Politik

Perempuan Harus Melek Politik

Kamis, 11 April 2013 11:35 wib

...
Mahfudhoh Ali Ubaid (santrinews.com/saif)

“Itu hanya pandangan orang yang tidak mengerti politik yang sebenarnya.” Ibu Hj Mahfudhoh Ali Ubaid.

Jombang – Penegasan ini disampaikan Ibu Mahfudhoh Ali Ubaid, kepada Santrinews.com, Rabu 10 April 2013. Ditemui di kediamannya, dalem kesepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, mantan Ketua Umum PP Fatayat NU dua periode ini menolak keras pendapat yang mengatakan bahwa dunia politik adalah kotor.

“Itu hanya pandangan orang yang tidak mengerti politik yang sebenarnya,” katanya.

Baginya, banyak keputusan politik yang mengharuskan perempuan terlibat secara aktif di dalamnya. “Lahirnya kebijakan yang mengatur tentang ibu hamil, perhatian kepada para janda, Posyandu, gizi anak dan sejenisnya adalah upaya serius yang dilakukan para perempuan di dunia politik,” katanya.

Tanpa kehadiran perempuan di ranah politik, akan sangat sulit dapat melahirkan kebijakan yang memihak perempuan. “Karena itu saya menolak dengan keras pandangan yang menganggap perempuan tidak perlu tampil di dunia politik,“lanjutnya.

Lahirnya aturan yang mensyaratkan kuota perempuan harus mencapai 30 persen, hendaknya dapat dioptimalkan untuk peran politik tersebut. Sehingga Ibu Mahfudhoh, sapaan kersehariannya sangat prihatin terhadap ketidak mampuan partai politik yang tidak mampu mencapai angka tersebut untuk komposisi calon wakil rakyatnya.

“Bagaimana mungkin angka seperti itu tidak bisa dipenuhi oleh partai politik?” sergahnya. “Ini adalah kegagalan dalam proses seleksi dan kaderisasi terhadap kiprah perempuan,” lanjutnya.

Ia berharap, kejadian ini tidak terulang pada pesta demokrasi mendatang. “Berikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkiprah di segala sektor, termasuk politik,” harapnya.

Dan pada saat yang sama, perempuan harus melek politik karena tantangan di dunia politik juga tidak ringan. “Perlu pengalaman dan jam terbang tinggi untuk bisa sampai ke level itu,” katanya.

Namun demikian ia berharap peran politik yang telah terbuka lebar itu dapat dioptimalkan untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan. “Tapi jangan sampai melupakan tugas utama sebagai ibu rumah tangga,” pungkasnya. (saif/ahay)