober 2014 (santrinews.com/alfikronline)
Bandung – Ketua Korp Putri (Kopri) PB PMII, Ai Rahmayanti menilai, kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia terkadang sering tidak tepat. Ia mencontohkan kasus hukum pancung bagi TKI di Arab Saudi. Salah satu fatktornya, karena Indonesia belum memiliki kemampuan diplomasi.
“Politik luar negeri Indonesia banyak belum dapat melindungi segenap warga negaranya,” kata Ai Rahmayanti, saat menjadi pembicara seminar di aula utama Universitas Islam Nusantara (Uninus) Kota Bandung, Ahad siang, 25 Januari 2015.
Seminar nasional bertajuk “Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah”, itu hasil kerjasama Kopri PB PMII, Kementerian Luar Negeri, dan Uninus. Ai Rahmayanti tampil menjadi pembicara bersama Kasubdit Timur Tengah Kemenlu Denny Lesmana dan Guru Besar Tata Negara Uninus Nurrahman.
Menurut Ai Rahmayanti, Indonesia mestinya memiliki kemampuan diplomasi yang diperhitungkan, terutama di negara-negara Timur Tengah. Sebab, Indonesia mempunyai banyak ulama atau ahli fikih yang mumpuni.
Kondisi ini berbeda saat mantan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih hidup.
“Di zaman kepresidenan Gus Dur, kekuatan diplomasi (Indonesia) bisa menjadi solusi ketika ada TKI yang kabur dari Malaysia. Pada saat itu Gus Dur bahkan bukan sebagai presiden, dan itu berhasil,” tegasnya. (zidni/onk)
