Daerah

Siagakan 2500 Personel, Polres Malang Petakan Daerah Rawan Gangguan Pilkada 2020

Jum'at, 29 November 2019 21:00 wib

...
Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung (santrinews.com/istimewa)

Malang – Kepolisian Resort Malang tengah melakukan pemetaan untuk daerah rawan gangguan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan, berdasarkan pengalaman yang ada, di wilayah Kabupaten Malang, potensi gangguan pada saat Pilkada terbilang minim.

“Kami sedang melakukan pemetaan dengan menyiapkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada. Dari pengalaman, selama ini sesungguhnya tidak ada yang rawan,” kata Ujung, di Kabupaten Malang, Jumat, 29 Nopember 2019.

Rencananya, dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Polres Malang akan menyiapkan pasukan pengamanan kurang lebih sebanyak 2.500 personel. Hal tersebut dilakukan untuk menekan potensi gangguan pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Personel akan disiapkan berkisar 2.500 personel, dari pengalaman kita selama ini, tidak ada derah yang rawan saat Pilkada,” ujar Ujung.

Baca juga: 9 Tahun Dipimpin Risma, Warga Asli Surabaya Termajinalkan

Pada 2020, di wilayah Jawa Timur ada sebanyak 19 kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada serentak. Sebanyak 19 kabupaten dan kota tersebut adalah, Sumenep, Trenggalek, Surabaya, Banyuwangi, dan Kabupaten Blitar.

Kemudian, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri.

Untuk tahapan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Malang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menyatakan bahwa pada 3-16 Desember 2019 akan dilaksanakan penyerahan dukungan bagi pasangan calon perseorangan.

Tahapan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Aturan itu berisi tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (ant/red)