Gus Reza: Pesantren Punya Ijtihad Politik Sendiri
Sarasehan Nasional Pesantren oleh UINSA di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu, 9 Maret 2022 (santrinews.com/istimewa)
Surabaya – Pengasuh Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo, Kediri, KH Reza Ahmad Zahid atau Gus Reza berharap UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren segera direalisasikan dan diwujudkan dalam satu bentuk peraturan yang bisa dinikmati. Sebab, peran pesantren di Indonesia sudah hadir sejak dulu, bahkan jauh negara Indonesia berdiri.
“Membidani kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu selalu terlibat,” kata Gus Reza saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Nasional Pesantren bertema Pesantren Pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019; Quo Vadis Kemandirian Pesantren? di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu, 9 Maret 2022.
Hadir pada sarasehan yang digelar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu perwakilan pesantren se Jawa Timur dan organisasi kemasyarakatan yang konsen di bidang itu.
Gus Reza mengamini pernyataan Rektor UINSA Masdar Hilmy bahwa kemandirian pesantren tidak hanya soal ekonomi, tapi juga sosial-politik dan budaya.
Soal politik, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024, Gus Reza mengatakan bahwa pesantren memiliki ijtihad politik sendiri, karenanya masing-masing pesantren dan tokohnya biasanya memiliki keputusan politik sendiri-sendiri di setiap pesta demokrasi digelar. Menurutnya itu adalah bentuk kemandirian politik pesantren yang tidak bisa diintervensi kelompok tertentu.
“[Soal kemandirian politik pesantren pada Pemilu 2024 nanti] Itu ijtihadnya pesantren. Pesantren itu punya ijtihad politik yang bisa jadi pilihannya beda-beda antarpondok pesantren satu dengan pondok pesantren satunya. Kami berharap nanti akan saling menghormati masing-masing ijtihad pondok pesantren,” kata Gus Reza.
Sebelumnya di tempat sama, Rektor UINSA Masdar Hilmy mengatakan bahwa kemandirian pesantren tidak hanya soal ekonomi, tapi juga kemandirian dari segala aspek, termasuk sosial-politik.
“Isu kemandirian ini bisa luas sekali, bukan hanya ekonomi, tapi juga politik, sosial, budaya, terutama dalam konteks menjelang tahun politik menjelang perhelatan demokrasi. Itu menjadi tahun yang sangat rawan, bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang hanya ingin mengais keuntungan jangka pendek dan bisa memanfaatkan pesantren dan para kiai dalam rangka kepentingan politik,” kata Masdar. (red)
