Masyarakat Madura Desak Presiden Evaluasi Tarif Tol Suramadu
Aktivis Ampera membentangkan spanduk tuntutan (santrinews.com/hambali)
Surabaya – Masyarakat Madura mendesak Presiden Joko Widodo agar harga tiket tol jalur jembatan Surabaya- Madura (Suramadu) diturunkan bagi semua jenis kendaraan bermotor. Desakan lain, harus ada transparansi pendapatan tarif tiket dan biaya operasional Suramadu.
“Selama ini dibandingkan tol lain di Indonesia, tarif tol Suramadu sangat mahal bagi masyarakat Madura. Ini tentu menghambat kemajuan pembagunan Madura,” kata Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Madura (AMPERA), Salman Al Farisi, saat menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya, Rabu, 21 Januari 2015.
Menurut Salman Al Farisi, keberadaan Jembatan Suramadu semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau garam. Tarif tol Jembatan Suramadu yang dinilainya mahal bukan hanya memberatkan masyarakat Madura, melainkan juga bagi investor untuk masuk ke Madura.
“Kami meminta kepada para anggota dewan di DPRD Jatim dari Madura untuk tangan dan mengevaluasi tarif tol Suramadu,” tegasnya saat berorasi.
Sejauh ini, menurut mantan aktivis PMII ini, investor dari dalam maupun luar pulau Madura yang berkeinginan mendirikan dan mengembangkan perusahaan serta industri di Madura tidak kunjung menampakkan gaungnya. Salah satu alasannya, biaya tarif tol Suramadu sebagai pintu awal masuk ke Madura sangat mahal.
“Investasi di Madura adalah investasi yang high cost, investasi yang mahal, sehingga tidak dilirik investor. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di Madura tidak tercapai,” ujarnya.
Kajian ulang terhadap kebijakan penentuan tarif jembatan tol Suramadu sangat mendesak untuk dilakukan evaluasi mengingat daya saing dan daya beli masyarakat Madura masih sangat rendah dibandingkan dengan penduduk pulau Jawa pada umumnya. “Jika tetap mahal dan pembangunan di Madura staknan, maka sebaiknya instansi terkait seperti Menteri PU mengkaji ulang,” tukasnya.
Salman membandingkan tarif tol Jembatan Suramadu dengan tol laut di Bali maupun tol Perak-Sidoarjo. Tarif tol Jembatan Suramadu yang hanya memiliki panjang 5,4 kilometer untuk golongan I dikenakan Rp 30 ribu. Sedangkan golongan II dipatok tarif Rp 45 ribu.
“Coba bandingkan dengan tol laut di Bali yang panjangnya 12,5 km tarignya hanya Rp 10 ribu. Perbandingan lain Perak-Sidoarjo panjangnya 30 km tarifnya Rp 6 ribu. Perbandingannya sangat jauh,” bebernya.
Padahal, kata dia, menurut aturan yang berlaku, tarif tol harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. “Daya saing kemampuan masyarakat Madura yang masih rendah maka besaran tarif tol Suramadu itu sangat membebankan,” tegasnya.
“Kami juga meminta Komisi D dan anggota dewan khususnya dari daerah pemilihan Madura jangan diam,” imbuhnya.
Setelah beberapa waktu berorasi, massa aksi ditemui Aliyadi, anggota Komisi D DPRD Jatim dari daerah pemilihan Madura. Aliyadi menyatakan setuju atas tuntutan masyarakat Madura tersebut.
“Komisi D tentu akan bersikap, kita akan agendakan mengundang pihak-pihak terkait dengan Suramadu,” kata politisi PKB ini. (ham/ahay)
