Pilpres 2019
Meski Tiap Hari Bertemu Kiai, Jokowi Tetap Dituding Kriminalisasi Ulama
Presiden Jokowi bersama para ulama di acara Dzikir Kebangsaan di depan Istana (santrinews.com/ist)
Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan dirinya sangat mendukung dan menghormati ulama di setiap perjalanan politiknya. Karena itu ia heran isu kriminalisasi ulama masih saja dipakai lawan politiknya.
“Masa isu begini masih berani keluar, kriminalisai ulama. Kita ini tiap hari ketemu ulama, ketemu kiai, tapi isunya seperti ini,” kata Jokowi saat menghadiri acara temu relawan Bravo-5 yang digelar di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 10 Desember 2018.
Baca: Sering Undang Ulama ke Istana, Ini Alasan Jokowi
Belakangan ini, Jokowi dituding melakukan kriminalisasi ulama setelah pihak kepolisian menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Sihab dengan beberapa kasus hukum.
Habib Rizieq berada di Arab Saudi sejak Mei 2017, dua minggu setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi. Namun, pada 2018 polisi kemudian menerbitkan SP3 atau menghentikan kasus tersebut.
Baca juga: Indonesia Lebih Baik Tanpa Habib Rizieq
Dalam pertemuan relawan Bravo-5 itu, Jokowi memberi arahan terkait kampanye Pilpres 2019 agar para relawan memenangkan dia dan pasangannya KH Ma’ruf Amin.
Jokowi juga menyampaikan berbagai keresahan yang akhir-akhir ini dirasakan terkait berbagai isu yang kerap menyerangnya, termasuk isu kriminalisasi ulama.
“Mengenai kriminalisasi ulama, bagaimana mungkin, pertama pakai cawapres saja kita ini ulama yang sudah paling atas Kiai Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI),” tegasnya.
Baca pula: Sandiaga Kunjungi Pesantren Muntilan, KH Maruf Amin Temui Warga NU Riau
Jokowi bahkan menyindir isu kriminalisasi ulama yang dialamatkan kepada dirinya. Ia pun membandingkan ulama dan gubernur yang terjerat hukum.
Ketika ada ulama yang terjerat hukum, Jokowi langsung dituding telah melakukan kriminalisasi. Padahal menurut dia, ulama itu memang sedang menghadapi kasus hukum, bukan dikriminalisasi.
“Wong, gubernur saja terkena masalah hukum ya, berhadapan dengan hukum, kok enggak ada gubernur yang lapor kena kriminalisasi,” paparnya.
Dia berpendapat hal-hal yang tidak logis seperti ini justru berbahaya. Masyarakat yang menerima informasi tidak lengkap akan mempercayai hal itu sebagai sesuatu yang benar.
“Sekarang, tanyakan siapa ulama yang dikriminalisasi. Ya, kalau si ini ya karena ada masalah hukum. Ini hal yang tidak logis, rakyat yang dapat info enggak lengkap percaya itu sebagai pembenaran,” ujarnya. (us/cnn)
