Eks Menteri di Kubu Prabowo Penyetop Pemutaran Film G30S/PKI
Yunus Yosfiah dan Prabowo Subianto (santrinews.com/ist)
Jakarta – Keputusan penghentian penayangan film G30S/PKI di TVRI setiap 30 September bukan keputusan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, melainkan keputusan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah pada era Presiden BJ Habibie 1998-1999.
Karena itu, politikus PDI Perjuangan Aria Bima meminta agar polemik soal film G30S/PKI tidak dikait-kaitkan dengan Presiden Joko Widodo.
Saat ini, Yunus yang notabene pensiunan letnan jenderal TNI AD masuk dalam jajaran penasihat TKN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh menteri penerangan saat itu, dalam hal ini Pak Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan yang sekarang menjadi penasihat tim sukses Prabowo,” kata Bima, di Jakarta, Jumat 28 September 2018.
Menurut Bima, dirinya merasa perlu memperjelas hal itu karena ada kampanye hitam yang menuding Presiden Jokowi di balik penghentian pemutaran film G30S/PKI.
Padahal, lanjut Bima yang juga Direktur Program Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, ini, pemerintahan Presiden Jokowi hanya mengikuti kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Bima menjelaskan, Yunus saat itu menghentikan pemutaran G30S/PKI karena film garapan Sutradara Arifin C Noer itu seolah-olah menjadikan kawasan Halim Perdanakusumah yang pernah menjadi Markas TNI AU sebagai tempat menyeramkan.
Selain itu, kata Bima, penghentian pemuraran film itu juga diputuskan oleh Juwono Sudarsono selaku menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) era 1998-199.
Bima mengenang kala itu para pembantu Presiden BJ Habibie menginginkan hal-hal menyangkut masalah sejarah ditinjau ulang agar lebih menggambarkan fakta sebenarnya.
Selanjutnya, pemerintahan setelah Presiden Habibie baik era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri ataupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tak mengutak-atik soal kebijakan penghentian pemutaran film G30S/PKI itu.
“Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono,” kata Bima.
Bima menambahkan, bukan hanya film G30S/PKI yang dihentikan pemutarannya setelah Orde Baru tumbang. Sebab, film Serangan Umum 1 Maret juga dihentikan pemutarannya.
Film berlatar pertempuran selama enam jam di Yogyakarta pada 1 Maret 1949 itu dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto. Padahal, kata Bima, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Karena itu Bima menegaskan, sangat tidak mendidik bila saat ini ada kampanye hitam yang menyudutkan pemerintahan Jokowi soal film G30S/PKI. “Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar,” ungkapnya.
Dia menegaskan, Presiden Jokowi tidak melarang acara nonton bareng film itu. Bahkan, Jokowi mendorong adanya film bertema sejenis. “Supaya bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk film Serangan Umum 1 Maret,” pungkasnya. (us/jppn)
