Menelisik Jejak KH M Noer, Ketua Umum PBNU Kedua
Tak dipungkiri jika kronik sejarah Nahdlatul Ulama menjelang usianya yang mencapai satu abad dalam beberapa tahun ke depan ini, masih banyak yang berlubang. Seperti halnya nama ketua umumnya dari masa ke masa yang belum benar-benar valid. Begitu pula dengan profilnya masing-masing serta sejak kapan mulai memimpin.
Salah satu nama yang masih menyisakan misteri yang patut untuk ditelisik lebih dalam adalah KH Moehammad Noer. Sebagian literatur menulisnya dengan nama Achmad Noer. Sebut saja Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (1985) dan Saifullah Ma’sum (ed) dalam Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU (1998).
Selain itu, nama Kiai Noer ini, disebut-sebut menggantikan posisi Haji Hasan Gipo sebagai Ketua Umum HBNO pada masa itu, setelah Muktamar ke-4 NU di Semarang pada 1929. Padahal, Haji Hasan Gipo memimpin HBNO sampai pada Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi (1934). Ia terpilih kembali sebagai ketua, walaupun selang beberapa waktu kemudian, ia berpulang ke haribaan Sang Kholiq.
Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Aboebakar Atjeh dalam ‘Sedjarah Hidup KHA Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar’ (1957). Dalam buku ini, Aboebakar menguraikan tentang NU dari kongres (muktamar) ke kongres. Pada saat menjelaskan Muktamar ke-9 di Banyuwangi (1934) itu, ia menulis:
“Bahagian Sjurijjah tidak banjak mengalami perobahan, begitu djuga mengenai susunan Pengurus Besar: H Hasan Gipo diganti oleh KH Nur dan KH Mahfud Siddiq diperbantukan sebagai wakil presiden P.B.N.U….” [1]
Pasca Muktamar ke-9 NU tersebut, penulis mengalami cukup kesulitan untuk menelisik lebih jauh tentang kiprah KH M Noer dalam buku-buku yang beredar. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menelusuri sejumlah arsip-arsip, seperti halnya majalah lawas dan laporan-laporan resmi NU. Dari arsip-arsip tersebut yang berhasil Komunitas Pegon koleksi sejauh ini, terdapat beberapa kali yang menyebutkan nama Kiai Noer tersebut.
Nama KH. M. Noer tercatat menghadiri Muktamar ke-11 NU di Banjarmasin pada 9 Juni 1936 sebagai utusan dari Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama. Ia datang bersama KH Abdul Wahab, KH Abdoerrahchman, H Dachlan dan M. Atim [2].
Sepulang dari Muktamar NU di Banjarmasin itu, ia melakukan tur ke daerah. Ia bersama dengan M. Iskandar dari Malang mewakili HBNO untuk datang ke Jember pada 15 Agustus 1936. Lalu, ditemani oleh KH. Mahfudz Shiddiq yang saat itu ditulis sebagai Ketua ANO Cabang Jember melanjutkan turnya ke Banyuwangi keesokan harinya [3].
Pada 1937, NU kembali menggelar muktamar untuk keduabelas kalinya. Pada muktamar yang dihelat di Malang ini, dilakukan pemilihan ulang terhadap jajaran kepengurusan NU. Saat itu, KH. Mahfudz Shiddiq terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah HBNO [4]. Meski demikian, tak berarti menyingkirkan nama Kiai Noer. Ia tetap duduk dalam jajaran pengurus Tanfidziyah. Pada 1938, ia tercatat menghadiri Konferensi Consul Daerah NU di Pasuruan sebagai perwakilan dari HBNO [5].
Nama KH. M. Noer kembali terjejak dalam sejumlah surat yang dikeluarkan oleh HBNO dan dimuat dalam Majalah Berita Nahdlatoel Oelama. Di antaranya ia menandatangani maklumat yang dikeluarkan oleh HBNO tentang keputusan NU untuk turut mendukung Indonesia berparlemen yang akan diserukan pada Congres Ra’jat Indonesia pada 23-25 Desember 1939.
Saat itu, KH Machfoedz Shiddiq ditunjuk sebagai utusan resmi NU. Kiai Noer menandatanganinya sebagai Tanfidziyah bersama A.A. Dijar. Sedangkan dari Syuriyah ditandatangani oleh KH Abdullah Faqih dan KH Abdul Wahab [6].
Jabatan KH M Noer di HBNO semakin jelas saat ia menandatangani surat HBNO yang ditujukan kepada Seri Padoeka Toean Besar Goebernoer Djenderal Hindia Belanda di Betawi pada 9 Dzulhijah 1358 H/ 19 Januari 1940 tentang permohonan pembebasan madrasah Nahldatul Ulama dari rencana pemerintah kolonial menarik pajak (loonbelasting). Yang mana beliau menandatangani surat tersebut sebagai Ketua Muda HBNO. Berpasangan dengan A.A. Dijar sebagai penulis/sekretaris [7].
KH M Noer masuk dalam jajaran kepanitian Muktamar ke-15 NU yang digelar di Surabaya pada 1940. Berdasarkan hasil keputusan verslaag tertanggal 10 Februari 1940, Hoofdbestuur Comite Congres diketuai oleh Tuan Iskandar Soelaiman. Sedangkan Kiai Noer sendiri tercatat sebagai hoofdkassier (bendahara utama). Ia dibantu oleh M. Noeradji sebagai kassier [8].
