Provinsi Madura
Wacana Provinsi Madura Menguat, Investor Migas Resah
Sumenep – Semakin kuatnya wacana Provinsi Madura membuat sebagian kalangan resah. Salah satunya investor migas yang mengelola migas Madura.
“Hasil investigasi dan beberapa kajian kami menemukan adanya beberapa indikasi ketidaksukaan para investor migas bila Madura jadi Provinsi,” kata Rasyid, Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Gerakan Pemuda Perubahan (GPP) Madura, Sabtu, 8 Oktober 2016.
Hal itu dikarenakan beberapa hal. Pertama adalah tentang administrasi yang harus berubah dari Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi Madura. “Kita kan tahu bersama bagaimana jelimetnya urusan administrasi di Indonesia, apalagi semisal nanti harus merubah administrasi bagi investor migas yang ada di Madura,” jelasnya.
Kedua adalah adanya keinginan publik jika nanti Madura jadi Provinsi maka perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Madura maka harus berkantor di Madura. “Kalau sekarang kan di surabaya sebagai sentral pemerintahan provinsi maka nanti ya harus berkantor dimadura dong,” tambahnya.
Ketiga adalah masih minimnya infrastruktur di Madura yang mendukung terhadap operasi eksploitasi dan eksplorasi migas. Dan ini menjadi keengganan para investor.
Keempat soal stigma budaya masyarakat Madura yang keras sehingga memberi efek tersendiri bagi para investor terhadap keberlangsungan perusahaannya.
“Kalau soal yang keempat ini kenapa masyarakat menolak migas ya karena memang sampai saat ini masih tidak ada perusahaan migas yang benar-benar mampu memberi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar operasi sehingga sangat masuk akal jika terjadi penolakan,” tegasnya.
Dari benerapa hal di atas, ada kemungkinan besar dan terindikasi para investor migas tidak suka dengan keinginan masyarakat Madura untuk jadi provinsi.
“Namun kita akan tetap memperjuangkan keinginan kami agar Madura jadi provinsi,” pungkas rasyid. (rus/onk)
