PBNU Tagih Janji Sri Mulyani Soal Rp1,5 Triliun Kredit Murah
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj mendandatangani nota kesepahaman penyaluran kredit ultra mikro sebesar Rp1,5 triliun di kantor PBNU Jakarta, Kamis 23 Februari 2017 (santrinews.com/istimewa)
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp1,5 triliun kredit murah.
Dalam sebuah pidato dalam video yang beredar, Kiai Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.
Dalam video itu, Kiai Said juga menyinggung jurang antara si miskin dan si kaya. Kata dia, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja.
“Sementara sekelompok kecil menikmati kekayaan yang sangat luar biasa. Freeport, uranium, nikel, apalagi batu bara sudah dihabisin oleh segelintir orang saja,” kata Kiai Said.
KH Marsudi Syuhud, salah satu ketua PBNU menjelaskan janji Rp1,5 triliun merupakan inisiasi langsung Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil.
Ia mengatakan, pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Sri Mulyani bertandang ke kantor PBNU untuk membicarakan memorandum of understanding (MoU) itu.
“MoU katanya untuk membangkitkan ekonomi kecil, micro finance. Jadi, itu bukan sumbangan untuk menyalurkan kredit terhadap mikro ekonomi kecil karena kekayaan enggak merata, katanya mau begitu. Tapi, enggak jadi juga,” ujar Kiai Marsudi, Selasa malam, 24 Desember 2019.
Senada dengan Kiai Said, Kiai Marsudi menyatakan tanpa adanya bantuan tersebut kini pihaknya tak bisa memenuhi program Muktamar NU bidang ekonomi yang pada intinya membantu masyarakat di luar NU.
“Program muktamar NU kan banyak, intinya bagaimana kalau bidang ekonomi bagaimana masyarakat itu ekonominya tumbuh, gitu lah membantu pemerintah. Membantu masyarakat, membantu bangsa itu bagaimana menggerakkannya. Sekarang akhirnya tetap jalan. Tapi, ya, dari NU untuk NU,” terangnya.
Kiai Marsudi melanjutkan pihaknya beberapa kali sempat menagih realisasi kredit tersebut di periode pertama Sri Mulyani kala menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun sampai saat ini, tak ada hasil yang didapat.
“Bagian koperasi-koperasi waktu itu tetap ke sana tapi enggak ada. Ya sudah. Ke sana waktu-waktu periode kepemimpinan pertama, bukan periode sekarang,” imbuhnya.
“Ya, biar sungguh-sungguh, kan jangan sampai cuma banyak jadi ngomong-omong, enggak ada nyatanya. Kan intinya kita membela masyarakat kecil,” pungkasnya. (us/cnn)
