Nasional

Aksi 112, PWNU Jatim: Kemasannya Agama, Isinya Gerakan Politik

Sabtu, 11 Februari 2017 12:27 wib

...
Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah bersama Kapolda Jatim (santrinews.com/hady)

Surabaya – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memastikan tidak ada warga Jatim dari NU dan Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Aksi Bela Islam 112 pada Sabtu, 11 Februari 2017.

Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah, menyatakan, sesuai dengan komando Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, anggota NU tidak diperkenankan terlibat dalam aksi tersebut.

“Baik warga NU sendiri maupun organisasi otonom NU, dilarang mengikuti serta membawa simbol-simbol NU,” ujarnya usai menerima silaturahmi Kapolda Jatim di Kantor PWNU Jawa Timur di Jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya, Jumat, 10 Februari 2017.

Menurut Kiai Mutawakkil, aksi pada Sabtu, 11 Februari 2017, yang bersamaan dimulainya masa tenang Pilkada DKI Jakarta, itu telah ditunggangi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. “Perjuangan agama dicampur aduk dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Kemasannya agama tapi isinya gerakan politik,” tegasnya.

Selain ditunggangi urusan politik dan kekuasaan, aksi itu dimanfaatkan oleh ormas tertentu untuk menyebarkan gerakan Islam transnasional yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Menurut dia, gerakan tersebut harus diantisipasi agar tidak berkembang.

Nahdlatul Ulama, kata Kiai Mutawakkil, menilai empat pilar bangsa, yakni Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah harga mati dan tidak boleh ditawar lagi. “Para pendahulu kami sudah sepakat empat pilar itu harga mati,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Machfud Arifin. “Tidak ada yang berangkat (ke Jakarta) karena mereka (warga NU dan Muhammadiyah) tunduk pada arahan pusat,” kata Machfud.

Namun, Machfud tidak menampik bahwa ada sebagian di antara mereka yang tetap berangkat. Mereka yang berangkat, menurut dia, merupakan inisiatifnya sendiri dengan menggunakan mobil pribadi dan kendaraan umum. Jumlah mereka pun tak banyak. “Tak sampai ribuan,” tegasnya. (hay)