Dari Muktamar ke-15 tersebut, terpilih susunan pengurus yang akan mengemban amanat sampai Muktamar ke-18 NU. Yakni, dari tahun 1940 – 1943. Adapun Susunan Pengurus HBNO Algemene Zaken Tanfizijah sebagai berikut [9]:
Ketua: KH Mahfoedz Shiddiq
Ketua Muda: KH M Noer
Penulis Umum: Abd Aziz Dijar
Kepemimpinan periode 1940 -1943 ini, mengalami tantangan yang cukup berat. Sebagaimana diketahui, pada 1942, Jepang datang menjajah Indonesia. Pada masa awal pendudukan Dai Nippon tersebut, terjadi penangkapan kepada sejumlah tokoh umat Islam yang menolak Seikiere.
Di antara tokoh yang ditangkap itu, Hadratusysyekh KH Hasyim Asy’ari (Rais Akbar HBNO) dan KH Mahfudz Shiddiq yang saat itu, menjadi Ketua Tanfidziyah HBNO.
Dalam kondisi demikian, KH Abdul Wahab Chasbullah segera mengambil alih kepemimpinan NU. Ia mendaulat sebagai Ketua Besar. Sedangkan, Kiai Noer yang menjabat sebagai ketua muda, naik menggantikan posisi Kiai Mahfudz Shiddiq. Pelaksana tugas tersebut setidaknya dijabat sampai kedua tokoh tersebut dibebaskan pada 18 Agustus 1942 [10].
Pada masa Jepang ini, NU sempat divakumkan. Sehingga tidak ada pelaksanaan Muktamar sebagaimana yang direncakan sebelumnya. Bahkan, saat NU kembali diperkenankan untuk aktif oleh Jepang pada 1943, masih belum bisa melakukan muktamar. Artinya, tak terjadi pemilihan pengurus baru.
Dari sini dapat dipastikan, jika KH Mahfudz Shiddiq memimpin NU sampai akhir hayatnya. Sebagaimana diketahui bersama, ia wafat pada usia nisbi muda, 38 tahun. Tepat pada 21 Desember 1944, Kiai Mahfudz menghembuskan napas terakhirnya setelah berjibaku dengan sakitnya [11].
Apakah sepeninggal KH Mahfudz Shiddiq, sang ketua muda naik kembali menggantikan posisinya? Penulis belum bisa memastikan. Arsip yang penulis pegang tentang laporan Muktamar ke-16 NU (1945) dan ke-17 (1946), tak menemukan nama Kiai Noer. Bahkan, dalam sejumlah buku yang beredar dewasa ini menyebutkan jika saat itu Ketua Umum PBNU dijabat oleh KH Nachrowi Thohir, meskipun tanpa menyertai sumber rujukan yang otoritatif.
Sampai di sini, telisik jejak Kiai Noer mengalami keterputusan. Penulis belum menemukan sumber tertulis lagi. Akan tetapi, dikabarkan, kiai asal Kampung Sawahpulo, Surabaya itu, wafat pada 19 Februari 1962 dan dimakamkan di TPU Pegirian, Surabaya. Semasa hidupnya, Kiai Noer tak dikaruniai seorang putrapun. Ia hanya mengangkat tiga orang anak. Di antaranya adalah KH. Usman Al-Ishaqi, KH Fathan dan KH. Abdurrahman Mathori [12]. (*)
Banyuwangi, 6 November 2021
1. Untuk masa khidmat Haji Hasan Gipo dapat dibaca dalam tulisan saya: https://jatim.nu.or.id/read/menelusuri-masa-khidmat-hasan-gipo-sebagai-ketua-umum-pertama-pbnu
2. Nama-Nama Utusan Congres XI NO yang dimuat di Berita Nahdlatoel Oelama. Arsip Perpustakaan PBNU yang dikopi oleh Komunitas Pegon. Sayang tidak lengkap.
3. Berita Nahdlatoel Oelama koleksi Perpustakaan PBNU yang sempat penulis foto. Sayang tak disertai edisinya.
4. Mohammad Khusnu Milad, Kiai Organisator: Membangun NU Bersama KH. Mahfudz Siddiq (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hal. 42-45
5. Pimpinan Oemom ka IV Nomor 6 oleh Hoofdbestuur Nahdlatul Ulama Soerabaja, 31 Januari 1938.
6. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 5 Tahun 9, Januari 1940/ 21 Dzulkaidah 1358 H
7. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 7 Tahun 9, 1 Februari 1940/ 22 Dzulhijah 1358 H
8. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 11 Tahun 9, April 1940/ 23 Safar 1358 H
9. Verslag Congres 15 NO di Surabaya. Arsip Lakpesdam PBNU
10. KH. Saifudin Zuhri, Almagfurlah KH. Abdul Wahab: Bapak Pendiri NU, (Jakarta: Yamunu, 1972), hal 7
11. Mohammad Khusnu Milad, op.cit, hal. 127
12. Keterangan dari hasil wawancara H. Syukron Dosi (Wa. Sekretaris PWNU Jatim) dengan salah seorang cucu angkat KH. M. Noer yang bernama Riduwan dari Probolinggo, Jatim.
13. Ketarangan Foto: Lukisan KH. M. Noer yang berasal dari keluarga Riduwan
