Penutupan Lokalisasi PSK
PSK Banyuwangi Tolak Bantuan Menteri Sosial
Banyuwangi – Dewi Susanti, pekerja seks komersial (PSK) asal lokalisasi Wonosobo, Kecamatan Srono, Banyuwangi, menyatakan menolak bantuan dari Kementerian Sosial. Ia mengaku tak tahu kalau bantuan pemerintah bertujuan untuk menutup semua lokalisasi.
Dewi mengaku menghadiri acara pembagian secara simbolis bantuan kepada PSK di lokalisasi Pakem, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi. Bahkan dia pun sudah membuka rekening dengan uang Rp 100 ribu.
“Saya kecewa. Ternyata, saat pidato, Pak Menteri bilang akan menutup semua lokalisasi,” kata dia, Senin, 27 Mei 2013, seperti diberitakan Tempo.co.
Dewi mengaku menolak penutupan lokalisasi karena tawaran modal usaha yang diberikan pemerintah diyakininya tidak akan mampu menyelesaikan persoalan.
Para PSK, kata dia, juga pernah dibohongi akan diberi bantuan oleh pemerintah Banyuwangi sebesar Rp 3 juta pada 2012 lalu. Namun, hingga pertengahan 2013 ini, kata dia, bantuan tersebut tak pernah cair. “Saya ingin tetap ada di lokalisasi,” kata dia.
Menteri Sosial RI Salim Segaf Al-Jufri membagikan bantuan kepada 257 eks PSK sebesar Rp 2 miliar di lokalisasi Pakem, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi, Jawa Timur. Bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan usaha ekonomi produktif sebesar Rp 5 juta per orang.
Selain itu, eks wanita tunasusila juga menerima bantuan jaminan hidup sebesar Rp 1,8 juta per orang. Secara simbolis, bantuan diberikan Menteri kepada lima eks PSK, Senin sore, 27 Mei 2013.
Menurut Salim Segaf Al-Jufri, Kementerian Sosial mendukung upaya pemerintah Jawa Timur dan pemerintah Banyuwangi menutup seluruh lokalisasi di wilayah tersebut. Namun penutupan harus dilakukan secara persuasif dengan memberikan modal usaha dan pelatihan keterampilan kepada perempuan seks komersial. “Keterampilannya sesuai kemampuan masing-masing,” kata Salim Segaf.
Bila PSK menolak lokalisasinya ditutup, kata Salim, menjadi kewenangan instansi lain untuk menanganinya. “Itu bukan wilayah kami,” kata dia.
Salim Segaf mengatakan, dari 47 lokalisasi di Jawa Timur, sudah 20 di antaranya ditutup, termasuk yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dia berharap upaya pemerintah Jawa Timur bisa dilakukan di provinsi lain. Sedangkan di Banyuwangi, dari 11 lokalisasi, sudah enam tempat yang ditutup. (ahay/saif).
