Sikapi Konflik Tempat Ibadah, Ketua DPD RI: Negara Tak Boleh Tunduk pada Tekanan Massa
Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti (santrinews.com/antara)
Jakarta – Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan keprihatinannya terhadap tersendatnya kegiatan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Padahal, sudah mendapat semua izin yang dipersyaratkan.
“Ternyata masih juga dihentikan oleh oknum-oknum yang bermain politik dengan menggiring masyarakat untuk berdemo dan menuntut agar semua izin dimaksud dicabut oleh Pemda,” kata La Nyalla, di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.
Sebelumnya, renovasi total gereja Katolik itu terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunannya ditolak dan digugat oleh sekelompok warga.
La Nyalla meminta Negara agar hadir dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua warganya, terlepas dari perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya. Sebab UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing.
“Negara tak boleh tunduk pada tekanan massa yang secara tak adil memaksakan kehendak dan tak mengindahkan hukum, sebab Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warganya sama kedudukannya di depan hukum,” tegasnya.
La Nyalla juga menyoroti kasus perusakan mushala di Perum Agape Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 26 Januari lalu oleh dua kelompok masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai anggota Brigade Yoshua dan Brigade Manguni.
“Kasus penyerangan terhadap tempat ibadah agama manapun tidak dibenarkan dan patut dikecam oleh semua warga bangsa yang mencintai tegaknya NKRI, Pancasila, dan UUD 1945,” tegas La Nyalla.
Tindakan-tindakan tak beradab tersebut, kata dia, tak boleh terulang lagi. Karena itu, Pemda, Kepolisian, serta Forum Komunikasi Antarumat Beragama perlu meningkatkan kewaspadaan untuk memonitor semua gejolak serta potensi gangguan keamanan di semua daerah di Indonesia.
La Nyalla mengingatkan bahwa semua perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan etnis maupun agama adalah kehendak dan anugerah Tuhan. Karena itu harus disikapi sebagai sumber kekuatan dan kekayaan budaya bangsa.
“Bukan alasan untuk memecah-belah bangsa ini, sebab Indonesia membutuhkan keamanan dan kekompakan untuk menyongsong masa depan,” tegasnya.
Menurut La Nyalla, keamanan Indonesia merupakan gabungan dari kondisi aman dan tenteram di semua wilayah di Tanah Air. Gangguan keamanan terhadap satu daerah di negeri ini merupakan gangguan keamanan terhadap seluruh wilayah NKRI.
“Karena itu pemerintah dan semua aparatur negara harus meningkatkan kewaspadannya guna mencegah terjadinya ledakan instabilitas di daerah manapun di negeri ini,” pungkasnya. (red)
