Sosialisasi Program Imunisasi di Pesantren Harus Libatkan NU
Petugas Dinkes sedang melakukan imunisasi bagi pelajar (kemenag.go.id/santrinews.com)
Kediri – Petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku mengalami kesulitan melakukan sosialisasi masalah kesehatan, termasuk soal imunisasi ke pondok pesantren. Namun hal itu akan mudah bila melibatkan pengurus Nahdlatul Ulama (NU).
“Kalau melakukan sosialisasi di pesantren memang gampang-gampang susah. Namun kami yakin asal NU dilibatkan, sosialisasi bakal berjalan lancar,” kata Ketua PC NU Kota Kediri H Ahmad Subakir, Sabtu, 24 Agustus 2013.
Kesulitan yang dialami petugas imunisasi dari Dinkes itu diungkapkan Nova Riyanti Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Kediri, Sabtu, 24 Agustus 2013.
Nova mengakui, seperti dilansir Surya Online, progam imunisasi di Jawa Timur sebenarnya sudah berlangsung cukup bagus. Hanya saja masih banyak daerah yang belum terjangkau petugas.
Bahkan, pada tahun lalu di Jatim tercatat masih terdapat banyak anak-anak balita yang tidak mendapatkan imunisasi vaksin dasar. Di antaranya vaksin difteri pertusis, tetanus dan hepatitis (DPT-HB) secara lengkap.
Kondisi itu mengakibatkan 328 balita di Jatim meninggal karena penyakit difteri sehingga menjadi kejadian luar biasa (KLB) wabah penyakit difteri.
“Data Kementerian Kesehatan pada 2012 di Jatim terjadi KLB difteri karena 83 persen kasus difteri di Indonesia terjadi di Jatim,” kata Nova.
Ahmad Subakir menegaskan, pihaknya memaklumi jika ada petugas Dinkes kesulitan melakukan progam imunisasi di pondok pesantren karena kalangan pesantren memang mempunyai cara pandang berbeda mengenai masalah kesehatan.
Namun Ahmad Subakir yakin masalah itu dapat teratasi asalkan pihak Dinkes mau melibatkan pengurus PC NU. Apalagi di NU ada badan otonom bernama Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) yang mengurus masalah yang terkait dengan pondok pesantren. (kid/ahay)
