FKB Minta Pemerintah Sulsel Perhatikan Pesantren
Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pendidikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Ranperda tersebut sebentar lagi akan dibahas di Pansus DPRD. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sulsel dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Sadat meminta agar pemerintah lebih memaksimalkan perhatian kepada pesantren.
“Sekaitan dengan ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, kami sangat mendukung, sekalipun regulasi tersebut sangat terlambat dibanding daerah-daerah lainnya. Kami berharap raperda ini juga menjadi momentum penting dalam peningkatan perhatian pemerintah terhadap pesantren,” ujar Anwar Sadat, Rabu, 16 Desember 2015.
Anwar Sadat yang juga Ketua Dewan Syuro PKB Sulsel ini menyatakan, kewajiban pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sudah harus diatur dalam materi perda tersebut.
PKB ingin menegaskan agar penyelenggaraan pendidikan dapat merata, utamanya pesantren. Apalagi selama ini pesantren kurang mendapat sentuhan dan program.
“Raperda ini menjadi upaya pemerintah dalam pengembangan pesantren,” tegas Anwar.
Dalam perda penyelenggaraan pendidikan harus pula tertuang sejumlah aspek, seperti pembiayaan, aturan, masalah infrastruktur, guru, pengawas dan sebagainya.
“Untuk itu, kami meminta pemerintah mempersiapkan semaksimal mungkin rancangan perda ini dengan baik, sekaligus meminta input dari masyarakat yang peduli dengan pendidikan,” bebernya.
Selain itu, putera AGH Abd Malik ini berpesan agar pendidikan yang kadang selalu fokus hanya pada pembangunan fisik, bisa memulai untuk menggenjot SDM peserta didik, yang sebenarnya menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. “Pada intinya, kita sama-sama berikhtiar demi perbaikan generasi pelanjut,” pungkas Anwar. (shir/pojoksatu)
