Politik

h

Jum'at, 25 Juli 2014 16:00 wib

Menteri Agama,
Lukman Hakim Saifuddin:

Saya Menteri Semua Agama

Sukses penyelenggaraan haji menjadi mandat utama dari presiden. Manajemen sisa kuota dan pengaturan keuangan haji dipilih sebagai prioritas. Tapi agenda keagamaan lain, tak bisa ia elakkan sebagai Menteri Agama baru. Layanan aliran dan agama minoritas menghendaki pembenahan ekstra. Komitmen anti korupsi juga berusaha ia tunjukkan.
———————————————-

Sehari setelah dilantik, 9 Juni lalu, Menteri Agama (Menag) baru, Lukman Hakim Saifuddin, 52 tahun, mendatangi KPK, lembaga yang baru menetapkan Menag sebelumnya, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi haji. Lukman mencari masukan untuk merumuskan agenda kerjanya, terlebih dalam memulihkan kepercayaan publik pada Kementerian Agama (Kemenag). Beban mantan wakil Ketua MPR ini tidak ringan. Apalagi dengan masa kerja hanya empat bulan.

Meski sama-sama berlatar politisi PPP, performa awal Lukman menunjukkan warna berbeda dengan Suryadharma. Selasa lalu, Lukman mendatangi dan minta masukan ICW, LSM yang dikenal gencar mengusut korupsi haji. Wakil Ketua Umum DPP PPP ini memperlihatkan kesungguhan pemerintahan bersih.

Sorenya, putra Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Menag 1962 – 1967 ini, secara mengejutkan, mengundang buka puasa sejumlah tokoh agama minoritas non-enam agama besar dan aliran agama korban diskriminasi, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Dialog di rumah dinas Menag itu, seperti dilaporkan reporter Gatra, Joni Aswira Putra, menjadi ajang curhat sejumlah perwakilan agama dan aliran yang “kurang disapa pemerintah” itu.

Kejutan baru lainnya, sidang itsbat penetapan awal Ramadhan lalu, berlangsung lebih kondusif. Tidak terlihat lagi panggung yang berkesan menjadi pengadilan terbuka terhadap Muhammadiyah, ormas yang kerap bersimpulan berbeda. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, pun untuk pertama kali hadir dalam sidang itsbat. Suasana menjadi lebih adem.

Lukman bertekad menjadi Menag untuk semua aliran dan agama. Didampingi Kapuspinmas Kemenag, Zubaidi, Menag menerima wartawan GATRA, Asrori S. Karni, Ade Faizal Alami, dan Andi Anggana, Senin siang, 14 Juli lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana proses penunjukan Anda sebagai Menag?

Saya pernah dua kali menolak jabatan menteri. Pertama, awal 2009. Kedua, ketika reshuffle Pak Suharso Manoarfa (2011). Saya berpandangan, selama masih ada orang lain yang lebih bagus, jangan saya. Jabatan itu amanah, tanggung jawab, hanya supermen yang cari-cari jabatan. Ketika saya menolak itu, tidak ada beban, karena masih ada tokoh lain.

Sebelum saya menerima tawaran menteri kali ini, saya minta masukan Mbah Maemun Zubair (Ketua Majelis Syariah DPP PPP), Gus Mus, Rais A’m PBNU, dan Pak Surya sendiri. Saya sadar, ini hanya empat bulan dan kondisinya luar biasa. Saya ngaca, siapa nih Lukman, melakukan pengerjaan begini besar di tengah ekspektasi publik yang luar biasa.

Publik sudah terlanjur terlukai, tercederai kepercayaannya. Kasus Al-Qur’an, kasus haji, luar biasa tanggung jawab ini. Semua orang yang saya mintai masukan, minta saya menerima tawaran ini. Saya dalam posisi yang sudah tidak bisa menolak lagi.

Pasca penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka, menguat wacana Menag sebaiknya bukan politisi. Pandangan Anda?

Saya politisi dan saya punya pandangan yang mungkin merugikan politisi. Dari dulu saya punya pandangan, seorang menteri sebaiknya tidak merangkap pengurus partai. Konflik kepentingannya besar sekali. Waktunya menyita. Saya semakin yakin setelah saya menjadi menteri. Kadang saya berpikir, hebat juga yang bisa merangkap (menteri dan pengurus partai), bisa membagi waktu dan mengendalikan conflict of interestnya.

