Polemik Hukuman Mati
KH Said Aqil: Sikap Politik PKB Harus Sama dengan NU
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj, mengikuti pengajian dalam rangka Haul Gus Dur ke-5, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis malam, 25 Desember 2014 (santrinews.com/kompas)
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan fraksinya di DPR RI mendukung hukuman mati, terutama untuk pelaku kejahatan besar seperti gembong narkoba.
“Nanti Fraksi PKB sikapnya harus sama dengan NU soal hukuman mati,” kata Kiai Said Aqil Sirodj saat mengisi acara Haul ke-5 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis malam, 25 Desember 2014.
Hukuman mati masih dicantumkan di dalam RUU KUHP yang diajukan pemerintah pada tahun 2012 dan saat ini masih dibahas DPR. Sejumlah kalangan menginginkan hukuman mati dihapus karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).
Kiai Said Aqil mengatakan hukuman mati tetap harus dipertahankan, terutama untuk pelaku kejahatan yang merusak tatanan kehidupan. Ia pun lantas menyitir ayat Al Quran yang mengatur hal itu.
“Itu juga yang saya sampaikan ke Presiden Joko Widodo ketika datang ke PBNU. Kita mendukung kebijakan Pak Jokowi yang menolak grasi terpidana mati gembong narkoba,” kata Kiai Said Aqil.
Oleh karena itu, Kiai Said Aqil berharap PKB punya sikap yang sama dengan NU terkait hukuman mati. Ia pun lantas menyinggung sikap Fraksi PKB yang tidak sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional NU di Cirebon tahun 2012 terkait pemilihan kepala daerah. Munas NU dengan berbagai pertimbangan merekomendasikan agar pilkada langsung dihapus. Sementara PKB justru mendukung pilkada langsung.
Pada bagian lain Said Aqil mengatakan, NU dan PKB harus solid, karena menghadapi persoalan dan tantangan yang sama. Di antara tantangan itu adalah menghadapi kelompok esktrem kanan dan ekstrem kiri.
Menurut Kiai Said Aqil seperti dilansir Antara, sikap penolakan terhadap hukuman mati dengan alasan hak asasi manusia (HAM) adalah bagian dari ekstrem kiri.
“Jadi ekstrem kanan atau kiri itu gampang. Yang susah itu jadi yang di tengah, karena harus kuat argumentasinya, harus kuat dalilnya,” kata kiai peraih guru besar bidang tasawuf dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini.
Menurut alumnus Universitas Ummul Quro Makkah ini, PKB akan besar jika menyatu dengan NU, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa.
Acara haul atau peringatan wafatnya Gus Dur di Kantor DPP PKB juga diisi dengan penandatangan komitmen untuk meneruskan perjuangan Gus Dur dan mewujudkan gagasannya oleh kader PKB yang belum sempat membubuhkan tanda tangan, antara lain Hanif Dhakiri (Menaker), Imam Nahrawi (Menpora), Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), serta Helmy Faishal Zaini (Ketua FPKB DPR).
Sementara itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan PKB tidak bisa dipisahkan dari Gus Dur dan partainya akan terus melanjutkan perjuangan Gus Dur untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. (us/ahay)
