Guru Madrasah Pertanyakan Dana Bosda
Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV, Abd A’la, menandatangani kesepakatan Program Kuliah bagi 1.000 Guru Madrasah Diniyah, program Pemprov Jatim, Senin 8 Oktober 2012 lalu, disaksikan Gubernur Soekarwo (antara/santrinews
Kediri – Ratusan guru madrasah yang tergabung dalam Forum Persatuan Guru Diniyah Islamiyah(PGDI) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis siang, 30 Januari 2014, mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.
Mereka mempertanyakan dana biaya operasional daerah (bosda) madrasah diniyah tahun 2013 yang belum terbayarkan. Seraya melantunkan sholawat, mereka membentangkan sejumlah poster berisi desakan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno mundur dari jabatannya.
Samsul Huda, koordinator lapangan (korlap) aksi mengatakan, Pemkab Kediri sudah ingkar janji. Sebab tidak kunjung mencairkan dana bosda 2013 sebesar Rp 7,1 milyar yang dijanjikan pada akhirnya Desember 2013 lalu.
“Seharusnya bulan 31 Desember sudah cair. Tetapi hingga kini belum kunjung cair,” kata Samsul Huda. Dana bosda seharusnya cair setiap enam bulan sekali. Ada sekitar 600 lembaga madrasah diniyah yang menerima. Masing-masing lembaga mendapat jatah antara Rp 4.950 hingga Rp 9.900 juta.
Para pengurus lembaga, imbuh Samsul, sudah mengajuan proposal ke Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kediri. Tetapi pencairan dana pada Pemkab Kediri. Dana itu diperuntukkan untuk operasional pendidikan madrasah diniyah dan honor guru.
“Kalau aspirasi kami tidak ditanggapi, kami akan mendatangkan semua guru madin unjuk rasa ke Kantor Pemkab Kediri,” tandas Samsul Huda, korlap aksi.
Samsul menyebutkan total guru madin se Kabupaten Kediri jumlahnya mencapai 2.000. Guru tersebut tersebar pada 600 sekolahan madrasah. (met/ahay)