Menteri itu bertanggung jawab pada semua. Sebagai menteri agama, saya tidak boleh mempersepsikan diri menterinya Islam saja, apalagi PPP saja. Nggak usah Islam, bicara NU-Muhammdiyah, sebagai orang NU, pasti ke-NU-an saya muncul. Tapi saya harus profesional. Saya menteri semua agama di Indonesia.

Apa prioritas Anda sebagai Menag dalam tempo pendek ini?

Presiden minta saya konsen di haji. Karena itu tugas nasional. Tapi ada satu tugas lagi yaitu untuk membenahi karakter pegawai. Semua misi kementerian akan sia-sia kalau para pegawai tidak cukup punya motivasi. Saya ingin melakukan diagnosis dan pemetaan, lalu melakukan pelatihan. Saya ingin menyegarkan kembali kesadaran. Menteri baru nanti bisa melanjutkan.

Apa jaminan Anda, dalam tempo 3-4 bulan menjadi menteri, penyelenggaraan haji bisa membaik?

Saya tidak bisa memberikan jaminan. Tapi saya ingin mengajak sebanyak mungkin kalangan melakukan pengawasan penyelenggaraan haji. Internal dan eksternal. Pada internal, saya minta inspektorat jenderal lebih serius dan pengawasannya pada persiapan, bukan pelaksanaan saja.

Fungsi inspektorat jenderal itu agar tidak ada yang menyimpang, lebih menitikberatkan pencegahan. Dari eksternal, KPK, BPK, saya juga minta dibantu pencegahannya. Pokoknya, jangan sampai kita salah. Saya lebih konsen di pencegahan.

Sidang itsbat awal Ramadhan lalu terhitung istimewa. Kali pertama dihadiri Ketua Umum Muhammadiyah yang sering berbeda dengan pemerintah. Ini sinyal baru ke titik temu? Bagaimana Anda mengurai dan menyelesaikan problem ini?

Perbedaan terjadi karena ketidaksamaan kriteria, kapan posisi hilal bisa dinyatakan ada atau bisa dilihat. Sebagian besar berpandangan, kalau posisi hilal di atas 2 derajat, hilal dinyatakan ada atau bisa dilihat. Pandangan lain, Muhammadiyah, selama posisi hilal sudah di atas 0 derajat, berapapun, itu sudah ada. Ini yang belum sama.

Saya memahami betul bahwa ini persoalan ta’abbudi, wilayah keyakinan keagamaan, yang pemerintah tidak dalam posisi memaksakan seseorang harus ikut. Karena kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam punya kewenangan memaksakan berdasarkan fatwa ulama, dan menjadi kewajiban diikuti warga. Kita tidak seperti itu.

Lalu, apa perlunya pemerintah melakukan sidang itsbat penetapan awal puasa dan lebaran? Mengapa tidak diserahkan saja kepada ormas Islam?

Indonesia juga bukan negara sekuler yang menyerahkan sepenuhnya urusan keagamaan kepada warga negara. Indonesia memposisilkan agama sangat vital. Meskipun agama dan negara bisa dibedakan, tapi dia tidak bisa dipisahkan. Negara punya tanggung jawab memberikan pedoman dalam penetapan kapan puasa atau kapan lebaran. Tapi pedoman itu tidak harus dipaksakan wajib diikuti warga negaranya. Negara harus tetap memberikan kebebasan bagi mereka yang ingin tidak mengikuti ketentuan negara.

Ada upaya nyata mencapai titik temu dengan Muhammadiyah?

Tentu. Saya harus mencari pendekatan supaya perbedaan ini tidak dipaksakan harus sama, juga tidak menimbulkan hal yang tidak perlu. Sejak dilantik, pertama kali saya ingin sowan ke PP Muhammadiyah. Sayangnya, ketika itu Pak Din (Syamsuddin) ada di Malang. Sehingga nggak bisa, baru hari kedua.

