Campuri Urusan Politik Dalam Negeri, PBNU Protes Dubes Arab Saudi
Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta (santrinews.com/ist)
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes pernyataan Duta Besar Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi yang dinilainya telah mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia.
Indonesia, menurut PBNU, adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Kerajaan Arab Saudi (KSA). Terlebih, 20 persen dari total jamaah haji di Arab Saudi merupakan rakyat Indonesia. Banyak juga warga Indonesia, baik yang menjadi TKI atau pun mukimin, yang tinggal di Saudi.
Baca: Sikapi Eksekusi Tuty Tursilawati, PBNU Kecam Arab Saudi
Oleh karena itu, PBNU berharap agar pemerintah Arab Saudi memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada warga Indonesia yang tengah bekerja di sana dan menjaga agar hubungan Indonesia dan Saudi tetap baik.
“Namun hubungan yang baik ini ternodai oleh pernyataan Osamah Muhammad al-Suaibi (Duta Besar Saudi untuk Indonesia), dengan menyebarkan informasi yang keliru dan menyesatkan sebagaimana ditulis dalam akun twitternya,” demikian bunyi pernyataan pers PBNU yang diterima SantriNews.com, Senin petang, 3 Desember 2018.
Baca juga: Maulid Nabi Versus Reuni 212, Oase Kesejukan dan Politik Kerumunan
Karena itu, dalam pernyataan pers yang yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj dan Sekretaris Jenderal H A Helmy Faishal Zaini itu, PBNU menyatakan tiga sikap.
Pertama, dalam pandangan kami Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabiah, atas ini kami menyampaikan protes keras.
Kedua, Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah almunharifah (organisasi yang sesat dan menyimpang). Padahal terkait hal ini, GP Ansor telah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP Ansor, bahkan kami keluarga besar NU menyesalkan kejadian tersebut.
Ketiga, mendesak kepada pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia.
Baca juga: Gara-gara Bawa Jimat, TKI di Arab Saudi Ditahan
Sebelumnya, Ahad 2 Desember 2018, Dubes Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi melalui akun twitternya @Os_alshuibi mengatakan, “Aksi jutaan umat Islam sebagai reaksi atas pembakaran bendera tauhid oleh “˜organisasi menyimpang’ selang beberapa bulan yang lalu. Turut hadir Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Calon Presiden RI Jendral Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.”
Namun menyadari kesalahannya, tak berselang lama Osamah menghapus twittnya tersebut dan diganti dengan “Aksi jutaan umat Islam untuk persatuan umat Islam dan bekerja sama untuk menjaga keamanan negeri. Turut hadir Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Calon Presiden RI Jendral Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.”
Dalam unggahan di akun twitternya tersebut, Osamah juga menyertakan foto-foto Reuni 212 yang digelar Monas Jakarta. (*)
