Wapres KH Maruf Amin Pimpin Penanganan Terorisme
Wakil Presiden KH Maruf Amin (santrinews.com/istimewa)
Jakarta – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menggelar rapat tertutup membahas strategi komprehensif penanganan terorisme dan radikalisme di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Nopember 2019.
Hadir dalam rapat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius.
Kiai Ma’ruf Amin memberikan komando langsung kepada sejumlah menteri yang tergabung dalam penanganan dan pencegahan terorisme.
“Intinya Pak Wapres meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand desain, strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi khususnya terorisme,” kata Tito Karnavian usai pertemuan.
Menurut Tito, perlu ada koordinasi lintas sektoral dalam menangkal terorisme, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Sebab, penanganan terorisme bukan hanya dilakukan oleh BNPT dan kepolisian.
“Strategi pencegahannya melibatkan banyak sekali stakeholders baik pemerintah, kemendikbud, kementerian agama, kemudian kementerian dalam negeri, kementerian sosial, banyak sekali,” ujarnya.
Sebelumnya penanganan terorisme dan radikalisme berada di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kini untuk mengatasi masalah tersebut berada dalam komando Wakil Presiden KH Maruf Amin.
“Sehingga perlu kordinasi di bawah lintas Menko, yang bisa itu mengerjakan itu pak Wapres dan pak Presiden. Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh pak Presiden karena pak Presiden kan banyak fokusnya, masalah ekonomi terutama,” tukasnya.
“Sementara masalah terorisme yang lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman pak Wapres kita adalah ulama besar. Jadi kita duduk bersama, kita pertama kali di bawah kordinasi langsung pak Wapres,” lanjutnya.
Namun demikian, Tito menyebut, itu tidak berarti mengurangi peran BNPT sebagai sentral utama koordinasi penanganan terorisme secara harian. Sementara, komando utama saat ini di bawah langsung oleh wakil presiden.
“BNPT mengordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung wapres. Selama ini kan kordinasinya di bawah satu menko, menko polhukam,” ujarnya.
Selain itu, Tito menilai hal yang perlu dicermati adalah menangkal terorisme yang berasal dari penyaruh luar. Sebab, masyarakat Indonesia yang terpapar radikalisme diantaranya setelah pulang dari negara konflik.
“Berikutnya bagaimana upaya penindakannya apakah perlu penegakan hukum yang keras, apakah perlu bagaimana menghadapi persoalan yang dari luar negeri, yang mereka baru kembali dari daerah-daerah konflik,” tandasnya. (us/hay)
