Ziarah Makam Pendiri NU
Jumhur Hidayat: Generasi Bangsa Harus Lestarikan Aswaja
Moh Jumhur Hidayat (kanan) bersama KH Muhammad Irfan Yusuf, di Pesantren Tebuireng (Dok/Santrinews.com)
Jombang – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, Sabtu, 29 Juni 2013, berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional Hadratus Syeikh KH M Hasyim Asy’ari di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
Selain makam Mbah Hasyim (kakek Gus Dur), di tempat itu juga terdapat pusara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan ayahnya, KH A Wahid Hasyim (juga pahlawan nasional), pamannya, KH Yusuf Hasyim, dan makam keluarga Hasyim Asy’ari.
Dalam rangkaian ziarah di makam pendiri NU itu, Jumhur juga bersilaturahim dengan Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) serta kuliah umum kepada para santri dan para pengajar di pondok pesantren tersebut.
Dalam kesempatan itu, Jumhur mendapat pertanyaan soal penanganan pemulangan TKI dari Jeddah terkait memberian amnesti dari Arab Saudi.
Jumhur menyatakan bahwa pemerintah sedang menangani proses pemulangan mereka. Namun diakui ada sedikit persoalan. Mereka yang sudah mendapat surat keterangan sebagai WNI/TKI dan Surat Pengantar Laksana Paspor (SPLP) dari Perwakilan RI di Arab Saudi tidak bisa langsung bisa dipulangkan karena tertahan di imigrasi Arab Saudilantaran tidak ada data atau telah terjadi perubahan nama.
“Umumnya mereka sudah lama sekali tinggal di Arab Saudi, dan kerap ditanya kapan masuknya ke Arab Saudi, kalau data masuknya berbeda dengan data saat ingin keluar maka mereka tidak bisa serta merta bisa dipulangkan,” katanya.
Oleh karena itu, kata Jumhur, pemerintah RI sedang membicarakan lebih lanjut soal itu dengan pemerintah Arab Saudi. Ia menegaskan banyak WNI/TKI datang ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi sehingga mempersulit mereka bila terjadi kasus-kasus seperti pemberian amnesti tersebut.
Menjawab pertanyaan soal pungutan atas TKI setibanya di Tanah Air, Jumhur menegaskan telah menghapuskan pungutan sebesar Rp25 ribu setiap TKI sejak pertama kali menjabat Kepala BNP2TKI. “Jadi sudah sejak enam tahun lalu tidak ada lagi pungutan itu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus menerus memperbaiki penanganan penempatan dan perlindungan TKI secara optimal.
Jumhur juga mewacanakan bahwa perempuan tidak perlu bekerja ke luar negeri bila hanya bekerja pada sektor informal atau penata laksana rumah tangga.
“Lebih baik bersama keluarga daripada menjadi penata laksana rumah tangga di luar negeri yang rentan perlindungannya. India saja tidak ada tenaga kerja perempuannya di luar negeri,” katanya.
Jumhur menyebutkan pemerintah masih memberlakukan moratorium atau penghentian penempatan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga ke lima negara sekaligus yakni Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah.
Dalam sepekan ini, Jumhur hadir pada dua acara yang diselenggarakan oleh organisasi di lingkungan NU. Pada Rabu, 26 Juni 2013 lalu, Jumhur menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional 2013 Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi NU se-Nusantara di STAI Miftahul Huda Al Azhar, Langensari, Banjar, Jawa Barat.
Saat itu, Jumhur menyatakan bahwa Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) yang dibawa pendiri NU KH M Hasyim Asy’ari harus dilestarikan oleh generasi penerus bangsa.
Menurut Jumhur, ideologi perubahan yang terkandung di dalamnya bakal membuat bangsa ini semakin besar.
Ia menambahkan jihad yang dikobarkan Mbah Hasyim menjadi cikal bakal perlawanan arek-arek Surabaya melawan penjajah Belanda dan dikenang sebagai Hari Pahlawan.
“Pemuda NU yang mempunyai ideologi perubahan adalah inti daripada intinya perubahan di Indonesia,” katanya. Menurut Jumhur, bangsa Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang berideologi. (ahay/saif).
