Nasional

PWNU Jatim: PDIP Cuci Tangan Atas Lengsernya Gus Dur

Senin, 17 Februari 2020 18:00 wib

...
KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri (santrinews.com/kompas)

Jombang – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyesalkan pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyebut Gus Dur lengser dari kursi presiden gegera mengunjungi Kediri. Gus Dur lengser murni karena politik.

“Jatuhnya Gus Dur dominan karena politik,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdus Salam Shohib, Senin, 17 Februari 2020.

Pramono mengaku dirinya yang membisiki Presiden Joko Widodo agar tidak berkunjung ke Kediri, Jawa Timur, karena khawatir lengser seperti nasib yang dialami Gus Dur saat menjabat presiden.

Pernyataan Pramono diucapkan saat berpidato di hadapan kiai pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien Lirboyo, Kediri, pada Sabtu, 15 Februari 2020. Politisi PDI Perjuangan itu datang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Mereka meresmikan rusunawa di Pesantren Lirboyo.

Pramono berkata Gus Dur lengser dari Presiden usai bertandang ke Kediri. Dia tak ingin Jokowi senasib dengan Gus Dur.

Ngapunten kiai, saya termasuk orang yang melarang Pak Presiden untuk berkunjung di Kediri,” kata Pramono.

“Saya masih ingat, karena percaya atau tidak percaya, Gus Dur setelah berkunjung ke Lirboyo tidak begitu lama gonjang ganjing di Jakarta,” tambah Pramono.

Menurut Gus Salam –sapaan akrab KH Abdus Salam Shohib, pernyataan Pramono itu mengkerdilkan akal sehat.

“Statemen Pramono terkesan seperti upaya PDIP untuk cuci tangan sejarah atas lengsernya Gus Dur,” kata Gus Salam.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang itu menjelaskan, berdasarkan data dokumen dan sudah didokumentasikan dalam buku ‘Menjerat Gus Dur’, bahwa PDIP berkolaborasi dengan anasir Orde Baru terlibat dalam penjatuhan Gus Dur.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar dan modern. Seharusnya elite negeri menggunakan cara pandang modern pula dalam mengelola negara ini.

“Dengan mengatakan Kediri sebagai kawasan negatif politik, bahwa pemimpin politik akan jatuh jika berkunjung ke Kediri, itu pertanda bahwa mereka (elite pemerintahan) gagal menyediakan manajemen pemerintahan yang modern. Ini ironi besar sekaligus tidak mendidik masyarakat,” kata Gus Salam.

Ia meminta Pramono menyampaikan klarifikasi apa maksud dari ucapannya itu. “Kepada Jokowi kalau memang ada keperluan negara, ya, datang saja ke Kediri, jangan dikait-kaitkan dengan itu (mitos akan jatuh dari kursi presiden jika berkunjung ke Kediri),” kata Gus Salam. (red)