Sebelum saya ke PBNU, sebelum ke MUI, pertama kali saya mengagendakan datang ke PP Muhammdiyah. Belakangan saya baru tahu, ternyata sejak era reformasi, baru kali pertama, Menteri Agama datang ke kantor PP Muhammdiyah. Jadi mungkin bagi mereka cukup ada impresi, ada kesan tersendiri ketika saya datang.

Hal baru juga, sidang itsbat awal Ramadhan lalu berlangsung tertutup.

Saya melihat penayangan live televisi lebih banyak mudharatnya. Jangankan masyarakat awam yang tidak tahu istilah-istilah sangat teknis terkait ilmu falak, kita saja kalangan santri, tidak sepenuhnya bisa mengikuti, karena tidak semuanya punya basic yang cukup.

Alih-alih memberikan transformasi informasi kepada publik, yang didapat hanya kebingungan. Apalagi perdebatannya, maaf-maaf saja, kurang ilmiah. Lebih banyak aspek politisnya, ego sektoral ormasnya. Mereka yang beda seperti dihakimi oleh mayoritas. Itu kan tidak fair juga. Toh yang dibutuhkan publik bukan proses perdebatannya, tapi penetapannya, kapan puasa, kapan lebaran. Diskusi cukup tertutup.

Ketika sidang tertutup, apa tukar argumentasi berlangsung lebih baik?
Saya bikin sarasehan dua hari sebelumnya. Karena diskusi sidang itsbat itu waktunya terbatas. Semua orang tidak cukup punya waktu menyampaikan argumentasi. Merasa tidak puas. Saya ingin waktunya diperpanjang, supaya mereka juga puas kalau berbeda.

Dengan cara seperti itu, alhamdulilah, ditangkap positif oleh Muhammdiyah, dan saya meyakinkan Pak Din, selaku Ketua Umum PP Muhammdiyah dan Ketua Umum MUI. Tolonglah Pak Din hadir, setidaknya umat bisa menyaksikan perbedaan itu dijalani dengan duduk satu meja, duduk berdampingan, meskipun berbeda pandangan. Pak Din alhamdulilah menyambut baik.

Dengan start awal kondusif ini, akankah terbuka kembali pintu pencapaian titik temu?

Saya sangat optimis. Sebenarnya ada dua saja yang belum ketemu. Pertama, definisi hilal. Kedua, menyamakan kriteria. Saya, berdasarkan komunikasi informal dengan beberapa tokoh Muhammadiyah, mereka menyambut baik. Tinggal nanti Majelis Tarjih mereka, lalu di NU lembaga Bahtsul Masail, beberapa kalangan tokoh-tokoh ahlinya dan tentu melibatkan ahli astronomi, agar bisa pada kesepakatan ini.

Idul Fitri ini sangat mungkin seragam. Karena hilal di atas 2 derajat. Tapi Idul Adha berpeluang beda, karena ketinggian di bawah 1 derajat. Ada target pada momen Idul Fitri atau Idul Adha nanti ada kemajuan capaian?

Akan ada pertemuan sekali lagi untuk mematangkan. Kemarin, waktu sarasehan, salah satu rekomendasinya, pemerintah bisa memfasilitasi tokoh-tokoh ulama, astronomi, untuk kita bisa mendapatkan satu kriteria yang disepakati bersama.

Mandat Presiden agar fokus penyelenggaraan Haji. Apa skala prioritas dan terobosan Anda dalam pengelolaan haji?

Saya tidak cukup leluasa untuk melakukan terobosan. Saya tinggal melanjutkan kebijakan menteri yang lalu sambil saya lihat mana saja yang bisa saya lakukan modifikasi agar bisa dilakukan penyempurnaan. Isu krusial pertama yang bisa saya lakukan terkait sisa kuota haji.

Selama ini diisi oleh mereka yang tanpa melalui antrian, tapi punya uang untuk haji. Itu permintaan berbagai kalangan. Dari ormas keagamaan, ulama, pers termasuk, semualah. Mereka bayar sendiri, hanya menggunakan sisa kuota. KPK mempunyai temuan bahwa ini penyalahgunaan kewenangan. Seharusnya yang berhak adalah jamaah urutan berikutnya.

Apa kebijakan Anda dalam pengisian sisa kuota?

