Terima Kunjungan Mendagri, Ketum PBNU Jelaskan Alasan 22 Oktober Jadi Hari Santri Nasional
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj beserta jajaran pengurus berfoto bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai pertemuan di Kantor PBNU (santrinews.com/dok)
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di lantai 3 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2015.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj menjelaskan kepada Mendagri alasan dipilihnya 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
“Inilah kekhasannya dan tanggal 22 Oktober ini jadi hal yang paling menonjolkan peran santri dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tanggal tersebut keluar fatwa resolusi jihad Hadratussyaikh Hasyim Asyari dimana membela tanah air hukumnya fardlu ain dan yang membantu Belanda jadi kafir,” kata Kiai Said.
Said menyampaikan itu di depan Mendagri dalam pertemuan yang digelar di ruangannya. Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini serta jajaran pengurus PBNU lainnya turut hadir dalam pertemuan itu.
Pria yang akrab disapa Kang Said itu juga menyampaikan ke Mendagri bahwa PBNU dan 12 organisasi kemasyarakatan (Ormas) lainnya sudah menyepakati tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Untuk itu, Kang Said meminta Mendagri ikut mengingatkan Presiden Joko Widodo mengenai penetapan Hari Santri Nasional.
Selain itu, Said menilai Mendagri bersama beberapa ormas keagamaan perlu mengagendakan pertemuan untuk membantu pencegahan konflik di daerah-daerah rawan konflik.
“Perlu ada pertemuan Kemendagri, Ormas dan Kepolisian untuk membantu pencegahan konflik dari sisi keagamaan di daerah rawan konflik. Apalagi ada Pilkada serentak yang rawan terjadi konflik,” tutur Kiai Said Aqil.
Mendari Tjahjo sendiri mengaku senang bisa berkunjung ke PBNU dan bertemu dengan para kiai. Tjahjo menyatakan mendukung penetapan Hari Santri Nasional dan berjanji membantu menyampaikan ke Presiden RI Joko Widodo.
“Saya pertama kali berkunjung ke PBNU sebagai agenda kegiatan silaturahim kepada organisasi kemasyrakatan (Ormas). Saya akan menyampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo,” kata Tjahjo dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengusulkan supaya dana bantuan keorganisasian masyarakat dari Kementerian Dalam Negeri agar berimbang, tidak sama rata seperti saat ini. Sebab lanjut Helmy, kebutuhan antara satu ormas dengan ormas lain tidak sama.
“Bisa dengan pertimbangan jumlah keanggotaan ormas, akta pendirian jika sebelum kemerdekaan lebih besar karena andil berjuang dan sebagainya,” usul Helmy.
Sebelum mengakhiri pertemuan, jajaran pengurus PBNU memberikan hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang kepada Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Tjahyo menyerahkan bantuan lima unit komputer, secara simbolis komputer diterima Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini. (us/detik)