Kalau saya boleh memilih, sisa kuota dikosongkan saja. Supaya saya tidak disalahkan. Saya bisa menolak anggota DPR, menteri, dan siapa saja. Tapi saya harus berpikir, apakah arif seperti itu. Apakah saya tidak dituduh inefisiensi karena pemondokan di sana sudah terbayar lunas untuk kuota yang kita miliki.

KPK juga tidak cukup mempunyai jawaban tuntas. Tapi akhirnya saya temukan jawaban. Saya kumpulkan Dirjen PHU, kanwil-kanwil, saya minta sejak sekarang menyiapkan betul calon-calon jamaah yang potensial menggantikan jamaah yang tiba-tiba berhalangan. Kalau masih juga ada sisa, mungkin untuk petugas haji, karena kekurangan.

RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Anda optimis bisa dituntaskan periode Anda ini? Sebagai anggota parlemen sekian periode, ada punya peluang menggalang loby di parlemen.

Terus terang, ini tentang waktu. DPR sedang reses. Praktis saya cuma punya waktu 16 Agustus sampai pertengahan September. Tapi saya sudah membangun komunikasi informal dengan fraksi-fraksi di Komisi VIII dan bersyukur mereka mempunyai komitmen tinggi menuntaskan RUU ini. Saya berharap betul dukungan DPR.

Ini sudah lama menjadi harapan publik. Selama ini penyelenggaraan haji dan pengelolaan keuangannya menjadi satu di Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) Kementerian Agama. Penyelengaraan haji saja sudah luar biasa loadnya. Keuangannya pun puluhan triliun. Ini menimbulkan problem.

Pemerintah mencoba memisahkan. Penyelenggaraan haji tetap di Dirjen PHU. Tapi pengelolaan keuangan dipisahkan menjadi badan tersendiri, masih dalam rumpun eksekutif, bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Badan ini juga mendapat mandat menginvestasikan dana haji, supaya manfaatnya lebih besar pada jamaah.

Kemanfaatan itu juga bisa kembali kepada jamaah, termasuk untuk pelunasan setoran awal?

Iya. Itu masuk. Ke depan, kalau badan ini sudah ada, tidak perlu ada rekening menteri. Masing-masing calon jamaah punya rekening sendiri. Sehingga nilai kemanfaatannya akan kembali ke calon jamaah haji itu. Sekarang UU-nya mengamanatkan jamaah setor ke rekening menteri. Dan menteri tidak punya kewenangan melakukan investasi.

Polemik kolom agama di KTP kembali mengemuka. Seolah negara hanya mengakui enam agama di kolom KTP. Putusan MK bilang, tidak ada otoritas negara mengakui agama. Kemenag “mengakui” semua agama, tapi melayani hanya enam agama. Ke depan, adakah perubahan kebijakan pelayanan agama non-enam besar?

Ini masalah cukup sensitif dan masih pro kontra. Tapi saya mencoba memberikan pemahaman kepada pejabat di sini bahwa pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengakui agama. Pengakuan tidak dari negara. Suatu keyakinan diakui, apakah ini agama atau bukan, itu bukan urusan negara atau pemerintah. Siapa yang mengakui? Ya, masing-masing penganutnya. Tanggung jawab pemerintah adalah perlindungan.

Ada pendekatan dengan agama non enam besar itu?

Saya besok (15 Juli) mengundang tokoh agama yang selama ini kurang disapa oleh pemerintah. Saya mengundang mereka untuk mendengarkan langsung apa keluhan mereka. Saya ingin tahu dua hal. Pertama, terkait regulasi. Adakah regulasi selama ini yang dinilai diskriminatif terhadap mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka mencari solusi atas regulasi seperti itu.

Kedua, kebijakan langsung dari pemerintah, apakah pusat atau daerah, yang dinilai tidak menguntungkan mereka. Saya mendengar langsung juga mencari jalan keluarnya. Saya juga mengundang kelompok-kelompok penggiat kebebasan berkeyakinan yang bertahun-tahun melakukan advokasi dan pendampingan terhadap mereka.

Keluhan agama non-enam besar itu, selain administrasi kependudukan, juga soal layanan pendidikan agama dan pencatatan pernikahan.

Ini juga menjadi bagian yang saya perlu mendapat masukan dari mereka. Katakanlah, itu mau diakomodasi, implementasinya bagaimana? Untuk perkawinan, kawin secara Baha’i, Kaharingan, dan Parmalin, ada nggak kantor pencatatan sipil yang siap.

Lebih berat lagi bidang pendidikan. Dalam UU Sisdiknas, setiap siswa harus mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang diyakininya. Kalau saya agama Baha’l, apakah lembaga pendidikan siap mengajarkan agama itu. Saya juga ingin mendapat masukan.

Tokoh-tokoh agama sendiri belum satu. MUI misalnya, atau KWI, PGI, Parisada Hindu, mau tidak menerima Baha’l, Parmalin, Kaharingan itu adalah agama. Saya dengar Kaharingan keras juga terhadap Parisada Hindu.

Bukan hanya antar agama, konflik internal agama belakangan menguat. Setelah Ahmadiyah redup, kasus Syiah memanas.

Berpulang pada tokoh-tokoh agama. Agama harus didakwakan mengajak perdamaian dan kedamaian. Kalau itu yang dikedepankan, problem konflik internal dan antar agama bisa diminimalisir. Setidaknya, orang bisa bertoleransi. Mungkinkah para ulama mengubah toleransi lebih pro-aktif, lebih memberi. Bila saya bicara toleransi, jangan menuntut dipahami dan dimengerti saja, tapi saya yang memahami dan mengerti.

Klaim Khilafah di Syiria membangkitkan dukungan beberapa elemen radikal di Indonesia. Singapura sigap melakukan pencegahan. Di Kemenag banyak Ditjen bimbingan masyarakat agama-agama. Ada agenda pencegahan radikalisme agama?

Ini dampak globalisasi. Perkembangan telekomunikasi canggih betul. Tanpa terfilter masuk nilai-nilai asing, termasuk paham-paham garis keras, takfiri, yang mudah mengkafirkan orang lain. Ini tantangan bagaimana agama yang (bercorak) Indonesia bisa terpelihara. Islam di Indonesia berbeda dengan Timur Tengah. Islam yang mengindonesia sudah paham dengan realitas kemajukan. Paham-paham takfiri itu kan baru beberapa tahun saja setelah ada globalisasi, pers, dan perkembangan internet yang luar biasa.

Saya tidak sampai melihat perlu ada regulasi ketat atau kemudian penceramah harus ada sertifikasi. Lebih baik pakai pendekatan kultural, agar masyarakat diberdayakan. Kita jangan terbiasa merespons sesuatu dengan pendekatan formal. Saya lebih senang itu jadi bahan mawas diri untuk kita berbenah agar pemahaman umat baik. Kalau diri kita terbentengi, godaan dari luar bisa diatasi. ***

= biografi narsum =

Lukman Hakim Saifuddin

ï‚• Lahir : Jakarta, 25 November 1962
ï‚• Bungsu dari 10 bersaudara
 Ayah : Prof. KH Saifuddin Zuhri (Menteri Agama 1962 � 1967)
ï‚• Ibu : Solichah
ï‚• Istri : Trisna Willy
ï‚• Anak : Naufal Zilal Kemal, Zahira Humaira, dan Sabilla Salsabilla.

Pendidikan

ï‚• Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1983
ï‚• Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta, 1990

Jabatan Publik

 Menteri Agama Republik Indonesia (2014�sekarang)
 Wakil Ketua MPR RI (2009�2014)
ï‚• Ketua Fraksi PPP DPR RI (2007-2009)
 Anggota DPR RI periode sejak 1997 � 2014

Karir Parpol

 Wakil Ketua Umum DPP PPP (2012 � 2017)
ï‚• Ketua DPP PPP (2007-2012)
ï‚• Sekretaris DPP PPP (2003-2007)
ï‚• Ketua Lembaga Pusdiklat DPP PPP (1999-2003)
ï‚• Anggota Pengurus Lembaga Pusdiklat DPP PPP (1994-1999)

Kiprah Sosial

ï‚• Ketua Badan Pengurus Lakpesdam NU (1996-1999)
 Project Manager Helen Keller International, Jakarta, (1995�1997)
ï‚• Wakil Sekretaris PP LKK NU (1985-1988)
ï‚• Sekretaris Umum YISC Al-Azhar Jakarta (1985-1988)

artikel lainnya